EtIndonesia. Perang antara Israel dan Hamas masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Pemerintah Israel kembali menegaskan bahwa tujuan utama operasi militer mereka adalah membebaskan seluruh sandera dan memastikan Hamas tidak lagi menguasai Gaza.
Pernyataan ini selaras dengan slogan politik yang digaungkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yaitu “Eliminate Hamas and bring the hostages home”—merekam dua sasaran utama Israel dalam perang ini: menghancurkan Hamas secara militer dan mengamankan kembalinya sandera yang diculik sejak serangan 7 Oktober 2023.
Pemerintah Israel juga menolak kemungkinan pengalihan kendali Gaza ke Pemerintah Otoritas Palestina pasca konflik
Pada hari yang sama, 28 Agustus 2025, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi sebagian Jalur Gaza sebagai respons terhadap penolakan Hamas untuk menyerah dan membebaskan sandera.
Rencana ini mencakup ultimatum agar Hamas meletakkan senjata, dan jika mereka menolak, Israel akan menguasai wilayah Gaza secara bertahap selama empat minggu.
Smotrich memaparkan bahwa strategi tersebut bisa memungkinkan aneksasi sebagian besar Gaza dalam tiga hingga empat bulan.
Perkembangan Militer di Gaza
Operasi militer oleh Israel telah memasuki fase lanjutan yang melibatkan penekanan terhadap pusat kota strategis seperti Gaza City, yang disebut sebagai jantung pemerintahan dan militer Hamas. Sejak 21 Agustus 2025, militer Israel memulai serangan darat dan pergerakan pasukan cadangan ke wilayah pinggiran kota tersebut
Selain itu, sejak awal April 2025, Israel telah membentuk koridor keamanan baru bernama Morag Corridor di bagian selatan Gaza. Koridor ini memisahkan Rafah dari bagian tengah Jalur Gaza dan dirancang untuk menambah tekanan terhadap Hamas agar mau membebaskan sandera dan menyerah
Kondisi Kemanusiaan
Konflik berkepanjangan ini telah menyebabkan puluhan ribu korban, jutaan pengungsi, dan tingkat kehancuran infrastruktur yang sangat tinggi. Meskipun tidak diceritakan rinci di sini, banyak pengamat internasional menyoroti meningkatnya penderitaan warga sipil, termasuk krisis bantuan dan evakuasi paksa yang terus mendapat kecaman global.
Sanksi Eropa ke Iran: Ketegangan Nuklir Meningkat
Selain situasi di Gaza, ketegangan geopolitik lain juga meningkat, kali ini berfokus pada Iran dan isu nuklir.
Pada 14 Agustus 2025, Prancis, Jerman, dan Inggris—dikenal sebagai kelompok E3—mengumumkan kesediaan mereka untuk mengaktifkan kembali sanksi terhadap Iran jika Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan nuklir atau memanfaatkan peluang perpanjangan kesepakatan diplomatik.
Peringatan ini diperkuat dengan potensi peluncuran mekanisme “snapback”, yang akan segera mengembalikan sanksi internasional lama tanpa melalui persetujuan baru
Sebelumnya, pada 18 Juli 2025, ketiga negara itu juga telah mengancam sanksi terhadap Iran jika tidak ada perkembangan nyata dalam negosiasi nuklir
Beberapa hari kemudian, pada 21 Juli 2025, media melaporkan bahwa E3 sedang menyiapkan jalur diplomasi baru dan intensif dengan Teheran, dan berniat menggelar ronde perundingan nuklir segera. Upaya diplomatik ini muncul di tengah kekhawatiran atas risiko proliferasi nuklir dan ketidakpastian keamanan regional
Dampak pada Ekonomi Iran
Langkah Eropa ini memberikan tekanan berat pada ekonomi Iran, termasuk kejebolnya nilai mata uang rial. Meskipun belum ditemukan data kuantitatif mutakhir dalam laporan di atas, kekhawatiran soal anjloknya nilai rial mendapatkan perhatian luas, terutama di kalangan pengamat ekonomi dan media Finansial. (***)
