EtIndonesia. Skandal korupsi dalam proyek fiktif pengendalian banjir di Filipina diduga telah merugikan para pembayar pajak hingga beberapa miliar dolar AS. Pada Minggu (21/9/2025), ribuan warga Filipina berkumpul di Manila dengan meluapkan kemarahan mereka, menuntut pengembalian dana publik yang dicuri serta memenjarakan para pelaku yang terlibat.
Kementerian Keuangan Filipina memperkirakan, dari 2023 hingga 2025, ekonomi negara tersebut kehilangan hingga 118,5 miliar peso (sekitar 34,46 triliun rupiah) akibat korupsi proyek fiktif pengendalian banjir. Namun, organisasi Greenpeace memperkirakan kerugian sebenarnya bisa mendekati 18 miliar dolar A (sekitar Rp 299,55 triliun).
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pidato kenegaraan Juli lalu menempatkan sejumlah proyek infrastruktur “siluman” itu sebagai fokus utama. Namun, banjir mematikan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir membuat kemarahan publik memuncak.
“Saya pribadi sudah beberapa kali harus berjalan melewati banjir,” kata Aly Villahermosa, seorang mahasiswa keperawatan berusia 23 tahun dari Metro Manila kepada AFP.
“Kalau proyek siluman itu ada anggarannya, kenapa sektor kesehatan tidak punya anggaran? menyalahgunakan uang publik itu benar-benar memalukan,” imbuhnya.
Teddy Casino, ketua kelompok kiri Bagong Alyansang Makabayan berusia 56 tahun, menyatakan pihaknya menuntut agar dana publik yang dicuri dikembalikan dan pelaku dijebloskan ke penjara.
“Masalah korupsi ini membuat rakyat turun ke jalan untuk mengekspresikan kemarahan, dengan harapan dapat menekan pemerintah agar benar-benar menjalankan tugasnya,” katanya.
Pada Minggu pagi, sekitar 13.000 orang berkumpul di Taman Rizal (Luneta Park), Manila. Diperkirakan jumlah massa akan terus bertambah sepanjang hari, kemudian melakukan long march di sepanjang Edsa Boulevard. Lokasi ini juga merupakan tempat terjadinya Revolusi People Power 1986, yang mengakhiri kekuasaan diktator Ferdinand Marcos Sr. dan memaksa keluarganya mengasingkan diri ke Hawaii.
Presiden Marcos Jr. pada 15 September lalu mengatakan bahwa dirinya “sama sekali tidak menyalahkan” rakyat karena turun ke jalan, namun ia menyerukan agar aksi tetap berlangsung damai. Meski begitu, militer sudah berada dalam status siaga merah.
Skandal proyek banjir ini juga telah mengguncang politik di parlemen. Ketua DPR Filipina sekaligus sepupu Presiden Marcos Jr., Martin Romualdez, telah mengajukan pengunduran diri awal pekan ini seiring dimulainya penyelidikan.
Awal bulan ini, seorang pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR Filipina serta pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima suap tunai.
Sumber : NTDTV.com
, ribuan warga Filipina berkumpul di Manila dengan meluapkan kemarahan mereka, menuntut pengembalian dana publik yang dicuri serta memenjarakan para pelaku yang terlibat.){kind=link}