oleh Wang Youqun
Pada 31 Juli, Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok mengadakan resepsi di Balai Agung Rakyat Beijing—tempat lembaga legislatif boneka Partai Komunis Tiongkok (PKT) biasa bersidang—untuk memperingati ulang tahun ke-98 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Namun yang menarik perhatian publik bukanlah pidatonya, melainkan siapa yang tidak hadir dalam acara tersebut.
Dibandingkan dengan daftar tamu tahun lalu, sejumlah jenderal berpangkat tinggi tampak mencolok absen. Secara keseluruhan, sedikitnya selusin perwira senior, termasuk beberapa jenderal, dalam beberapa bulan terakhir menghilang dari pandangan publik, dicopot dari jabatannya, atau ditempatkan di bawah penyelidikan. Ada yang terakhir terlihat berbulan-bulan lalu, sementara yang lain mendadak lenyap tanpa penjelasan resmi.
Gelombang penghilangan ini mengikuti pola tertentu. Sejak Kongres PKT ke-20 pada akhir 2022, PLA telah mengalami setidaknya empat pembersihan besar. Kasus paling menonjol melibatkan pejabat di puncak hierarki militer—sejumlah sosok yang sebelumnya dianggap sekutu dekat pemimpin PKT Xi Jinping sendiri.
Skala perombakan ini belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, komando tertinggi militer Tiongkok telah kehilangan sebagian besar kepemimpinannya.
Menurut beberapa perhitungan, lebih dari 40 jenderal—baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun—telah dicopot, disingkirkan, atau diam-diam diganti sejak akhir 2022. Cercius Group, lembaga think tank asal Kanada yang fokus pada isu-isu Tiongkok, memperkirakan pada akhir 2023 bahwa angka sebenarnya bisa lebih tinggi, yakni sekitar 70 jenderal.
Secara keseluruhan, pembersihan ini mengungkap lima kenyataan yang mengkhawatirkan tentang militer dan pejabat puncak Tiongkok.
Pertikaian Faksi yang Terus Berlangsung di Internal PLA
Pasca Kongres PKT ke-20, angkatan bersenjata Tiongkok diguncang setidaknya empat gelombang pembersihan besar. Setiap gelombang menargetkan perwira senior di berbagai cabang—mulai dari Pasukan Roket yang mengelola persenjataan nuklir Tiongkok, hingga angkatan laut, angkatan darat, dan polisi bersenjata.
Polanya mencolok, satu pembersihan memicu pembersihan berikutnya. Pada akhir 2022, penyelidikan besar terhadap Pasukan Roket menyebabkan dicopotnya banyak komandan teratas. Pada November 2024, kepala Departemen Kerja Politik Komisi Militer Pusat (CMC) PKT, Laksamana Miao Hua—yang bertanggung jawab atas pengangkatan dan promosi jajaran elite PLA—mendadak diberhentikan. Dalam hitungan minggu, lebih banyak lagi perwira senior yang dilengserkan. Kemudian, pada Maret 2025, salah satu dari dua wakil ketua CMC, Jenderal He Weidong, menghilang dari publik, memicu putaran pembersihan berikutnya.
Bahasa media resmi Tiongkok sendiri mengisyaratkan skala gejolak ini. Sebulan lalu, surat kabar milik PLA, PLA Daily, mengumumkan peraturan baru untuk “membersihkan racun berbahaya” dan “membangun kembali kredibilitas politik kader”—sebuah eufemisme untuk mempurga perwira yang dituduh korup atau faksionalisme.
Dampaknya terlihat jelas di tingkat puncak. Dari tujuh anggota CMC yang diangkat setelah Kongres PKT ke-20, kini hanya empat yang tersisa. Promosi untuk mengisi kekosongan ini terhenti. Hari Angkatan Darat tahun ini berlalu tanpa pengumuman penunjukan jenderal penuh yang baru, sebuah kelalaian yang menunjukkan adanya ketidakpastian atau kelumpuhan dalam proses promosi.
Krisis Legitimasi PKT yang Kian Dalam
PKT menggambarkan PLA sebagai pasukan setia dan disiplin yang didedikasikan untuk membela kedaulatan Tiongkok. Namun kenyataannya, rakyat Tiongkok—termasuk jutaan orang yang berseragam—hampir tidak tahu apa-apa tentang mengapa begitu banyak perwira senior dicopot. Selain referensi resmi yang samar tentang “pelanggaran disiplin serius,” detail tetap dirahasiakan.
