EtIndonesia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menolak proposal yang diajukan Tiongkok dan Rusia terkait penundaan pemberlakuan kembali sanksi internasional terhadap Iran.
Usulan kedua negara tersebut semula meminta agar sanksi ditangguhkan selama enam bulan, namun mayoritas anggota Dewan menolak dengan alasan transparansi nuklir Iran masih sangat diragukan.
Sanksi Kembali Aktif Mulai 27 September
Dengan ditolaknya proposal tersebut, maka sejak 27 September 2025, sanksi internasional terhadap Iran kembali berlaku penuh. Sanksi ini mencakup:
- Pembekuan aset Iran di luar negeri,
- Larangan jual beli senjata baik impor maupun ekspor,
- Pembatasan pengembangan rudal balistik yang dianggap berpotensi digunakan untuk kepentingan militer ofensif.
Keputusan ini mempertegas sikap komunitas internasional untuk menekan Iran agar mematuhi kewajiban perjanjian nuklir.
Lobi Iran Gagal Total
Sebelum keputusan voting di Dewan Keamanan, Iran intensif melobi Inggris, Prancis, dan Jerman agar bersedia mendukung penundaan sanksi. Namun, tiga negara Eropa tersebut menegaskan bahwa syarat penangguhan hanya bisa dipenuhi apabila Iran:
- Memberikan akses penuh bagi inspeksi nuklir PBB, dan
- Melaporkan secara terbuka stok uranium yang sudah diperkaya, yang saat ini diketahui mencapai lebih dari 400 kilogram.
Karena Iran menolak memenuhi persyaratan tersebut, perundingan pun berakhir buntu.
Ancaman Iran: Keluar dari NPT
Menanggapi keputusan Dewan Keamanan, Teheran menyampaikan peringatan keras. Pemerintah Iran menegaskan bahwa apabila sanksi benar-benar kembali diberlakukan, mereka bisa mengambil langkah ekstrem dengan keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Selain itu, Iran juga mengancam akan menghentikan seluruh kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Jika ancaman ini direalisasikan, maka akses internasional untuk mengawasi perkembangan program nuklir Iran akan hilang, memicu kekhawatiran baru di kawasan Timur Tengah.
Dampak Geopolitik
Penolakan proposal Tiongkok–Rusia ini juga memperlihatkan ketegangan geopolitik yang semakin tajam di tubuh PBB.
- Tiongkok dan Rusia berpendapat bahwa penundaan sanksi diperlukan untuk memberi ruang diplomasi.
- Namun, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menilai bahwa Iran justru menggunakan waktu untuk memperluas kapasitas nuklirnya tanpa pengawasan.
Banyak analis menilai keputusan ini akan semakin memperburuk hubungan Iran dengan Barat dan meningkatkan risiko ketidakstabilan regional, khususnya di Teluk Persia yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. (**)


