Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok mendukung solusi dua negara, sementara Amerika Serikat—yang juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB—menentang usulan tersebut.
EtIndonesia. Pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York pada 23 September membahas upaya mengakhiri perang di Gaza dan menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Forum itu memperlihatkan perbedaan tajam: sebagian besar anggota mendukung solusi dua negara, sedangkan Amerika Serikat menolak.
Sesi ini digelar sehari setelah Sidang Umum PBB pada 22 September, di mana Prancis secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah itu menyusul Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang sehari sebelumnya telah menyampaikan pengakuan serupa.
Pekan lalu, Amerika Serikat memveto resolusi yang didukung 14 anggota Dewan Keamanan lain, yang menyerukan gencatan senjata segera serta pembebasan semua sandera. Israel, yang bukan anggota Dewan Keamanan, tidak memiliki hak suara, tetapi dapat hadir bila diundang.
Pada 23 September, Israel absen karena bertepatan dengan Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi. Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyebut forum itu sebagai “diskusi sepihak” dan “bukti kemunafikan PBB.”
Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menilai keputusan menggelar pertemuan tanpa kehadiran Israel “sangat disayangkan.” Menurutnya, hal itu menunjukkan kecenderungan lebih mementingkan “pertunjukan dibanding upaya serius untuk benar-benar mendorong perdamaian.”
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengecam serangan kelompok teroris Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, serta mendesak pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan di Gaza. Ia menegaskan posisi Inggris bahwa masa depan kawasan “harus didasarkan pada solusi dua negara,” dengan menolak peran Hamas sekaligus mendorong terbentuknya negara Palestina yang layak berdampingan dengan Israel.
Perwakilan Prancis menyampaikan kecaman atas serangan 7 Oktober 2023 dan pengungsian massal warga Gaza. Ia menilai operasi militer Israel di Kota Gaza “hanya menambah penderitaan warga sipil.” Paris, lanjutnya, mengutamakan pembebasan sandera Israel dan melihat solusi dua negara sebagai jalan ke depan.
Rusia menyerukan diplomasi dan solidaritas internasional untuk mendukung negara Palestina, bukan pemukiman paksa atau penyelesaian militer. Perwakilan Tiongkok, Fu Cong, juga sejalan dengan negara lain dalam menyerukan solusi dua negara.
Suara dari Negara-Negara Arab dan Regional
Perang Israel–Hamas yang masih berlangsung dimulai ketika kelompok bersenjata Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang—sebagian besar warga sipil—dan lebih dari 250 orang disandera. Hingga kini, puluhan sandera masih ditahan di Gaza.
Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas mengklaim lebih dari 60.000 orang tewas sejak konflik pecah. Angka itu tidak membedakan kombatan dan warga sipil serta mencakup kematian alami. The Epoch Times tidak dapat memverifikasi klaim tersebut.
Perwakilan negara-negara Arab mengecam operasi militer Israel dan menuntut gencatan senjata segera.
Pengamat Tetap Palestina di PBB, Riyad Mansour, menegaskan, “Rakyat Palestina bukan manusia kelas dua. Kami berhak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat.”
Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyerukan perang segera diakhiri. Turki mendesak Dewan Keamanan bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Menteri Qatar mengecam serangan Israel di Doha yang menewaskan seorang petugas keamanan Qatar, menyebutnya sebagai “serangan langsung terhadap hukum internasional.”
Mesir menyatakan tindakan Israel tidak memiliki dasar hukum maupun moral, sementara Arab Saudi dan Kuwait memperingatkan risiko eskalasi regional.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa Kaja Kallas menyebut dunia berpihak pada solusi dua negara, seraya mengumumkan bantuan senilai 1,6 miliar euro (US$1,87 miliar) untuk Gaza selama tiga tahun.
Jerman dan Italia belum secara resmi mengakui negara Palestina. PM Italia Giorgia Meloni mengatakan pengakuan akan dipertimbangkan jika sandera dibebaskan dan Hamas dikeluarkan dari pemerintahan.
Kritik terhadap PBB
Dubes AS untuk PBB menilai, meski sudah lebih dari 80 kali Dewan Keamanan membahas Gaza sejak 7 Oktober 2023, forum itu justru memperkuat Hamas dan mengganggu upaya pembebasan sandera serta penyelesaian perang.
“Tidak ada satu pun negara di sini yang rela membiarkan teroris semacam ini mengancam rakyatnya. Israel pun tidak seharusnya diperlakukan berbeda, dan tentu berhak membela diri dari kelompok yang ingin menghancurkannya,” ujarnya.
Komentar tersebut muncul di tengah meningkatnya seruan solusi dua negara dari sekutu Barat, negara Arab, hingga Rusia, sementara Gedung Putih dan Israel semakin keras mengkritik kinerja serta transparansi PBB dalam menangani konflik.
Israel sejak lama menuding PBB bias, termasuk menolak laporan yang menyebut tindakannya di Gaza sebagai genosida. Israel juga membantah temuan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang memperingatkan ancaman kelaparan di Gaza, dengan alasan PBB mengabaikan data dan distribusi bantuan dari Israel.
Israel menuduh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) disusupi Hamas, setelah sejumlah stafnya dikaitkan dengan serangan 7 Oktober 2023. Dari 19 staf yang diselidiki, sembilan dipecat, sementara kasus lain kekurangan bukti. COGAT—otoritas Israel untuk wilayah Palestina—juga menuding UNRWA menyebarkan informasi palsu soal distribusi bantuan.
Dalam pidatonya di PBB pada 23 September, Presiden AS Donald Trump mengkritik langkah sekutu yang mengakui Palestina. Ia menyatakan pihak yang benar-benar menginginkan perdamaian harus fokus pada pembebasan sandera Israel yang ditahan Hamas.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan “tidak ada negara Palestina” tanpa negosiasi dengan Israel. Ia mengecam PBB sebagai lembaga yang tidak efektif, hanya mengeluarkan “kata-kata kosong” tanpa aksi nyata.
“PBB hanyalah tempat di mana, setahun sekali, banyak orang berkumpul, berpidato, menulis surat dan pernyataan, tetapi tidak banyak tindakan penting yang terjadi. Potensinya besar, tetapi saat ini jauh dari harapan,” ujar Rubio.