Kerahasiaan ini memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman. Jika rakyat yang membayar pajak membiayai militer, mengapa mereka tidak berhak mengetahui pelanggaran di tingkat tertinggi? Jika begitu banyak pejabat puncak ternyata tidak layak memimpin, apa artinya itu bagi sistem yang mengangkat mereka?
Penolakan PKT untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memperkuat sinisme publik dan merusak legitimasi politik yang selalu mereka klaim jaga.
Meningkatnya Defisit Kepercayaan
Dalam budaya politik Tiongkok yang berakar pada nilai Konfusianisme, seorang penguasa harus mendapatkan kepercayaan rakyat. Namun kepercayaan adalah jalan dua arah. Keputusan PKT untuk menyembunyikan semua informasi tentang pembersihan ini di dalam “kotak hitam” menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap rakyat, sekaligus rasa tidak aman yang mendalam terhadap otoritas mereka.
Yang lebih merusak adalah ketiadaan akuntabilitas. Para pejabat senior yang menyetujui promosi para perwira itu tidak pernah mengakui kesalahan atau bertanggung jawab atas kegagalan pengawasan mereka. Walaupun PKT memiliki mekanisme formal untuk akuntabilitas politik—seperti “pertanggungjawaban seleksi kader” dan “sistem tanggung jawab ketua CMC”—sistem-sistem ini tampaknya tidak efektif dalam praktik.
Jika para pemimpin puncak tidak mempercayai rakyat dan tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan mereka, mengapa rakyat harus mempercayai mereka?
Korupsi yang Mengakar dalam Militer
Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan dengan janji akan membersihkan PLA, dan selama dua masa jabatannya dari 2012 hingga 2022, lebih dari 160 jenderal telah diselidiki—lebih banyak daripada seluruh gejolak politik, perang, dan kampanye sejak berdirinya PLA pada 1927. Namun siklus pembersihan pasca-2022 menunjukkan bahwa pembusukan itu jauh dari selesai.
Salah satu alasan kerahasiaan yang mungkin adalah korupsi telah begitu dalam sehingga kebenarannya bisa mengguncang stabilitas. Banyak perwira yang dicopot adalah mereka yang dipromosikan langsung oleh Xi atau sekutunya, hal ini merusak citra PLA sebagai pasukan yang setia dan tidak korup. Mengakui sejauh mana masalah ini merusak moral pasukan, bahkan bisa mendorong perlawanan.
Kendali Xi yang Semakin Melemah atas Militer
Mungkin elemen paling berbahaya secara politik dari pembersihan terbaru adalah kenyataan bahwa beberapa sekutu terdekat Xi di militer ikut tersingkir. Dua perwiranya yang paling dipercaya, Laksamana Miao dan Jenderal He, dilengserkan hanya dalam hitungan bulan. Keduanya dianggap krusial dalam menjaga cengkeraman langsung Xi atas angkatan bersenjata.
Keberhasilan menyingkirkan keduanya secara bersamaan menunjukkan bahwa otoritas Xi atas PLA mungkin tidak sekuat yang terlihat. Dalam sistem di mana kekuasaan Partai sangat bergantung pada kendali militer, setiap indikasi adanya keraguan kesetiaan di kalangan pejabat puncak berpotensi menjadi ancaman—tidak hanya bagi Xi secara pribadi, tetapi juga bagi stabilitas rezim secara keseluruhan.
Sinyal Berbahaya
Sejak akhir 2022, PLA mengalami pergantian hampir belum pernah terjadi sebelumnya di antara pejabat militernya yang paling tinggi. Jika bahkan pejabat nomor tiga terkuat dalam militer Tiongkok bisa menghilang begitu saja dalam semalam, maka tidak ada seorang pun dalam sistem yang benar-benar aman.
Dalam negara otoriter yang menjunjung kontrol di atas segalanya, ketidakpastian ini mungkin merupakan tanda paling jelas bahwa sistem politik sedang berada di bawah tekanan besar.
Michael Zhuang turut berkontribusi dalam komentar ini.
Wang Youqun meraih gelar doktor hukum dari Universitas Renmin Tiongkok. Ia pernah bekerja sebagai penulis pidato untuk Wei Jianxing (1931–2015), anggota Komite Tetap Politbiro PKT, dari tahun 1997 hingga 2002.
 biasa bersidang—untuk memperingati ulang tahun ke-98 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Namun yang menarik perhatian publik bukanlah pidatonya, melainkan siapa yang tidak hadir dalam acara tersebut.){kind=link}