EtIndonesia. Pertanyaan besar kembali mengemuka: mengapa perang Rusia–Ukraina begitu sulit dihentikan? Sejumlah analis menilai jawabannya terletak pada kombinasi faktor geopolitik, ekonomi, hingga campur tangan negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Lavrov: Pertemuan Putin–Zelenskyy Belum Akan Terjadi
Pada 22 Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menegaskan dalam wawancara dengan NBC bahwa hingga kini tidak ada rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. Menurutnya, pertemuan hanya mungkin digelar apabila seluruh isu siap dibicarakan. Faktanya, hingga kini belum ada agenda konkret yang matang untuk dibawa ke meja perundingan.
Laporan Reuters mengungkapkan bahwa Putin justru mengajukan syarat berat. Rusia menuntut penguasaan penuh atas wilayah Donbas, sementara di dua provinsi lain hanya ditawarkan pembekuan garis depan tanpa pengembalian teritorial. Dalam tawaran tersebut, Rusia bersedia “menukar” 440 km² wilayah dengan syarat Ukraina menyerahkan 6.600 km²—sebuah kesepakatan yang hampir mustahil diterima Kyiv.
Zelenskyy, NATO, dan Persoalan Kedaulatan
Profesor Ming Juzheng dari Universitas Nasional Taiwan menilai Zelenskyy tidak mungkin menyetujui syarat tersebut. Pasalnya, Ukraina telah mencantumkan target keanggotaan NATO dalam konstitusi negara. Menyerahkan wilayah berarti mengorbankan kedaulatan, yang akan memicu gelombang besar penolakan politik domestik maupun internasional.
Di sisi lain, Donald Trump yang kini berperan sebagai mediator terlihat berusaha merangkul Putin. Strategi ini dinilai untuk memberi ruang lebih leluasa bagi Amerika Serikat dalam menghadapi Tiongkok. Namun, kenyataan politik menunjukkan bahwa Rusia sangat bergantung pada dukungan Beijing. Tanpa Tiongkok, Rusia diyakini sudah lama runtuh baik dari sisi militer maupun ekonomi. Karena itu, sulit membayangkan Putin rela melepaskan hubungan erat dengan Beijing.
Sejumlah pengamat bahkan memperingatkan bahwa ambisi Trump untuk segera menghentikan perang bisa berujung pada “efek Munich 1938”—kompromi yang justru membuka pintu bagi agresi baru.
Bayangan Ancaman Baru dari Moskow dan Beijing
Isu sensitif muncul: jika Rusia semakin terpojok, mungkinkah Tiongkok benar-benar mencampuri politik internal Moskow? Spekulasi beredar bahwa Beijing bisa mendorong kebangkitan kembali Partai Komunis Rusia, atau bahkan menempatkan pasukan di Siberia—wilayah kaya sumber daya namun minim penduduk.
Lebih jauh lagi, sejumlah media Rusia sempat melontarkan wacana menyerang Jepang dengan 200–250 rudal jelajah. Padahal, di medan perang Ukraina, pasukan Rusia masih menghadapi kesulitan besar. Menurut para analis, retorika itu lebih sebagai ancaman strategis untuk mencegah Jepang atau sekutu Barat lainnya memanfaatkan kondisi jika Moskow kalah.
Gejolak Ekonomi Rusia
Konflik berkepanjangan ini juga meluluhlantakkan perekonomian Rusia. Pada Juli 2025, masyarakat Rusia menarik uang tunai hingga 16 triliun rubel (sekitar Rp 6.000 triliun) dari bank—angka tertinggi sepanjang sejarah. Fenomena ini mencerminkan ketakutan publik terhadap potensi krisis sistem keuangan.
Defisit anggaran Rusia tahun 2025 diperkirakan mencapai 4,9 triliun rubel. Situasi makin sulit akibat harga bahan bakar yang meroket. SPBU di berbagai kota dilaporkan mengalami antrean panjang akibat penurunan produksi minyak.
Strategi Amerika Serikat: Mengamankan Mineral Langka
Di sisi lain, Amerika Serikat melalui Departemen Pertahanan melakukan langkah antisipatif dengan membeli mineral langka dalam jumlah besar. Fokus utama adalah logam barium dengan nilai cadangan strategis mencapai 5 miliar dolar AS.
Logam ini berperan vital dalam berbagai sektor, mulai dari produksi baterai, mesin jet, amunisi, hingga sistem pertahanan. Pembelian masif ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan militer, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Sebagai catatan, sejak Juni lalu Beijing memperketat ekspor logam tanah jarang, sehingga Washington bergerak cepat mengamankan pasokan alternatif.
