MADIUN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur secara intensif mendorong proses konsolidasi dan restrukturisasi perbankan daerah guna menciptakan industri keuangan yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing. Fokus utama tertuju pada penyelesaian masalah 29 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang hingga kini belum memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar, yang batas waktunya telah lewat pada Desember 2024.
Nasirwan Ilyas, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 1 OJK Jatim, dalam paparannya pada Media Gathering 2025 di Madiun, Sabtu (18/10/2025), menyatakan bahwa dari total 267 BPR yang beroperasi di Jawa Timur, sebanyak 29 BPR masih dalam status kritis. “Dari 29 BPR ini, sekitar 9 di antaranya kami pandang belum menunjukkan langkah yang jelas untuk penambahan modal atau konsolidasi. Jika hingga Desember 2025 belum juga tuntas, OJK akan mengambil tindakan tegas sesuai Peraturan OJK, seperti meminta merger paksa atau akuisisi oleh pemegang saham baru,” tegas Nasirwan di hadapan para awak media.
Proses konsolidasi ini tidak hanya bersifat wajib, tetapi juga voluntary (sukarela). OJK Jatim tengah menggarap konsolidasi 77 BPR yang tergabung dalam 16 grup usaha berbeda. “Ini adalah transformasi besar. Ada grup yang memiliki 2, 5, bahkan 12 BPR. Nantinya, dari satu grup, hanya akan dipertahankan satu BPR sebagai entitas utama yang boleh memiliki cabang di berbagai wilayah, mirip seperti bank umum. Misalnya, kantor pusat di Surabaya, tetapi bisa memiliki cabang di Jakarta atau Semarang. Ini akan mengubah paradigma lama BPR sebagai community banking yang terbatas,” papar Nasirwan lebih lanjut.
Transformasi struktural ini, menurutnya, harus diiringi dengan percepatan digitalisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta pengurus BPR agar dapat mengelola jaringan yang lebih luas dan kompleks.
Bank Jatim Jadi Induk Konsolidasi BPD
Tidak hanya di segmen BPR, OJK juga memantau ketat proses konsolidasi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Jatim ditetapkan sebagai induk bagi lima BPD lainnya. Nasirwan mengungkapkan bahwa proses integrasi dengan Bank NTT dan lainnya sedang berjalan. “Proses perizinan dan integrasi ditargetkan selesai paling lambat Desember 2025. Saat ini segala sesuatunya sedang berproses, termasuk pemenuhan modal dan tahapan yang disebut PKK (Proses Keteraturan Kondisi),” jelasnya.
Kebijakan konsolidasi BPD ini merupakan amanat dari peraturan tentang konsolidasi bank umum yang modal intinya kurang dari Rp 3 triliun, yang efektif berlaku sejak Mei 2024. Bagi BPD, batas waktunya adalah Desember 2024.
Kinerja Intermediasi: BPR Tumbuh Lebih Tinggi
Di tengah proses konsolidasi, kinerja intermediasi perbankan Jatim secara keseluruhan masih menunjukkan tren positif. Data per Agustus 2025 menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 4,46% (yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,03%.
Yang menarik, kredit BPR justru mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,4%, melampaui pertumbuhan kredit perbankan secara umum. Sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar penyaluran kredit di Jawa Timur.
“Struktur ekonomi Jawa Timur memang didominasi oleh sektor rumah tangga dan industri. Meski ada tren melandai, intermediasi secara umum masih bergerak positif, dan yang menggembirakan, BPR justru menunjukkan kinerja intermediasi yang lebih agresif,” tutur Nasirwan.
Dengan langkah-langkah konsolidasi dan restrukturisasi yang sistematis ini, OJK berharap dapat menciptakan landscape perbankan di Jawa Timur yang tidak hanya stabil dan sehat, tetapi juga lebih inklusif, efisien, dan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah memastikan transisi ini berjalan mulus, dengan tetap mempertahankan semangat pelayanan kepada masyarakat, terutama UMKM dan segmen yang selama ini menjadi fokus BPR.
