oleh Antonio Graceffo
Setelah 12 tahun empat pembelaan utama Beijing terhadap tuduhan bahwa proyek Belt and Road Initiative/BRI merupakan “debt trap” atau perangkap utang telah terbantahkan.
Bulan lalu menandai peringatan ke-12 peluncuran BRI. Di tengah tuduhan yang terus berlanjut bahwa program ini adalah perangkap utang, lembaga think tank Lowy Institute melaporkan bahwa 75 negara berkembang kini menghadapi krisis utang parah akibat pembayaran besar-besaran kepada Tiongkok.
Negara-negara berkembang diperkirakan akan membayar rekor 35 miliar dolar AS kepada Beijing tahun ini, 22 miliar dolar di antaranya berasal dari negara-negara termiskin di dunia, yang terpaksa memangkas besar-besaran anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan layanan publik penting lainnya.
Diluncurkan pada tahun 2013, BRI membiayai proyek infrastruktur berskala besar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui pinjaman yang didukung oleh negara, menjadikan Tiongkok sebagai kreditur bilateral terbesar di dunia.
Selama satu dekade pertama program tersebut, sekitar 80 persen pinjaman dari rezim Tiongkok diberikan kepada negara-negara yang sudah berada dalam kondisi gagal bayar atau hampir gagal bayar.
Ketika utang-utang ini jatuh tempo, tekanan pembayaran menekan keuangan publik dan memperkuat tuduhan bahwa Beijing sengaja menciptakan perangkap utang global.
Dalam pembelaannya, Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengajukan empat argumen cacat untuk menyangkal bahwa BRI adalah perangkap utang:
- Banyak negara berkembang berutang lebih banyak kepada kreditur Barat;
- Kenaikan suku bunga AS menyebabkan masalah utang mereka;
- Depresiasi mata uang dan perlambatan ekonomi global adalah penyebabnya; dan
- Tiongkok jarang menyita aset dari negara-negara yang gagal membayar.
Namun, keempat argumen ini runtuh ketika diteliti lebih dalam.
Pembelaan pertama PKT—bahwa banyak negara peserta BRI berutang lebih besar kepada kreditur Barat atau lembaga internasional dibandingkan kepada Tiongkok—memang benar secara matematis dalam beberapa kasus, tetapi sangat menyesatkan. Walau pinjaman Tiongkok mungkin kurang dari separuh total utang suatu negara, negara-negara tersebut sudah memiliki peringkat kredit yang sangat rendah dan dianggap terlalu berisiko oleh lembaga keuangan tradisional. Lembaga Barat berhenti meminjamkan agar tidak mendorong negara-negara tersebut ke jurang gagal bayar. Namun, Tiongkok justru masuk dan memberikan pinjaman yang membuat mereka terjerumus lebih dalam. Dalam banyak kasus, Beijing menjadi lender of last resort (pemberi pinjaman terakhir) karena kreditur yang bertanggung jawab telah mundur.
Argumen kedua—bahwa kenaikan suku bunga AS menyebabkan krisis utang—juga cacat. Fluktuasi suku bunga merupakan risiko umum yang sudah diperhitungkan dalam setiap penilaian kredit negara. Negara yang terus berutang besar meskipun memiliki peringkat kredit buruk melakukannya dengan sadar, mengetahui bahwa biaya pinjaman akan meningkat ketika suku bunga global naik. Kreditur yang bertanggung jawab akan berhenti memberi pinjaman ketika tingkat utang suatu negara mendekati batas tidak berkelanjutan. Tiongkok mengabaikan peringatan tersebut dan terus memberi pinjaman, menjamin bahwa gagal bayar menjadi tak terelakkan.
Klaim ketiga—menyalahkan krisis pada pelemahan mata uang dan perlambatan ekonomi global—juga tidak bertahan di bawah analisis. Penurunan ekonomi dan fluktuasi nilai tukar merupakan risiko yang dapat diperkirakan dan seharusnya dipertimbangkan sebelum berutang. Banyak negara peserta BRI memiliki mata uang yang lemah dan tidak sepenuhnya dapat dikonversi, tetapi harus membayar utang mereka dalam dolar AS.
