EtIndonesia. Kereta api, feri, dan taksi di Yunani dihentikan pada hari Rabu (1/10) ketika ribuan pekerja, termasuk guru dan pelaut, berbaris menuju gedung parlemen di Athena dalam aksi mogok umum satu hari yang menentang reformasi ketenagakerjaan dan rencana pemerintah untuk mengizinkan perusahaan memperpanjang jam kerja.
Aksi ini diorganisir oleh serikat pekerja swasta dan publik terbesar di Yunani yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang pemerintah, yang akan mengizinkan perusahaan untuk menuntut hingga 13 jam kerja sehari dari staf mereka dibandingkan dengan delapan jam kerja saat ini, bahkan untuk pekerja sektor swasta dengan satu pekerjaan, merugikan hak-hak pekerja.
“Kami di sini untuk menolak RUU yang mengerikan ini,” kata Dimitra, seorang asisten penjualan berusia 24 tahun yang bergabung dalam demonstrasi di ibu kota Athena. “Hentikan! Kami bukan mesin.”
“Tidak untuk perbudakan,” bunyi salah satu spanduk yang dibentangkan oleh para pengunjuk rasa.
Rancangan undang-undang tersebut, yang juga memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pemberi kerja dalam perekrutan jangka pendek dan mengubah aturan cuti tahunan di sektor swasta, diperkirakan akan diajukan ke parlemen untuk disetujui bulan ini.
Pemerintah mengatakan reformasi yang direncanakan ini tidak wajib dan hanya akan berlaku hingga 37 hari dalam setahun. Pemerintah juga menyatakan bahwa reformasi ini menawarkan kesempatan bagi pekerja untuk mendapatkan pembayaran lembur sebesar 40% dan hal ini menyusul tuntutan pemberi kerja dan pekerja akan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel.
Namun, serikat pekerja mengatakan hal ini akan meningkatkan tekanan pada pekerja di Yunani, yang sedang bangkit dari krisis utang 2009-2018 yang memangkas upah dan dana pensiun serta menyebabkan pengangguran meroket.
Meskipun ekonomi sedang pulih dan standar hidup telah membaik setelah serangkaian kenaikan upah minimum, daya beli warga Yunani masih tertinggal dibandingkan rekan-rekan mereka di Eropa karena kenaikan biaya perumahan dan pangan.
Pekerja sektor publik mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menaikkan upah. “RUU ini hanya memperluas eksploitasi buruh, menghancurkan hak-hak buruh dan pendapatan keluarga kami,” kata Veta Papoutsakou, 65 tahun, seorang perwakilan serikat pekerja sektor publik. (yn)
