Forum Keamanan Tiongkok: Retorika Perdamaian yang Menutupi Tatanan Dunia yang Dipimpin PKT

oleh Antonio Graceffo

Forum Xiangshan Tiongkok menampilkan retorika perdamaian Beijing, namun pada saat yang sama menjadi wadah untuk memperluas pengaruh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), merangkul negara-negara Global South, serta mendorong tujuan rezim menggantikan tatanan internasional yang dipimpin AS dengan alternatif yang dipimpin Beijing.

Forum Xiangshan Beijing ke-12 digelar pada 17–19 September di Beijing International Convention Center dengan tema “Menegakkan Tatanan Internasional dan Mempromosikan Pembangunan Damai Bersama.” Acara ini mencakup sesi pleno, diskusi panel, dialog tingkat tinggi, pertukaran antara pakar Tiongkok dan asing, serta seminar bagi perwira muda militer dan akademisi. Acara khusus menekankan peran Tiongkok dalam operasi penjaga perdamaian PBB serta misi kemanusiaan medis Angkatan Laut PLA.

Forum tersebut menarik sekitar 1.800 delegasi dari lebih 100 negara dan organisasi, termasuk menteri, panglima militer, serta pejabat senior dari PBB, ASEAN, dan Komite Palang Merah Internasional. Peserta lain berasal dari negara-negara berkembang, dengan Global South untuk pertama kalinya secara resmi masuk dalam agenda pleno.

Pimpinan pertahanan dari Vietnam, Singapura, Rusia, Prancis, Nigeria, dan Brasil turut hadir, dengan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing memberikan pidato. Sebaliknya, Amerika Serikat hanya mengirim atase pertahanannya, sementara sebagian besar negara Barat diwakili pejabat tingkat rendah, mencerminkan keterlibatan minimal dari Barat.

Forum Xiangshan memiliki sejumlah tujuan strategis bagi PKT. Acara ini menampilkan PLA sebagai kekuatan yang membentuk masa depan keamanan internasional, sekaligus memberi Tiongkok wadah tandingan bagi Dialog Shangri-La di Singapura untuk menyebarkan narasi keamanannya sendiri. Dengan menekankan partisipasi negara berkembang, Beijing menempatkan dirinya sebagai pemimpin Global South, memperbesar suara yang kerap terpinggirkan dalam forum yang dipimpin Barat. Secara lebih luas, acara ini mencerminkan upaya PKT memperluas pengaruhnya dari ranah ekonomi ke ranah keamanan, menegaskan persaingan yang semakin ketat dalam dominasi wacana global.

Menurut media pemerintah Tiongkok, forum ini dipromosikan sebagai platform untuk mendorong perdamaian global, kerja sama, dan apa yang disebut sebagai keamanan bersama. Pejabat senior Tiongkok menggunakan forum ini untuk berargumen bahwa kekuatan PLA yang terus meningkat merepresentasikan stabilitas, bukan ancaman. Namun, forum ini digelar hanya beberapa minggu setelah Beijing mengadakan parade militer besar-besaran. 

Dalam pidato pembukaannya, Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun menegaskan kontradiksi tersebut, dengan menegaskan kembali niat PKT untuk merebut Taiwan dan menyatakan bahwa “pemulihannya” ke Tiongkok adalah “bagian integral dari tatanan internasional pascaperang.”

Jenderal Zhang Youxia, wakil ketua Komisi Militer Pusat, mendesak para peserta untuk memperkuat dialog, membela kepentingan bersama, dan mendukung visi Tiongkok tentang tata kelola global. Dalam jamuan makan malam penyambutan, ia mengatakan bahwa Global Governance Initiative (GGI) “menunjukkan arah ke depan dan memberikan panduan strategis untuk mereformasi dan memperbaiki sistem tata kelola global.”

