EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, pada 25 Oktober 2025 secara terbuka mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Hamas untuk mengembalikan seluruh jenazah para sandera yang telah dijanjikan sebelumnya — termasuk dua warga negara Amerika Serikat — atau Amerika Serikat akan mendukung aksi balasan tanpa kompromi.
Dalam pernyataannya melalui platform Truth Social, Trump menyebut kondisi Timur Tengah saat ini berada dalam fase “perdamaian yang sangat stabil”, dan mengatakan bahwa dunia sedang berada pada peluang “perdamaian permanen yang sangat nyata.” Namun, dia menggarisbawahi bahwa kesempatan itu dapat runtuh dalam sekejap jika Hamas gagal menepati kewajiban moral dan politiknya.
“48 Jam – Kita Lihat Apa Langkah Mereka”
Trump menegaskan bahwa sebagian jenazah mungkin memang belum dapat ditemukan, tetapi ada beberapa yang secara logis “sudah bisa dikembalikan sekarang juga.”
Dia menegaskan bahwa perjanjian damai tidak akan dianggap sah jika hanya dijalankan oleh satu pihak.
“Mari lihat apa yang mereka lakukan dalam 48 jam ke depan,” ujar Trump.
“Jika kegagalan terjadi, Hamas akan menanggung akibatnya — dan semuanya akan diselesaikan sangat cepat.”
Menlu AS di Israel, Operasi AS Masih Diawasi Langsung
Dalam dua hari terakhir (23–25 Oktober 2025), Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio berada di Israel, bertemu langsung dengan:
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu
- Sekitar 200 personel militer AS yang bertugas mengawasi mekanisme gencatan senjata
- Keluarga para sandera yang masih menanti kepastian
Menurut laporan internal, setidaknya 13 jenazah sandera — termasuk 2 warga Amerika — masih belum dikembalikan hingga batas waktu yang sebelumnya disepakati. Sampai jenazah tersebut diterima penuh oleh pihak keluarga, fase berikutnya dari kesepakatan gencatan senjata TIDAK akan dianggap aktif secara resmi.
Indikator Awal Kemungkinan Operasi Militer
Pernyataan Trump ini dianggap sebagai sinyal terakhir sebelum kemungkinan kembalinya opsi militer “mode ofensif penuh”.
Sejumlah analis juga mencatat bahwa sejak 24 Oktober, terdapat peningkatan pergerakan logistik AS di kawasan Laut Mediterania Timur dan Laut Merah, meskipun Gedung Putih belum mengonfirmasi eskalasi militer.
