Menyusul kerusuhan yang belakangan ini terjadi di Portland, Menteri Perang AS Pete Hegseth pada Minggu (28/9/2025) memerintahkan pengerahan 200 tentara Garda Nasional ke kota tersebut. Langkah ini memicu konfrontasi tajam antara pemerintah federal dan negara bagian. Presiden Trump menegaskan, bila diperlukan, ia akan menggunakan “seluruh kekuatan” untuk menghadapi kelompok perusuh.
Namun, Gubernur Oregon membantah adanya pemberontakan dan menggugat Presiden ke pengadilan karena dianggap melampaui kewenangannya. Sementara itu, warga lokal menyebut Portland sudah lama menjadi “zona rawan kejahatan kekerasan.”
EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (27/9/2025) mengumumkan bahwa atas permintaan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, ia memerintahkan pengerahan pasukan ke Portland untuk mengatasi kerusuhan di sekitar fasilitas imigrasi federal. Ia menyatakan telah memberi wewenang kepada militer untuk, jika perlu, menggunakan “seluruh kekuatan” melawan perusuh Antifa dan “teroris domestik.”
Pada Minggu, Menteri Perang AS Pete Hegseth menandatangani memorandum yang menyebutkan, berdasarkan Title 10 U.S. Code, sedikitnya 200 anggota Garda Nasional akan dikerahkan ke Portland untuk melindungi properti federal. Penempatan dilakukan di wilayah “di mana kekerasan tengah terjadi atau berpotensi terjadi.”
Sore hingga malam harinya, ratusan demonstran berkumpul di luar gedung ICE di Portland untuk memprotes langkah pemerintah federal mengirim Garda Nasional.
Asisten Menteri Hubungan Publik Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, pada Sabtu mengatakan bahwa penambahan pasukan federal diperlukan karena “kerusuhan kekerasan selama berminggu-minggu” di fasilitas ICE serta ancaman dari teroris domestik.
Namun, Gubernur Oregon Tina Kotek menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa Presiden Trump “tidak memiliki kewenangan” untuk mengerahkan pasukan federal ke Portland.
Gubernur Oregon Tina Kotek: “Di sini tidak ada pemberontakan. Tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Tidak ada alasan untuk menempatkan pasukan militer di kota utama kami.”
Menanggapi hal itu, Pemimpin Minoritas DPR Oregon Christine Drazan mengkritik pernyataan gubernur dengan mengatakan bahwa menggambarkan Portland sebagai “baik-baik saja” adalah “mengabaikan kenyataan.”
Mantan anggota DPR AS negara bagian yang kini menjabat Menteri Tenaga Kerja, Lori Chavez-DeRemer, juga menegaskan bahwa ia menyaksikan sendiri bagaimana Portland “berubah dari kota indah menjadi zona perang yang dipenuhi kejahatan.”
Pada Minggu, Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield mengajukan gugatan di pengadilan federal Portland terhadap Presiden Trump, Hegseth, dan Noem. Gugatan itu menuduh Trump telah melampaui kewenangan, melanggar otonomi negara bagian, serta secara ilegal mengerahkan Garda Nasional. Pihaknya meminta pengadilan untuk membatalkan perintah presiden tersebut. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
 mengumumkan bahwa atas permintaan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, ia memerintahkan pengerahan pasukan ke Portland untuk mengatasi kerusuhan di sekitar fasilitas imigrasi federal. Ia menyatakan telah memberi wewenang kepada militer untuk, jika perlu, menggunakan “seluruh kekuatan” melawan perusuh Antifa dan “teroris domestik.”){kind=link}