Mata Uang Kripto Yuan Tiongkok: Hanya Alat Lain dari Kendali Digital

Antonio Graceffo

Dorongan Tiongkok untuk meluncurkan stablecoin yang didukung yuan bukanlah tentang inovasi atau keuangan global, melainkan lebih dari perluasan pengawasan dan kendali digital oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), sehingga kecil kemungkinan bisa menggantikan dolar atau menghadirkan kebebasan finansial sejati.

Tiongkok sedang bersiap menyetujui rencana besar untuk meningkatkan penggunaan yuan secara global dengan memungkinkan pembuatan stablecoin yang didukung yuan, sebuah langkah balik dari sikap sebelumnya yang menolak aset digital. 

Dewan Negara diperkirakan akan meninjau peta jalan pada  Agustus untuk menetapkan target penggunaan yuan internasional, menetapkan peran regulasi, dan membangun langkah-langkah pengendalian risiko.

Rezim Tiongkok memandang stablecoin sebagai alat untuk menginternasionalkan yuan, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, dan memperluas pembayaran perdagangan lintas batas. Jika disetujui, rencana ini akan menjadi perubahan kebijakan besar. Tiongkok melarang perdagangan dan penambangan kripto pada tahun 2021, tetapi rencana ini mencerminkan pengakuan Beijing bahwa token berbasis blockchain dan didukung mata uang fiat mungkin menjadi cara untuk menginternasionalkan yuan.

Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang konsisten, biasanya setara US$1, melalui cadangan aset nyata. Ada beberapa jenis stablecoin: stablecoin berbasis kripto (menggunakan kripto lain sebagai jaminan); stablecoin algoritmik (mengandalkan kode atau algoritma untuk menjaga stabilitas); dan stablecoin berbasis fiat (didukung mata uang fiat—uang kertas—yang disimpan di rekening bank). Stablecoin yuan yang diusulkan akan masuk kategori terakhir ini.

Gagasan di balik stablecoin berbasis yuan adalah bahwa dengan adanya mata uang fiat sebagai jaminan, nilainya akan stabil. Namun, mata uang fiat sendiri sebenarnya tidak benar-benar stabil; nilainya berfluktuasi setiap menit. Jika dolar AS naik atau turun, stablecoin berbasis dolar akan ikut bergerak. Hal yang sama berlaku untuk stablecoin berbasis yuan. Dalam arti ini, istilah “stabil” menyesatkan: stablecoin berbasis fiat tetap terikat pada volatilitas mata uang fiat dan karena itu tidak mewakili lompatan nyata dari sistem fiat tradisional.

Bank sentral Tiongkok kemungkinan melirik pasar stablecoin dengan tujuan menggantikan dolar AS, yang saat ini mendukung 98 persen dari semua stablecoin yang berdenominasi fiat berdasarkan volume. Pemerintah AS sendiri tidak langsung menerbitkan stablecoin, meskipun undang-undang terbaru seperti GENIUS Act telah menciptakan kerangka regulasi bagi stablecoin.

Di sebagian besar negara, stablecoin diterbitkan oleh perusahaan swasta di bawah pengawasan pemerintah. Sebaliknya, stablecoin berbasis yuan yang diusulkan hampir pasti akan dikendalikan negara, bukan diterbitkan secara swasta.

Para pendukung stablecoin menyoroti beberapa fungsi yang bisa mereka penuhi. Misalnya, stablecoin dapat diprogram dengan smart contracts untuk memungkinkan pembayaran otomatis, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya. Namun, fungsi ini tidak unik. Kemampuan serupa sudah ada melalui PayPal, Wise, rekening bank tradisional, dan platform pialang. Di Tiongkok, Alipay dan WeChat Pay menawarkan fungsi-fungsi ini.

Keuntungan lain yang sering diklaim adalah transfer lintas batas: stablecoin dapat berpindah secara global 24/7 tanpa bergantung pada infrastruktur perbankan tradisional. Namun, hal ini juga dapat dicapai melalui berbagai aplikasi dan sistem perbankan daring. Yang lebih penting, di Tiongkok, fitur semacam itu bertentangan dengan kebijakan negara. 