GGI adalah kerangka besar keempat yang diajukan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, melengkapi inisiatif lainnya tentang pembangunan global, keamanan global, dan peradaban global. Diumumkan pada 1 September di pertemuan Shanghai Cooperation Organization Plus di Tianjin, GGI dipromosikan dengan retorika khas PKT mengenai tatanan internasional yang lebih adil, “komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia,” serta penguatan kepentingan negara-negara berkembang. Namun, kenyataannya inisiatif-inisiatif ini adalah batu loncatan menuju tatanan dunia yang dipimpin PKT, dengan menyingkirkan Amerika Serikat.

Beijing mendorong agenda ini melalui konferensi internasional, menempatkan Forum Xiangshan sebagai alternatif bagi Dialog Shangri-La. Berbeda dengan forum keamanan independen seperti Munich atau Shangri-La, Forum Xiangshan dikendalikan ketat oleh PKT dan berfungsi sebagai alat kebijakan luar negeri: menonjolkan soft power PKT, mempromosikan inisiatif globalnya, serta memberi panggung bagi negara-negara yang skeptis terhadap dominasi AS, sehingga melindungi Beijing dari kritik yang biasanya muncul dalam forum yang dipimpin Barat.

Forum Xiangshan memungkinkan Tiongkok memproyeksikan kepemimpinan, menantang struktur keamanan yang didukung AS di kawasan Asia-Pasifik, dan memperluas pengaruhnya di Global South. Dengan menampilkan diri sebagai juara negara-negara berkembang, Beijing mengklaim tengah membangun “komunitas dengan nasib bersama,” sembari perlahan mengikis pengaruh AS dalam tatanan berbasis aturan.

Inisiatif Keamanan Global (GSI) PKT adalah contoh nyata dari pendekatan ini. GSI mempromosikan multilateralisme dan kerja sama melalui PBB, ASEAN, BRICS, serta forum-forum yang dipimpin Tiongkok seperti China–Africa Peace and Security Forum dan Lancang–Mekong Cooperation.

Alih-alih hanya mengandalkan proyeksi kekuatan militer, GSI juga merambah ke isu kontraterorisme, keamanan siber, biosekuriti, teknologi baru, hingga kepolisian internasional. Tiongkok mengekspor teknologi pengawasan, melatih aparat asing, bahkan melakukan patroli gabungan di luar negeri—langkah-langkah yang melindungi kepentingan luar negerinya sekaligus menyebarkan norma keamanan PKT. Upaya ini juga memberi Beijing pengaruh politik, akses intelijen, serta peluang pengawasan.

Negara-negara mitra, khususnya di Global South, tertarik pada teknologi Tiongkok karena harganya terjangkau, dianggap efektif, dan sering disertai pinjaman. Sementara pemerintah Barat memperingatkan risiko, beberapa negara menggunakan sistem ini untuk menekan oposisi, memperkuat narasi Beijing tentang Barat yang sedang melemah, sekaligus menampilkan Tiongkok sebagai penyedia keamanan yang netral dan konstruktif.

Melalui Forum Xiangshan dan inisiatif terkait, Beijing membangun wadah baru yang menyaingi lembaga yang sudah ada, dengan membingkainya sebagai lebih inklusif dan adil. Pada praktiknya, forum-forum itu digunakan untuk membentuk agenda sesuai kepentingan PKT, memperluas pengaruh global Tiongkok, dan melemahkan kepemimpinan Barat—semua dikemas dengan slogan kerja sama dan “era baru” tata kelola global.

Barat, khususnya Amerika Serikat, harus bertindak tegas untuk memperlambat pengaruh dan ambisi ekspansionis rezim Tiongkok sebelum tatanan alternatif ala PKT menjadi kenyataan global yang baru.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan opini penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.

Antonio Graceffo, Ph.D., adalah analis ekonomi Tiongkok yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di Asia. Graceffo lulusan Shanghai University of Sport, meraih MBA dari Shanghai Jiaotong University, dan mempelajari keamanan nasional di American Military University.