EtIndonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengonfirmasi bahwa organisasi global tersebut tengah berada dalam krisis keuangan terdalam dalam puluhan tahun terakhir. Peringatan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres dalam rapat Komite Kelima Sidang Majelis Umum pada Senin, 20 Oktober 2025.
“PBB sedang menghadapi krisis keuangan paling kritis dalam beberapa dekade terakhir,” tegas Guterres di hadapan para delegasi negara anggota.
Menurut laporan internal yang dia paparkan, defisit keuangan PBB kini telah menembus lebih dari 700 juta dolar. Penyebab utamanya adalah keterlambatan pembayaran kewajiban iuran tahunan oleh berbagai negara anggota — termasuk sejumlah negara besar yang selama ini menjadi donor utama.
Anggaran 2026 Dipangkas Drastis
Sebagai langkah penyelamatan darurat, Guterres mengusulkan pemangkasan signifikan terhadap anggaran PBB untuk tahun 2026 menjadi hanya 3,238 miliar dolar, turun hampir 600 juta dolar dari anggaran tahun sebelumnya.
Langkah penghematan ekstrem lainnya yang sedang disiapkan termasuk:
- Memindahkan ribuan posisi staf dari New York dan Jenewa ke negara berbiaya rendah
- Merefokus sebagian fungsi operasional ke kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin
- Mengimplementasikan reformasi internal bertajuk UN80 untuk mempercepat digitalisasi dan memangkas birokrasi tradisional PBB
Amerika Serikat Dianggap Kunci — Tapi Trump Belum Bergerak
Sejumlah analis menilai krisis ini berpotensi memburuk karena Amerika Serikat — di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump — hampir dipastikan tidak akan segera membayar penuh iuran PBB dalam waktu dekat.
Washington selama ini merupakan penyumbang terbesar PBB, dengan kontribusi hampir 22% dari total anggaran. Namun dalam beberapa pernyataan publik sebelumnya, Trump berulang kali menyebut bahwa PBB “tidak efisien dan terlalu politis”, dan hanya akan mendukung lembaga internasional yang “secara langsung menguntungkan kepentingan Amerika”.
Guterres dalam forum tertutup dikabarkan secara halus menyerukan agar Trump dan pemimpin negara anggota segera mengambil sikap, mengingat program kemanusiaan PBB mulai terancam lumpuh — termasuk operasi bantuan pangan di Gaza, Sudan, Myanmar, dan Haiti.
Risiko Nyata: Mandat PBB Lumpuh Secara Parsial
Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa bila dana segar tidak segera mengalir dalam beberapa pekan ke depan, maka PBB terpaksa akan menangguhkan sebagian misi perdamaian dan operasi bantuan darurat, serta melakukan pemutusan kontrak massal pegawai dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Ini bukan peringatan biasa — ini sirene darurat global,” ujar seorang diplomat Eropa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