PKT memberlakukan kontrol modal ketat untuk membatasi arus keluar uang dari negara. Mengizinkan warga maupun non-warga untuk memindahkan uang ke luar negeri secara mulus melalui stablecoin berbasis yuan akan melemahkan kontrol tersebut dan berpotensi melemahkan kemampuan PKT untuk memanipulasi nilai yuan.

Para penggemar kripto sering mengutip dugaan anonimitas blockchain sebagai keuntungan, meskipun deskripsi yang lebih akurat adalah bahwa transaksi hanya “pseudonim.” Tidak seperti transfer bank, pengguna tidak perlu mengungkapkan identitas mereka untuk setiap transaksi. Namun kenyataannya, transaksi blockchain lebih mudah dilacak dibandingkan uang tunai fisik, meninggalkan catatan publik permanen yang dapat dilacak dan dianalisis tanpa batas.

Setiap transfer dapat dilacak dari ujung ke ujung, dengan unit tertentu di dompet dapat ditelusuri ke setiap pemegang sebelumnya. Sebagian besar mata uang kripto bersifat pseudonim, bukan benar-benar anonim; mereka hanya memberikan nama samaran digital, bukan anonimitas sejati. Sebuah studi tahun 2024 menemukan bahwa 60 persen transaksi bitcoin dapat ditelusuri kembali ke individu.

Lembaga pemerintah seperti Dinas Pajak AS – IRS- kini menggunakan perusahaan analisis blockchain untuk menghubungkan alamat kripto dengan identitas dunia nyata melalui data bursa dan prosedur Know Your Customer (KYC). Tidak seperti uang tunai fisik yang tidak meninggalkan catatan permanen, mata uang kripto menciptakan basis data publik yang tidak dapat diubah atas setiap transaksi yang dapat dianalisis oleh siapa saja.

Tidak ada pemerintah berdaulat yang akan pernah mengizinkan transaksi benar-benar anonim, baik karena alasan perpajakan, penegakan sanksi, maupun pencegahan terorisme dan aktivitas kriminal. Mulai tahun 2026, semua bursa kripto di AS (kecuali yang terdesentralisasi) akan diwajibkan melaporkan data transaksi ke IRS, menunjukkan perluasan pengawasan pemerintah yang tak terelakkan. Hal ini terlebih lagi berlaku di Tiongkok.

Hal terakhir yang diinginkan PKT adalah transaksi pseudonim. Beijing mengendalikan setiap aspek ekonomi dan masyarakat sipil melalui sistem pengawasan digital paling canggih yang pernah dikembangkan, termasuk lebih dari 200 juta kamera CCTV dalam sistem “Skynet” dengan teknologi pengenalan wajah.

Pada  Juli, Tiongkok meluncurkan sistem identitas digital terpadu yang memusatkan jejak digital warga dan terintegrasi dengan sistem kredit sosial untuk pemantauan waktu nyata. Yuan digital dirancang untuk memberi PKT wawasan yang belum pernah ada sebelumnya terhadap keuangan pribadi dan alat yang kuat untuk tindakan hukuman. Mengizinkan aktivitas finansial anonim akan merusak kendali itu, sebab itulah Beijing tidak akan pernah mengizinkannya.

Rezim Tiongkok mengejar stablecoin berbasis yuan bukan karena mengabaikan kekhawatiran pengawasan, melainkan karena stablecoin ini dapat direkayasa untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memajukan tujuan geopolitik. Strateginya adalah menggabungkan efisiensi blockchain dan kemampuan pembayaran lintas batas dengan kendali negara total, menciptakan apa yang oleh para pakar disebut “senjata geopolitik” daripada alat untuk kebebasan finansial.

Dengan menawarkan ekosistem alternatif yang melewati penjaga gerbang tradisional, PKT berupaya mengikis dominasi dolar AS dalam perdagangan dan pembayaran. Bahkan dengan hanya merebut sebagian kecil pasar stablecoin global, Beijing dapat memperluas penggunaan yuan secara internasional sambil mempertahankan kendali politik yang ketat.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan The Epoch Times.

Antonio Graceffo, Ph.D., adalah analis ekonomi Tiongkok yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di Asia. Graceffo adalah lulusan Universitas Olahraga Shanghai, meraih gelar MBA dari Universitas Jiaotong Shanghai, dan belajar keamanan nasional di American Military University.