EtIndonesia. Gelombang dukungan internasional terhadap Palestina semakin menguat. Pada 21 September 2025, empat negara Barat – Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal – secara berturut-turut mengumumkan pengakuan resmi atas Negara Palestina. Langkah ini menambah daftar panjang negara yang telah mengakui kedaulatan Palestina sejak Majelis Umum PBB pertama kali membahas isu tersebut puluhan tahun lalu.
Netanyahu Marah Besar: “Hadiah untuk Ekstremisme”
Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bereaksi keras. Dalam konferensi pers di Yerusalem, dia menyebut pengakuan terhadap Palestina pasca tragedi 7 Oktober 2023 sebagai “pengkhianatan terhadap korban” dan “hadiah untuk ekstremisme.”
“Dunia seharusnya belajar dari apa yang terjadi. Mengakui Palestina setelah pembantaian itu hanya memperkuat kelompok radikal yang ingin menghancurkan Israel,” tegas Netanyahu.
Latar Belakang: Konflik Gaza Masih Membara
Pengakuan empat negara ini datang di tengah konflik Gaza yang belum mereda. Serangan balasan Israel sejak Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina, sementara kelompok Hamas terus melancarkan perlawanan. Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza pun memburuk, dengan PBB melaporkan lebih dari 2 juta warga sipil berada dalam kondisi krisis pangan dan kesehatan.
Analisis: Dampak Geopolitik dan Diplomatik
Pengamat politik menilai, langkah Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal akan mempercepat polarisasi global:
- Blok Pro-Palestina: mayoritas negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Eropa Timur.
- Blok Pro-Israel: sebagian negara Barat yang masih menahan diri, terutama Jerman, dan beberapa negara Uni Eropa.
Bagi Washington, keputusan ini juga paradoksal: di satu sisi ingin mempertahankan posisi sebagai mediator utama, di sisi lain harus mengimbangi tekanan dari sekutu dan opini publik internasional yang semakin pro-Palestina.
Kesimpulan
Dengan pengakuan empat negara besar ini, diplomasi Palestina mendapatkan momentum baru. Namun, jalan menuju perdamaian masih panjang. Israel menolak tegas, sementara AS masih menekankan keamanan sekutu utamanya. Situasi ini diperkirakan akan memicu babak baru dalam diplomasi Timur Tengah—antara dorongan pengakuan kedaulatan Palestina dan penolakan keras dari Tel Aviv.