Ketika dolar menguat, biaya pembayaran utang meningkat, menguras cadangan devisa nasional, dan memperdalam kesulitan ekonomi. Ini bukan kesalahan Barat atau akibat kebijakan moneter AS yang dirancang untuk merugikan pihak lain. Penalaran PKT tidak logis—terlebih karena sebagian besar pinjaman BRI sendiri dinyatakan dalam dolar AS.
Argumen keempat yang digunakan PKT untuk menyangkal tuduhan “perangkap utang” adalah bahwa mereka jarang menyita aset dari negara yang tidak bisa membayar, dan justru memberikan “keringanan utang” melalui restrukturisasi atau perpanjangan pinjaman.
Namun dalam praktiknya, pendekatan ini justru memperdalam ketergantungan. Beijing biasanya memberikan restrukturisasi jangka pendek seperti perpanjangan jatuh tempo atau masa tenggang, tanpa mengurangi pokok atau menurunkan suku bunga.
Tiongkok juga menggunakan mekanisme “rescue lending” atau “pinjaman penyelamatan”, termasuk pinjaman jembatan dari bank milik negara, penarikan currency swap melalui People’s Bank of China (PBoC) dan perjanjian pra-pembayaran komoditas.
Langkah-langkah ini tidak menyelesaikan masalah solvabilitas, tetapi hanya menunda gagal bayar, menjaga agar negara peminjam tetap bertahan cukup lama demi melindungi sistem keuangan Tiongkok sendiri.
Sebuah studi besar oleh AidData, Bank Dunia, Harvard Kennedy School, dan Kiel Institute menemukan bahwa hingga akhir 2021, Tiongkok telah melakukan 128 operasi bailout dengan total 240 miliar dolar AS di 22 negara—menandai pergeseran jelas dari pembiayaan infrastruktur ke pinjaman penyelamatan darurat. Pada tahun 2010, kurang dari 5 persen pinjaman luar negeri Tiongkok diberikan kepada peminjam bermasalah; namun pada tahun 2022, angka itu melonjak menjadi 60 persen.
Bantuan semacam itu juga mengungkap kemunafikan Beijing: sementara PKT menuduh Barat memberlakukan suku bunga predator, rata-rata pinjaman penyelamatan Tiongkok memiliki suku bunga sekitar 5 persen, lebih dari dua kali lipat standar Dana Moneter Internasional (IMF) yang hanya 2 persen. Per 1 Oktober, meskipun suku bunga AS tinggi, tingkat pinjaman Hak Penarikan Khusus (SDR) IMF hanya 3,41 persen, masih jauh lebih rendah daripada yang dibebankan Tiongkok pada negara-negara miskin dengan dalih “bantuan”.
Skala sebenarnya dari utang BRI mungkin jauh lebih parah daripada data resmi. Untuk melindungi sistem perbankannya sendiri, rezim Tiongkok semakin banyak menggunakan jaringan swap line global PBoC, yang telah menyediakan lebih dari 170 miliar dolar AS likuiditas jangka pendek kepada bank sentral asing. Pinjaman yang sering disebut “sementara” ini secara rutin diperpanjang bertahun-tahun, memungkinkan pemerintah untuk menyembunyikan paparan utang sebenarnya karena aturan pelaporan internasional tidak mencakup kewajiban jangka pendek.
Praktik ini telah menciptakan “hidden debts” atau “utang tersembunyi” dalam jumlah besar—diperkirakan sekitar 385 miliar dolar AS oleh AidData pada tahun 2021—dan kemungkinan jauh lebih tinggi saat ini karena semakin banyak pinjaman yang jatuh tempo dan sedikit yang telah dilunasi.
Strategi bailout PKT yang tidak transparan—dirancang untuk melindungi krediturnya sendiri, bukan membantu negara-negara peminjam—memastikan bahwa beban penuh utang BRI tetap tersembunyi dari pandangan publik.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan The Epoch Times.
Tentang Penulis: Antonio Graceffo, Ph.D., adalah analis ekonomi Tiongkok yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di Asia. Ia lulusan Shanghai University of Sport, meraih gelar MBA dari Shanghai Jiaotong University, dan mempelajari keamanan nasional di American Military University.
