EtIndonesia. Satu hari sebelum Sidang Umum PBB dimulai, Amerika Serikat secara resmi mencabut visa Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, sehingga Abbas dilarang hadir secara fisik dan hanya diizinkan berpidato lewat video conference.
Langkah ini menuai protes diplomatik dan kecaman luas. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, hingga 145 delegasi menyetujui agar Abbas dan pejabat tinggi Palestina lainnya dibolehkan menyampaikan pidato secara virtual selama satu tahun ke depan bila visa tidak diberikan.
AS berdalih bahwa pembatalan visa didasarkan pada dugaan ketidakpatuhan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina terhadap kesepakatan Oslo, serta alasan keamanan nasional.
Sementara itu, kantor Abbas menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap “Perjanjian Markas Besar PBB (UN Headquarters Agreement)” yang menjamin diplomat dan pejabat asing dapat mengakses badan-badan PBB di AS.
Pidato virtual Abbas kemudian digunakan sebagai momen diplomatik untuk menyerukan pengakuan negara Palestina dan memperkuat tuntutan agar dunia internasional bertindak terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
Gelombang Pengakuan Palestina: Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Prancis, dan Uni Eropa
Seiring integrasi isu Palestina ke agenda internasional, sejumlah negara Barat mulai secara resmi mengakui negara Palestina:
- Inggris, Kanada, dan Australia termasuk di antara negara-negara yang terlebih dahulu menyatakan pengakuan.
- Portugal secara resmi mengumumkan pengakuan negara Palestina pada 21 September 2025.
- Prancis mengikuti langkah itu saat Sidang Umum PBB pada 22 September 2025, sekaligus menjadi bagian dari gelombang negara-negara Uni Eropa yang menyatakan pengakuan.
- Selain itu, Uni Eropa dikabarkan tengah merancang pembentukan “kelompok donor khusus Palestina” guna menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan di wilayah pendudukan Palestina. (Meski pengumuman resmi masih dalam tahap rencana).
Langkah-langkah ini mencerminkan perubahan keseimbangan diplomatik di Eropa terkait konflik Israel-Palestina, serta tekanan publik yang terus meningkat di dalam negeri negara-negara Eropa terhadap sikap keras Israel dan dukungan terhadap rakyat Palestina.
Italia di Bawah Pemerintahan Meloni: Sikap Kontras yang Memicu Protes
Sementara sebagian besar negara Eropa bergerak menuju pengakuan Palestina, Italia — di bawah Perdana Menteri Giorgia Meloni — mengambil sikap yang berbeda.
Pernyataan Resmi Meloni
Pada 23 September 2025, Meloni menyatakan bahwa Italia baru akan mengakui negara Palestina jika dua syarat dipenuhi: semua sandera Israel dibebaskan dan Hamas tidak dilibatkan dalam pemerintahan Palestina.
Dia menekankan bahwa pengakuan sepihak “negara” tanpa kondisi tersebut akan menjadi tindakan “prematur” dan bahkan “counterproductive” — yaitu dapat menimbulkan kesan seolah konflik telah selesai di atas kertas padahal kenyataan politik di lapangan belum mendukung solusi damai.
Meloni juga menyebut bahwa tekanan internasional seharusnya diarahkan ke Hamas, bukan Israel, dengan alasan kelompok tersebut memicu perang dan menghambat penyelesaiannya melalui penahanan sandera.
Secara retoris, dia menuturkan bahwa Italia tidak “menolak pengakuan Palestina” secara mutlak, tetapi pengakuan tersebut harus datang dalam konteks yang realistis, bukan simbolik.
Reaksi Publik dan Protes Massal
Sikap Meloni memicu gelombang protes di Italia. Pada 22 September 2025, sebuah mogok umum nasional selama 24 jam digelar di lebih dari 75 kota Italia, sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza dan kecaman terhadap keterlibatan Italia dalam konflik tersebut melalui hubungan dagang dan militer.
Protes melibatkan sektor transportasi, pendidikan, pelabuhan, dan fasilitas umum. Di kota-kota seperti Milan, Roma, dan Bologna, aksi turun ke jalan dan bentrokan antara demonstran dan polisi tidak terhindarkan. Di Milan, setidaknya 60 petugas terluka dalam bentrokan yang melibatkan pelemparan batu dan benda keras.
Di Roma, lebih dari 20.000 orang berkumpul di dekat Stasiun Termini, memblokade jalan dan menuntut pemerintah Italia mengambil sikap tegas terhadap Israel.
Meloni mengecam kekerasan yang terjadi dalam protes dan menyebutnya “memalukan,” tetapi menegaskan bahwa tindakan anarkis tidak membantu tujuan Palestina.
Tafsir Politik dan Implikasi Strategis
- Polarisasi diplomatik dalam Eropa
Langkah sejumlah negara Eropa mengakui Palestina menunjukkan bahwa masalah Palestina semakin menjadi sorotan publik di Eropa dan dapat memaksa sikap luar negeri negara-negara yang selama ini condong pro-Israel. Namun, Italia di bawah Meloni tampak bergeming, menahan diri dari rute pengakuan penuh. - Permainan diplomasi simbolik vs realpolitik
Pengakuan simbolik terhadap Palestina menjadi alat diplomasi yang memiliki nilai moral tinggi dan memberi tekanan pada Israel — namun tidak otomatis mengubah keseimbangan kekuasaan di kawasan. Sikap Italia mencerminkan kesadaran bahwa pengakuan tanpa kondisi konkret dapat menjadi bahan kritik bila tidak diiringi realitas di lapangan. - Tekanan domestik sebagai faktor pendorong
Protes masif di Italia dan negara-negara Eropa lain menunjukkan bahwa publik semakin vokal menuntut kebijakan luar negeri yang lebih peka terhadap kemanusiaan. Ini bisa mempengaruhi orientasi politik masa depan di Eropa. - Keterbatasan Abbas & PA di arena diplomatik
Dengan pembatalan visa dan dipaksanya pidato virtual, Mahmoud Abbas menunjukkan bahwa posisi Palestina di arena internasional masih sangat rentan terhadap intervensi negara-negara adidaya seperti AS. Keputusan tersebut menyoroti kerumitan diplomasi Palestina di tengah tekanan politik global.
