EtIndonesia. Pada Kamis (2 Oktober), militer Israel memblokade jalan utama menuju Kota Gaza, mencegah warga yang sudah keluar untuk kembali lagi. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi warga di dalam kota untuk melarikan diri. Sementara itu, Hamas masih mempertimbangkan rencana perdamaian yang diajukan Presiden AS Donald Trump.
Menurut laporan Reuters, Katz menegaskan dalam sebuah pernyataan: “Ini adalah kesempatan terakhir bagi warga Gaza untuk mengungsi ke selatan, sekaligus mengisolasi anggota Hamas di dalam Kota Gaza agar berhadapan dengan serangan penuh pasukan pertahanan Israel.”
Warga setempat menggambarkan bahwa militer Israel telah memasang barikade pasir di jalan utama, hanya mengizinkan orang keluar tetapi melarang masuk kembali. Mereka yang keluar juga harus menjalani pemeriksaan militer. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat kendali Israel atas koridor Netzarim, jalur strategis yang memisahkan Gaza Utara dan Gaza Selatan.
Menurut perkiraan PBB, sejak Israel melancarkan ofensif besar bulan lalu, sekitar 400.000 orang telah melarikan diri dari wilayah yang dilanda kelaparan tersebut. Namun, masih ada sekitar 600.000–700.000 orang yang terjebak di dalam Kota Gaza.
Pada Kamis pagi, asap menyelimuti Gaza Utara, sementara penduduk berbondong-bondong membawa keluarga dan barang-barang menuju selatan.
Israel menuntut semua warga Palestina yang tersisa agar segera mengungsi, serta memperingatkan bahwa mereka yang tetap tinggal akan dianggap sebagai pendukung Hamas.
Sementara itu, Hamas masih menimbang rencana perdamaian Presiden Trump. Rencana tersebut mencakup: pengembalian 48 sandera dan jenazah; Hamas harus melepaskan kekuasaan dan melucuti senjata; sebagai imbalan, ratusan tahanan Palestina akan dibebaskan; Gaza akan menerima bantuan kemanusiaan dan dukungan rekonstruksi; serta lebih dari 2 juta penduduk Palestina akan ditempatkan di bawah pemerintahan internasional. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menyetujui rencana tersebut.
Namun, rencana perdamaian itu tidak menyebutkan jalan menuju pembentukan negara Palestina. Seorang pejabat Hamas yang diwawancarai Associated Press secara anonim mengatakan bahwa ada beberapa poin yang tidak dapat diterima dan perlu direvisi, meski tanpa memberikan rincian. Sementara Qatar dan Mesir—dua mediator kunci—juga menyatakan bahwa sejumlah elemen dalam rencana itu masih membutuhkan negosiasi lebih lanjut.
Sumber : NTDTV.com


