EtIndonesia. Pada 29 September 2025, Departemen Luar Negeri AS merilis Laporan Perdagangan Manusia 2025, yang kembali menempatkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada kategori terendah “Tingkat 3”, dengan tuduhan keterlibatan dalam perdagangan manusia dan kerja paksa.
Dalam laporan tersebut, Tiongkok sekali lagi dimasukkan ke dalam kelompok negara dengan peringkat paling rendah dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Disebutkan bahwa PKT tidak memenuhi standar minimum untuk pemberantasan perdagangan manusia dan juga tidak melakukan upaya berarti untuk memperbaiki situasi.
Yang dimaksud dengan “perdagangan manusia” adalah praktik kriminal di mana pelaku mengeksploitasi orang lain melalui kerja paksa atau eksploitasi seksual komersial demi keuntungan.
Laporan menekankan bahwa PKT menjalankan kebijakan kerja paksa skala besar, terutama menyasar kelompok etnis minoritas dan komunitas keagamaan. Mereka dikenai penahanan dan pemenjaraan sewenang-wenang dalam jumlah besar, kemudian dipaksa bekerja di pabrik dan industri manufaktur.
Laporan juga mengecam PKT atas praktik “penindasan lintas negara”, termasuk memantau dan mengancam etnis minoritas di luar negeri, menahan paspor mereka, hingga memaksa mereka kembali ke Tiongkok, di mana mereka berisiko dipaksa bekerja.
“PKT tidak hanya menargetkan kelompok etnis minoritas, tetapi juga etnis Han. Banyak negara menyebut sistem PKT ini sebagai ‘pabrik keringat’. Para tahanan di penjara dipaksa bekerja tanpa henti, 365 hari dalam setahun, hampir tanpa upah,” ujar pengacara HAM Tiongkok di AS, Wu Shaoping.
Menurutnya, praktik “reformasi melalui kerja” masih digunakan rezim sebagai cara mengendalikan dan menghukum tahanan.
“Ini adalah bentuk perbudakan modern. Orang-orang yang ditahan, baik minoritas maupun tahanan kriminal, diperas tenaganya demi keuntungan rezim. Banyak produk manufaktur murah asal Tiongkok sesungguhnya dihasilkan oleh kerja paksa yang hampir tanpa bayaran ini,” tegas Wu.
Selain itu, ada juga kasus pekerja Tiongkok yang dikirim ke luar negeri sebagai buruh migran. Wu Shaoping pernah menangani banyak kasus sengketa pekerja di luar negeri ketika masih berada di Tiongkok. Banyak dari mereka paspornya disita, bekerja sepanjang tahun tanpa hari libur.
“Dalam proyek ‘Belt and Road Initiative’ (BRI), Asia Tenggara dan Afrika adalah dua kawasan dengan jumlah buruh migran asal Tiongkok terbesar. Namun, kondisi kerja mereka sangat buruk, dengan jam kerja bisa mencapai 14 jam per hari. Praktis, selain makan dan tidur, seluruh waktu dihabiskan untuk bekerja,” tambahnya.
Buruh migran ini bahkan kehilangan kebebasan pribadi dan keselamatan jiwa mereka.
Wu mengungkapkan:“Kekerasan fisik sangat parah. Ada yang dipukuli, bahkan digantung sampai mati. Saat pekerja melaporkan kasus ke polisi setempat, aparat tidak menindaklanjuti karena sudah disuap. Para buruh ini benar-benar tidak punya jalan keluar.”
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam sebuah pernyataan menyebut: “Perdagangan manusia adalah kejahatan mengerikan dan merusak. Hal ini juga memperkaya organisasi kriminal transnasional serta rezim yang tidak bermoral dan anti-Amerika.”
Laporan tersebut menyajikan banyak bukti bahwa PKT, melalui lembaga negara, BUMN, aparat kepolisian, dan kebijakan administratif, mendorong program pemindahan tenaga kerja dan proyek kerja paksa, yang secara substansial sama dengan praktik perdagangan manusia.
“PKT tanpa batas memeras seluruh nilai dari rakyatnya, bahkan nyawa mereka. Jika hanya sebatas perdagangan manusia, orang masih hidup. Tapi rezim ini sampai menjadikan organ tubuh manusia sebagai alat diplomasi, demi memperoleh pengakuan internasional untuk rezimnya yang jahat, serta membentuk poros jahat melawan dunia bebas. Hidup rakyat Tiongkok benar-benar lebih buruk dari kematian,” ujar salah satu pendiri Partai Demokrat Tiongkok, Zhu Yufu.
Rubio menegaskan bahwa Laporan Perdagangan Manusia 2025 ini akan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan serius melawan kerja paksa dan perdagangan seks, serta memastikan bahwa negara yang tidak bertindak akan menghadapi konsekuensinya. (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com
 pada kategori terendah “Tingkat 3”, dengan tuduhan keterlibatan dalam perdagangan manusia dan kerja paksa.){kind=link}