EtIndonesia. Situasi politik Gaza kembali tegang setelah seorang pejabat senior Hamas menegaskan bahwa kelompok tersebut tidak akan melucuti senjata dalam kondisi saat ini dan akan tetap mempertahankan kendali penuh atas Jalur Gaza. Namun, Hamas menyatakan bersedia menerima gencatan senjata hingga lima tahun demi rekonstruksi total Gaza.
Pemerintahan Donald Trump segera merespons. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa tim pelaksana “Trump Peace Deal” telah dibentuk dan mulai meninjau implementasi lapangan agar perjanjian tidak hanya berhenti pada deklarasi politik.
Menurut laporan Reuters (17 Oktober 2025), anggota Biro Politik Hamas, Nazzar, menyampaikan bahwa Hamas akan tetap menguasai keamanan Gaza selama masa transisi dan tidak dapat menjanjikan pelucutan senjata penuh. Ia menegaskan bahwa Palestina juga menuntut jaminan nyata menuju pembentukan negara berdaulat.
Pernyataan itu dikuatkan oleh pejabat Hamas lainnya, Haya, dalam wawancara dengan Al Jazeera pada hari yang sama. Dia menyatakan dengan keras: “Selama pendudukan Israel masih ada, perlawanan bersenjata tidak akan berhenti.”
Reaksi Global Meningkat
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengecam keras sikap Hamas dan memperingatkan bahwa operasi militer dapat dilanjutkan kapan saja. Gedung Putih juga menyatakan kewajiban “untuk memastikan perjanjian berjalan nyata, bukan sekadar kata-kata.”
Dewan Keamanan PBB menyerukan penahanan diri, sementara Qatar memperingatkan risiko terjadinya eskalasi militer baru.
Pada hari yang sama, Hamas menyerahkan satu jenazah sandera melalui Palang Merah — Eliyahu Magalit, 75 tahun, menjadikannya jenazah ke-10 yang telah dikembalikan sejak gencatan senjata berlangsung.
Israel merespons dengan memastikan penutupan penuh Perlintasan Rafah hingga 18 jenazah terakhir diserahkan dan seluruh poin perjanjian ditegakkan tanpa pengecualian.
Hamas balik menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan, namun mendesak agar bantuan kemanusiaan segera dipercepat dan tidak dijadikan alat tekanan politik.
Tahap Kedua “Rencana Damai 20 Poin Trump”
Sumber Gedung Putih mengonfirmasi bahwa tahap kedua perjanjian Trump secara eksplisit mensyaratkan pelucutan total senjata Hamas sebagai syarat mutlak pencairan dana rekonstruksi internasional bernilai miliaran dolar.
Wakil Presiden AS, JD Vance, dijadwalkan tiba di Israel pada 20 Oktober 2025, didampingi Utusan Khusus Timur Tengah, Whitcoff dan Jared Kushner. Media AS seperti Axios menyebut kunjungan ini sebagai “misi penyelesaian hambatan final kesepakatan Trump.”
Penangkapan Mendadak di AS
17 Oktober 2025 — Washington DC, Departemen Kehakiman AS secara mengejutkan mengumumkan penangkapan seorang pria asal Gaza berusia 33 tahun bernama Mukhtadi yang telah bermukim di negara bagian Louisiana.
Dia dituduh sebagai anggota Brigade Perlawanan Nasional Hamas dan terlibat langsung dalam serangan 7 Oktober 2023. Dalam permohonan visanya pada 12 September 2024, Mukhtadi menyembunyikan keterlibatannya dengan Hamas.
Dia telah bekerja di sebuah restoran di Kota Lafayette sebelum akhirnya ditangkap oleh FBI dalam operasi senyap, kini menghadapi dakwaan terorisme dan penipuan visa.
Publik AS bereaksi keras di platform X (Twitter). Banyak yang menduga akan ada penangkapan lanjutan, bahkan menyebut bahwa insiden ini menunjukkan komitmen Trump memburu hingga lapisan tersembunyi jaringan Hamas di AS.
Spekulasi: Ada “Bayangan Beijing & Korea Utara”?
Perdebatan global mencuat: siapa penyokong utama kekuatan struktur Hamas?
Sebuah video investigasi viral mempertanyakan: “Siapa yang membangun 500 km terowongan bawah tanah Gaza — sedalam 50 meter, lengkap dengan rel kereta, listrik, ventilasi industri?”
Banyak analis Israel dan AS ikut berspekulasi — Iran dianggap tidak punya kapasitas teknis sebesar itu.
Nama Korea Utara mencuat sebagai pemasok teknologi bawah tanah paling mungkin. Beberapa analis bahkan menyebut “aroma shadow engineering ala Beijing” terkait pembiayaan dan kebutuhan data geologi level strategis.
