Diduga Terlibat Pelanggaran Hukum, Lebih dari 6.000 Visa Mahasiswa Dicabut oleh Departemen Luar Negeri AS

Pada Selasa (19/8/2025), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi telah mencabut lebih dari 6.000 visa mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 dicabut karena pelanggaran hukum, termasuk banyak kasus yang melibatkan mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI), tindak kekerasan, hingga keterkaitan dengan terorisme. 

Departemen Luar Negeri AS  juga memperketat pemeriksaan terhadap pemohon visa, termasuk akun media sosial mereka. Para pengacara mengingatkan pemohon agar selalu jujur dan mencantumkan akun media sosial, karena jika tidak, permohonan bisa langsung ditolak pihak imigrasi.

EtIndonesia. Departemen Luar Negeri AS pada 18 Agustus menegaskan, lebih dari 6.000 visa mahasiswa telah dicabut. Sekitar 4.000 di antaranya dicabut karena melanggar hukum, dengan alasan seperti overstay (tinggal melebihi masa berlaku visa), tindak kekerasan, DUI, perampokan rumah, hingga dugaan mendukung terorisme. Dari jumlah itu, 800 orang ditangkap atau didakwa dalam kasus penyerangan, sementara 200–300 orang terkait aktivitas terorisme.

Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari menandatangani perintah eksekutif untuk memperluas investigasi terkait anti semitisme di kampus. Perintah itu menuntut penggunaan jalur hukum untuk menindak pelaku pelecehan dan kekerasan ilegal bernuansa anti semit.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya juga telah menginstruksikan para pejabat agar memperhatikan tanda-tanda permusuhan terhadap Amerika Serikat dari pemohon visa, serta melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua pihak yang berencana masuk, hendak memasuki, maupun sudah berada di wilayah AS.

Selain itu, pemeriksaan media sosial bagi pemegang visa pelajar juga diperluas. 

Menurut pengacara, jika data yang diberikan kurang lengkap, biasanya masih bisa dilengkapi untuk mendapatkan visa. Namun, jika dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional, proses pemeriksaan bisa menjadi lebih lama.

 “Seorang mahasiswa internasional di Tiongkok saat diwawancara ditanya oleh petugas, apakah dia punya akun Xiaohongshu. Ia menjawab ada, tetapi tidak dicantumkan di formulir, sehingga permohonannya langsung ditolak. Saat ia memperbaiki dan mencantumkan akun itu di permohonan berikutnya, visanya langsung disetujui. Hal lain yang perlu diingat, akun media sosial sebaiknya dibuka (tidak diprivasi). Jika petugas tidak bisa melihat isinya, itu juga bisa menimbulkan masalah,” ujar pengacara imigrasi senior, Chen Qigeng. 

Pihak industri juga menyoroti bahwa bukan hanya visa pelajar dan bisnis, melainkan juga berbagai jenis visa kerja kini memiliki tingkat penolakan yang jauh lebih tinggi.

“Ketika Anda ingin masuk ke Amerika atau menggunakan visa untuk bekerja atau belajar di sini, itu adalah sebuah privilege (hak istimewa), bukan hak mutlak.  Bukan berarti pemerintah AS melarang orang berpendapat atau menghilangkan kebebasan berpendapat, tetapi jika ikut kegiatan yang berpotensi memicu konflik, atau menulis di internet hal-hal yang bisa menimbulkan kontroversi, sebaiknya dihindari,” katanya.  

“Masuk kandang kambing mengembik, artinya sesuaikan diri dengan kebijakan, pemerintah, dan pertimbangan keamanan nasional AS, yang saat ini sangat sensitif terhadap hal-hal semacam itu,” tambahnya. 

Berdasarkan data Open Doors yang disponsori Departemen Luar Negeri AS, pada tahun ajaran 2023–2024, terdapat lebih dari 1,12 juta mahasiswa internasional (1.126.690 orang) dari lebih 210 negara yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Amerika Serikat. Jumlah ini naik 7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Selasa (19/8), Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) juga mengumumkan bahwa dalam memproses aplikasi imigrasi, mereka akan meninjau apakah pemohon pernah terlibat dalam aktivitas anti-Amerika atau terorisme. 

Sumber : NTDTV.com