EtIndonesia. Konflik Rusia–Ukraina kembali memanas setelah Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah Ukraina dengan rudal dan drone. Serangan ini menewaskan sedikitnya 18 orang, merusak kantor perwakilan Uni Eropa (UE) dan Inggris di Kyiv, serta memicu kecaman keras dari Eropa dan sekutunya.
Zelenskyy Desak Tiongkok Tentukan Sikap
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy mengutuk keras serangan tersebut. Melalui unggahannya di platform X, dia menulis bahwa Rusia lebih memilih rudal daripada meja perundingan, lebih memilih membunuh daripada menghentikan perang.
“Kami menunggu respons dari Tiongkok,” tulis Zelensky.
Namun, Beijing tampak berhati-hati. Meski Presiden Xi Jinping sempat mengirim ucapan selamat Hari Kemerdekaan Ukraina, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak menanggapi lebih lanjut.
Analis dari Institut Penelitian Pertahanan Taiwan menilai, Tiongkok khawatir jika perang berhenti, fokus Amerika Serikat akan beralih untuk menekan Beijing. Karena itu, Tiongkok berusaha menormalkan hubungan dengan Washington, Eropa, sekaligus menjaga saluran komunikasi dengan Kyiv.
Serangan Terbesar ke Kyiv
Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyebut serangan kali ini sebagai yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Secara nasional, serangan Rusia melanda 13 wilayah Ukraina.
- Di Vinnytsia, lebih dari 60 ribu warga kehilangan listrik setelah dihantam 26 rudal dan ratusan drone.
- Militer Ukraina mengklaim berhasil mencegat 563 drone serta puluhan rudal yang ditembakkan ke berbagai kota.
Respons Internasional: Sanksi Baru UE
Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan bahwa UE akan meluncurkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia dan mempercepat penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina.
Kantor perwakilan UE di Kyiv dilaporkan mengalami kerusakan serius akibat gelombang ledakan: jendela pecah, plafon runtuh, dan puing-puing berserakan. Inggris, Prancis, dan Jerman segera memanggil duta besar Rusia untuk memberikan penjelasan.
Dari Washington, Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump merasa “marah tapi tidak terkejut” atas serangan ini dan akan terus memantau perkembangan di Ukraina.
Drone Ukraina Hantam Eks Presiden Yanukovych
Di sisi lain, Ukraina dikabarkan melancarkan serangan balasan ke wilayah Rusia. Drone Ukraina menghantam rumah mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych di Rostov-on-Don.
Yanukovych, yang digulingkan pada Revolusi Euromaidan 2014, dikenal dekat dengan Moskow. Dia melarikan diri ke Rusia, mendukung aneksasi Krimea, dan berhubungan erat dengan intelijen Rusia. Pada 2023, Zelenskyy bahkan mencabut kewarganegaraannya.
Sementara itu, di Moskow, sebuah ledakan terjadi dekat markas besar FSB, menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya. Pengamat menilai ini sebagai upaya Ukraina untuk mengguncang elite keamanan Rusia.
Dukungan Militer Baru dari AS
Pada 28 Agustus, Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan 3.350 rudal ERAM ke Ukraina. Pendanaan pembelian itu datang dari Denmark, Belanda, dan Norwegia.
Sehari sebelumnya, Trump mengumumkan rencana menggelar perundingan perlucutan senjata nuklir dengan Rusia dan Tiongkok. Namun, Beijing menolak. Menurut pakar pertahanan Taiwan, Tiongkok justru tengah memperkuat kemampuan nuklir, termasuk pengembangan pembom strategis siluman H-20 dan memamerkan torpedo nuklir dalam parade militer mendatang.
Nord Stream: Dalang Ledakan Terungkap
Sementara itu, investigasi Jerman mengungkap identitas tujuh tersangka asal Ukraina dalam kasus ledakan pipa gas Nord Stream 1 dan 2 pada September 2022.
- Enam orang sudah diterbitkan surat penangkapan internasional, sementara satu lainnya dilaporkan tewas di medan perang Ukraina timur.
- Para tersangka terdiri dari seorang kapten kapal, koordinator bernama Sergey K (49), seorang ahli peledak, serta empat penyelam. Sergey K dianggap sebagai dalang utama.
- Mereka menggunakan paspor Ukraina palsu dan bahkan memanfaatkan kendaraan diplomatik untuk melarikan diri.
Ledakan Nord Stream memperburuk krisis energi di Eropa. Menanggapi apakah hal ini dapat merusak hubungan Jerman–Ukraina, Menteri Luar Negeri Jerman menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu hasil investigasi final sebelum memberi penilaian.
