Panggilan telepon Paetongtarn Shinawatra dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen bocor ke publik dan menjadi skandal politik besar
EtIndonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada 29 Agustus secara permanen memberhentikan Paetongtarn Shinawatra dari jabatan perdana menteri, dengan putusan bahwa ia melanggar aturan etika konstitusional dalam sebuah panggilan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.
Putusan Mahkamah Konstitusi itu berarti Paetongtarn yang berusia 39 tahun—dengan wakilnya, Phumtham Wechayachai, menjabat sebagai perdana menteri sementara—resmi dicopot segera.
Ia sudah diskors sejak 1 Juli, setelah 36 senator mengajukan petisi untuk pencopotannya terkait panggilan telepon kontroversial pada 15 Juni.
Dalam panggilan itu, Paetongtarn—yang ayahnya, Thaksin Shinawatra, adalah mantan perdana menteri—mengkritik seorang komandan militer Thailand dan menyebut Hun Sen sebagai “paman.”
Putra Hun Sen, Hun Manet, saat ini menjabat sebagai perdana menteri Kamboja.
Panggilan telepon itu dilakukan setelah insiden 28 Mei, di mana seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat dengan pasukan Thailand di wilayah perbatasan yang disengketakan.
Peristiwa itu terjadi di perbatasan antara Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani (Thailand).
Mengacu pada seorang jenderal Thailand yang tidak disebutkan namanya, Paetongtarn mengatakan kepada Hun Sen melalui penerjemah: “Dia hanya ingin terlihat hebat dan mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi bangsa, tetapi sesungguhnya, yang kita inginkan adalah perdamaian.”
Paetongtarn kemudian meminta maaf atas ucapannya, tetapi menolak seruan agar ia mengundurkan diri atau membubarkan parlemen.
Hun Sen membocorkan rekaman panggilan telepon itu di Facebook, dan pada 18 Juni, Paetongtarn mengatakan, “Saya tidak akan lagi berbicara secara pribadi dengan [Hun Sen] karena ada masalah kepercayaan.”
Ia memimpin pemerintahan koalisi yang didominasi oleh partainya, Pheu Thai. Kontroversi terkait panggilan telepon tersebut membuat Partai Bhumjaithai—mitra terbesar Pheu Thai—menarik diri dari koalisi, sehingga hanya menyisakan mayoritas tipis di DPR.
Konflik Perbatasan dengan Kamboja
Pertempuran antara pasukan Thailand dan Kamboja kembali pecah di perbatasan pada 24 Juli. Gencatan senjata tanpa syarat disepakati pada 28 Juli.
Sebelum Mahkamah Konstitusi mengumumkan skorsing pada 1 Juli, Partai Bhumjaithai sudah mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Paetongtarn dan kabinetnya.
Parlemen Thailand kini harus menemukan perdana menteri baru untuk menggantikan Paetongtarn dan memimpin pemerintahan koalisi. Jika gagal, kemungkinan akan digelar pemilu baru.
Thailand adalah monarki konstitusional, dan keluarga kerajaan dilindungi oleh undang-undang lèse-majesté yang sangat ketat.
Pekan lalu, Thaksin, 76 tahun, dibebaskan dari tuduhan menghina mantan raja Thailand dalam sebuah wawancara tahun 2015.
Raja Bhumibol—raja dengan masa pemerintahan terlama di dunia—wafat pada 2016 di usia 88 tahun, setahun setelah wawancara Thaksin dengan sebuah stasiun televisi di Korea Selatan.
Dalam pemilu terakhir pada Mei 2023, Partai Pheu Thai memenangkan 141 kursi di parlemen, lebih sedikit dari Partai Move Forward, yang gagal membentuk pemerintahan koalisi.
Pada Agustus 2024, Move Forward dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, bersama beberapa anggota lain dilarang berpolitik selama 10 tahun.
Pengadilan memutuskan bahwa niat Move Forward untuk mereformasi undang-undang lèse-majesté dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan monarki konstitusional.
Dinasti Politik Shinawatra
Paetongtarn adalah perdana menteri ketiga dari keluarga Shinawatra.
Thaksin, seorang miliarder telekomunikasi, pertama kali berkuasa pada 2001 setelah partainya, Thai Rak Thai, memenangkan pemilu dengan dukungan kuat dari masyarakat miskin di wilayah utara dan timur laut Thailand.
Thaksin memimpin Thailand hingga digulingkan oleh kudeta militer pada 2006, lalu hidup di pengasingan.
Setelah militer mengembalikan demokrasi pada 2011, bibi Paetongtarn, Yingluck Shinawatra, terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama Thailand.
Ia dicopot oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada Mei 2014, dan beberapa minggu kemudian kudeta militer kembali menghentikan proses demokrasi.
Demokrasi dipulihkan pada 2019, dan pada Mei 2023, Paetongtarn menjadi perdana menteri memimpin pemerintahan koalisi.
Pada 2022, saat berkampanye, Paetongtarn berkata: “Saya adalah putri ayah saya, selamanya, tetapi saya memiliki keputusan sendiri.”
Laporan ini turut disumbangkan oleh Associated Press.
