Beijing Tak Bisa Hentikan Eksodus Investasi Asing

oleh Wang He

Beijing terus meluncurkan berbagai kebijakan untuk “menstabilkan investasi asing,” tetapi tak satu pun mampu menghentikan penurunan tajam investasi langsung asing (FDI).

Partai Komunis Tiongkok (PKT) belakangan ini memperkenalkan sejumlah kebijakan, termasuk “24 langkah” pada 2024 dan “20 langkah” pada Februari 2025. Pada Agustus, pemerintah bahkan menghidupkan kembali insentif pajak yang sudah dihapus tujuh tahun lalu.

Namun, terlepas dari berbagai upaya itu, FDI di Tiongkok terus merosot. Alasannya jauh lebih dalam daripada sekadar perubahan kebijakan teknis.

Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok (NBS), investasi asing aktual pada 2024 turun menjadi 116,2 miliar dolar AS—terendah sejak 2018, merosot 28,8 persen dari 163,25 miliar dolar pada 2023. 

Dalam tujuh bulan pertama 2025, jumlahnya hanya 65,52 miliar dolar (sekitar 467,34 miliar yuan), turun 13,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data Kementerian Perdagangan.

Penurunan FDI di Tiongkok jauh lebih tajam dibandingkan tren global. Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan arus masuk investasi asing ke Tiongkok menyusut tiga tahun berturut-turut antara 2021 hingga 2024, setelah mencapai rekor 344,1 miliar dolar pada 2021. Sementara itu, menurut Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, FDI global pada tahun yang sama hanya turun 11 persen.

Penyebab Merosotnya FDI di Tiongkok

Fundamental Ekonomi

Data NBS menunjukkan profitabilitas perusahaan asing di Tiongkok terus menurun. Pada 2021, perusahaan besar dengan investasi asing—termasuk dari Hong Kong, Makau, dan Taiwan—mencatatkan laba rekor 320,3 miliar dolar (sekitar 2,28 triliun yuan). Namun, hingga November 2024, laba mereka merosot menjadi 247 miliar dolar, turun dari 252 miliar pada 2023 dan 281 miliar pada 2022. Tingkat keuntungan saat ini hampir setara dengan 2016, yakni 242 miliar dolar.

Kekhawatiran Kebijakan

 Investor asing resah dengan perubahan kebijakan Beijing yang kerap tiba-tiba. Ada tiga isu utama:

• Kebijakan industri: lewat program seperti Made in China 2025, Beijing mendorong modernisasi industri domestik, substitusi impor, dan pada saat yang sama memangkas insentif pajak bagi perusahaan asing.
  
• Risiko hukum dan politik: semakin banyak undang-undang keamanan nasional, termasuk UU anti-spionase dan UU anti-sanksi asing, yang memungkinkan penggerebekan dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga asing.
  
• Sentimen anti-asing: meningkatnya insiden kekerasan terhadap orang asing menambah kecemasan investor.
  

Tahun 2024, beberapa serangan terhadap warga asing memicu keprihatinan internasional. Pada Juni, empat dosen asal Iowa ditikam di sebuah taman umum di Provinsi Jilin. Sebelumnya, pada April dan Juni, terjadi dua serangan pisau terpisah di Suzhou yang melukai warga Jepang. Pada September, seorang bocah Jepang berusia 10 tahun tewas ditikam di dekat sekolah Jepang di Shenzhen.

Geopolitik

Ketegangan AS–Tiongkok mempercepat proses decoupling dan pergeseran rantai pasok. Ambisi global Beijing serta diplomasi “serigala pejuang” menyisakan ruang sempit selain “persaingan strategis.”

Survei Bain & Company menemukan 69 persen CEO perusahaan global papan atas pada 2024 aktif memindahkan produksi keluar dari Tiongkok—naik dari 55 persen pada 2022. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih juga mendorong strategi lebih agresif, mempercepat pemisahan AS–Tiongkok, perombakan rantai pasok global, dan tatanan ekonomi dunia.

Mengapa Beijing Tetap Membutuhkan Modal Asing

Selama puluhan tahun, pertumbuhan pesat Tiongkok tak bisa dipisahkan dari FDI. Hingga akhir 2024, investor asing telah mendirikan lebih dari 1,23 juta perusahaan di Tiongkok dengan total arus masuk lebih dari 2,88 triliun dolar, menurut Wakil Menteri Perdagangan sekaligus Wakil Perwakilan Perdagangan Internasional Tiongkok, Ling Ji.

Ia menyatakan, perusahaan-perusahaan itu menyumbang hampir 7 persen lapangan kerja (lebih dari 30 juta posisi), seperlima dari penerimaan pajak, sepertiga aktivitas ekspor-impor, serta setengah dari seluruh ekspor mesin dan teknologi tinggi.

FDI juga lebih dari sekadar aliran dana. Seorang analis ekonomi Tiongkok, Ma Yu, menyebut modal asing sebagai “pintu gerbang bagi hampir semua faktor produksi paling maju di dunia—modal, talenta, teknologi, produk, manajemen, standar, hingga rantai pasok global.”

Mengapa Kebijakan PKT Tak Efektif

Meski FDI terus menurun, PKT merespons dengan berbagai kebijakan baru. Masalahnya, tidak ada yang menyentuh akar persoalan. Investor asing kini meragukan bukan hanya kebijakan, tetapi juga kredibilitas PKT itu sendiri. Singkatnya, kepercayaan mereka semakin luntur.

Untuk benar-benar menstabilkan investasi asing, Beijing perlu melakukan langkah nyata di setidaknya tiga bidang:

1. Membiarkan pasar, bukan negara, yang berperan menentukan alokasi sumber daya dan menjamin persaingan adil antara BUMN, swasta, dan perusahaan asing.
   
2. Menegakkan independensi peradilan, melindungi hak kepemilikan dan hak asasi manusia, serta membuka ruang reformasi politik damai.
   
3. Menyelaraskan diri dengan norma internasional—hidup berdampingan secara damai dengan Amerika Serikat dan Barat, serta kembali bergabung dengan komunitas ekonomi global.
   

Namun, justru inilah hal-hal yang paling ditolak PKT. Investasi asing tidak akan kembali secara berkelanjutan sampai terjadi perubahan mendasar di Tiongkok.

Tulisan ini merupakan opini penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.

Wang He meraih gelar master di bidang hukum dan sejarah, serta mempelajari gerakan komunis internasional. Ia pernah menjadi dosen universitas dan eksekutif di sebuah perusahaan swasta besar di Tiongkok. Sejak 2017, Wang menetap di Amerika Utara dan rutin menulis komentar tentang isu-isu terkini dan politik Tiongkok.