EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas pada pertengahan Oktober 2025, mengatakan bahwa jika kelompok itu terus menargetkan dan mengeksekusi warga sipil di Gaza: “Kami tidak akan punya pilihan selain masuk dan menghancurkan mereka.” Pernyataan keras ini disampaikan saat upaya diplomatik dan rencana gencatan senjata yang dimediasi AS tengah diuji karena klaim-klaim pelanggaran di lapangan.
Inti Ancaman — Apa yang Dikatakan Trump
Dalam beberapa unggahan dan pernyataan publik pada 14–16 Oktober 2025, Trump menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Hamas bahwa organisasi bersenjata itu mesti menyerahkan senjatanya dan mematuhi rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Washington. Jika tidak, kata Trump, opsi berupa intervensi militer — yang dapat mencakup serangan langsung untuk “menghancurkan” kemampuan Hamas — tetap di meja. Pernyataan serupa juga dilaporkan sebagai pesan tegas bahwa Hamas harus “disarm or be disarmed.”
Pemicu: Eksekusi Publik dan Kekerasan Internal di Gaza
Peringatan Trump datang setelah beredarnya rekaman dan laporan tentang eksekusi publik dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota bersenjata di Gaza terhadap mereka yang dituduh sebagai kolaborator atau penjahat lokal. Media internasional serta unit verifikasi menyebut adanya bukti video yang menunjukkan apa yang digambarkan sebagai “eksekusi ekstrayudisial” oleh milisi — beberapa laporan menyebut puluhan orang telah dieksekusi atau dibunuh pasca gencatan — meski angka dan klasifikasi tetap menjadi subjek verifikasi independen. Laporan-laporan tersebut memicu kecaman internasional dan menjadi salah satu alasan pejabat AS menyerukan agar Hamas segera menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina sendiri.
Reaksi Militer AS: Komandan CENTCOM Mendesak Penghentian Kekerasan
Kepala US Central Command (CENTCOM), Laksamana Muda Brad Cooper, mengeluarkan pernyataan resmi pada 15 Oktober 2025 yang menyerukan agar Hamas segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil Gaza dan mematuhi rencana perdamaian yang diusulkan. Dalam pernyataan itu Cooper menyebut momen sekarang sebagai “kesempatan historis untuk perdamaian” dan menegaskan bahwa Hamas harus “fully stand down” dan mulai proses pelucutan senjata demi melanjutkan fase-fase berikutnya dari paket perdamaian. Pernyataan CENTCOM menegaskan tekanan militer-diplomatik AS untuk memastikan implementasi pasca-gencatan senjata.
Posisi Hamas dan Hambatan Implementasi Gencatan
Sementara tekanan eksternal meningkat, pernyataan pejabat Hamas yang dilaporkan menyatakan keengganan untuk menyerahkan kendali penuh atas keamanan Gaza pada tahap transisi awal, dan menolak komitmen disarmament penuh tanpa jaminan politik dan jangka panjang. Negosiasi yang dipimpin mediator internasional (AS, Mesir, Qatar, dan lainnya) berhasil memfasilitasi gencatan sementara dan pertukaran sandera, tetapi isu-isu krusial — termasuk penyerahan jenazah sandera, pembukaan perbatasan, dan pengaturan administratif Gaza pasca-konflik — tetap belum tuntas. Ketidaksepakatan inilah yang membuat ketegangan cepat muncul kembali.
Dampak Kemanusiaan dan Kekhawatiran Internasional
Organisasi kemanusiaan dan badan PBB memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza tetap sangat rapuh: infrastruktur kesehatan kritis rusak, akses bahan pangan dan obat-obatan terbatas, dan risiko wabah penyakit meningkat. Kekerasan internal—termasuk tindakan keras terhadap yang dianggap “kolaborator”—menambah penderitaan warga sipil dan menghambat upaya pemulihan. Para pengamat menyatakan bahwa eskalasi internal berisiko menggagalkan fase rekonstruksi dan rekonsiliasi yang diharapkan oleh banyak pihak.
Apa Selanjutnya — Pilihan dan Risiko
- Tekanan militer-diplomatik AS: Pemerintah AS, melalui pernyataan presiden dan komando regional, menempatkan kombinasi ancaman dan tekanan sebagai alat untuk memaksa kepatuhan Hamas terhadap kesepakatan. Namun, opsi militer langsung membawa risiko tinggi korban sipil dan perlu dukungan internasional yang luas.
- Negosiasi dan peran mediator: Negara-negara mediator (Mesir, Qatar, Turki, dan PBB) berperan penting untuk menjembatani perbedaan dan memastikan pasokan bantuan sekaligus memfasilitasi pengawasan penyerahan jenazah dan sandera. Keberhasilan tahap-tahap kecil (mis. penyerahan jenazah tertentu) dapat meredakan tekanan, tetapi masih banyak persoalan struktural.
- Risiko kekerasan internal berulang: Bila Hamas berusaha mempertahankan kontrol keamanan internal dengan cara keras, konflik internal dan tindakan repressive berpotensi memicu gelombang kekerasan baru sehingga membahayakan proses perdamaian.
Kesimpulan
Peringatan Donald Trump pada 14–16 Oktober 2025 mencerminkan titik kritis: upaya diplomasi yang rapuh kini mendapat tekanan keras dari kekhawatiran atas kekerasan internal di Gaza. Pernyataan militer AS lewat CENTCOM menambah bobot ancaman bahwa bila kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi, tindakan yang lebih tegas — termasuk opsi-opsi militer terhadap kemampuan Hamas — mungkin dipertimbangkan. Namun pelaksanaan langkah-langkah tersebut sarat risiko kemanusiaan dan politik; jalan menuju perdamaian yang stabil tetap bergantung pada kesanggupan semua pihak—termasuk Hamas—untuk memenuhi komitmen mereka dan pada kemampuan mediator internasional menjamin perlindungan warga sipil serta proses rekonstruksi yang adil.
