EtIndonesia. Polisi Filipina menangkap 49 orang yang diduga melempari petugas dengan batu, botol, dan bom molotov serta memblokade jalan dan jembatan menuju istana kepresidenan Malacañang di Manila pada Minggu (21/9/2025).
Dikutip dari Associated Press, insiden tersebut terjadi saat bersamaan dengan puluhan ribu massa turun jalan dalam aksi protes di sebuah taman bersejarah dan monumen demokrasi di Manila.
Warga Filipina menyuarakan kemarahan atas skandal korupsi yang melibatkan anggota parlemen, pejabat, serta pengusaha konstruksi yang diduga menerima suap besar dari proyek fiktif pengendalian banjir.
Menurut kepolisian Manila, sekitar 100 orang yang kebanyakan membawa pentungan, mengibarkan bendera Filipina, serta mengangkat poster bertuliskan slogan antikorupsi, melakukan perusakan selama beberapa jam. Akibatnya, sekitar 70 aparat kepolisian Manila terluka dan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan.
Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang merusak fasilitas publik, mencoret dinding dengan grafiti, merobohkan tiang baja, memecahkan kaca, hingga merusak lobi sebuah penginapan murah di jalan utama yang dikelilingi kampus, bank, dan restoran, sebelum akhirnya bubar pada malam hari.
Hingga beberapa jam setelah kejadian, aparat masih belum bisa mengidentifikasi pelaku yang sebagian membawa bendera One Piece. Belum diketahui apakah Presiden Ferdinand Marcos Jr. berada di dalam Istana Malacañang saat kerusuhan pecah.
Dalam pernyataan usai penangkapan, kepolisian menyebut situasi sudah “terkendali”, namun menegaskan tidak akan menoleransi tindak kekerasan dan vandalisme.
Protes Anti Korupsi Meletus
“Saya sedih karena kami hidup dalam kemiskinan, kehilangan rumah, nyawa, dan masa depan, sementara mereka mengeruk kekayaan besar dari pajak kami untuk membeli mobil mewah, plesiran ke luar negeri, dan memperbesar bisnis mereka,” kata aktivis mahasiswa Althea Trinidad kepada Associated Press di Manila.
Trinidad berasal dari Bulacan, provinsi rawan banjir di utara Manila, tempat sejumlah besar proyek fitkif pengendalian banjir kini diselidiki karena diduga bermasalah atau fiktif.
“Kami tidak berniat mengacaukan negara, tapi ingin memperkuat demokrasi,” ujar Kardinal Pablo Virgilio David, Ketua Konferensi Waligereja Filipina, dalam pernyataan. Ia mengajak masyarakat untuk tetap berdemonstrasi secara damai dan menuntut akuntabilitas.
Presiden Marcos sebelumnya menyinggung skandal korupsi proyek pengendalian banjir dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu. Ia kemudian membentuk komisi independen untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam 9.855 proyek bernilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp 158,4 triliun) sejak ia menjabat pertengahan 2022. Marcos menyebut skala korupsi tersebut “mengerikan” dan menerima pengunduran diri menteri pekerjaan umum.
Kemarahan publik semakin memuncak setelah sepasang suami istri kaya pemilik sejumlah perusahaan konstruksi yang memenangkan kontrak proyek pengendalian banjir, memamerkan koleksi mobil mewah Eropa dan Amerika dalam wawancara media. Koleksi itu termasuk mobil mewah asal Inggris seharga 42 juta peso (Rp12,2 m).
.){kind=link}