EtIndonesia. Tepat dua tahun setelah serangan besar Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, delegasi Israel dan Hamas kembali bertatap muka dalam perundingan di Sharm el-Sheikh, Mesir, di bawah kerangka “Rencana Perdamaian Gaza 20 Poin” yang digagas oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Namun, harapan akan tercapainya terobosan diplomatik mendadak pupus setelah Hamas mengajukan tuntutan baru yang memicu kebuntuan.
Kebuntuan di Meja Perundingan
Menurut laporan Al Jazeera, Hamas secara mendadak menolak beberapa poin penting dalam rancangan perjanjian dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza sebelum seluruh sandera dilepaskan.
Kelompok tersebut menegaskan bahwa:
- Penarikan pasukan Israel dan pembebasan sandera harus dilakukan bersamaan.
- Kelompok terakhir sandera hanya akan dilepaskan setelah Israel sepenuhnya keluar dari wilayah Gaza.
Sikap keras ini bertentangan langsung dengan rancangan yang disusun tim Trump, yang mengatur agar:
- Seluruh sandera dibebaskan dalam waktu 72 jam setelah perjanjian ditandatangani.
- Penarikan pasukan Israel dilakukan bertahap, sejalan dengan proses perlucutan senjata Hamas dan pengawasan pasukan penjaga perdamaian internasional.
Permintaan Tambahan Hamas
Selain itu, Hamas juga mengajukan tuntutan tambahan yang memperumit negosiasi, antara lain:
- Pembebasan empat tahanan senior yang dianggap simbol perlawanan Palestina.
- Penarikan total pasukan Israel dari seluruh wilayah Gaza tanpa pengecualian.
Sumber diplomatik menyebut, Hamas khawatir akan kehilangan posisi tawar politik dan militer jika pembebasan sandera dilakukan terlalu cepat sebelum Israel benar-benar menarik diri.
Upaya Mediasi Internasional
Mediator dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat kini tengah berupaya menjembatani jurang perbedaan tersebut.
Presiden Trump, yang memimpin langsung proses diplomatik ini melalui utusannya, dilaporkan mendesak Turki dan Qatar untuk menekan Hamas agar bersedia menerima rencana perdamaian yang ia klaim sebagai “kesempatan terakhir bagi perdamaian abadi di Timur Tengah.”
Sementara itu, delegasi Israel tetap menegaskan bahwa keamanan nasional merupakan prioritas utama. Mereka menolak melakukan penarikan total sebelum Hamas benar-benar melucuti senjata dan mengakhiri aktivitas militernya.
Latar Belakang Rencana Damai
“Rencana Perdamaian Gaza 20 Poin” merupakan inisiatif diplomatik yang diluncurkan Trump pada September 2025, dengan tujuan menghentikan perang yang telah berlangsung dua tahun penuh dan menata ulang tatanan politik di Gaza.
Isi rencana itu mencakup:
- Pertukaran tahanan dan sandera secara bertahap.
- Penarikan pasukan Israel di bawah pengawasan internasional.
- Pembentukan pemerintahan transisi Palestina non-Hamas dengan dukungan Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
- Rekonstruksi ekonomi Gaza melalui dana internasional.
Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa proses ini kini berada di ambang kegagalan, karena Hamas menolak skema perlucutan senjata yang dianggap “merugikan perjuangan rakyat Palestina.”
Kesimpulan
Kebuntuan di Kairo pada 7 Oktober 2025 menandai ujian besar bagi diplomasi internasional di Timur Tengah.
Dengan waktu yang terus berjalan dan tekanan dari berbagai pihak, masa depan Rencana Perdamaian Gaza 20 Poin kini tergantung pada keputusan Hamas — apakah mereka akan memilih kompromi politik atau tetap mempertahankan perlawanan bersenjata. (***)
