EtIndonesia. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu secara tegas menyatakan bahwa setiap aktivitas militer maupun sipil di wilayah Gaza setelah perang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan langsung dari Israel.
Dalam konferensi pers di Yerusalem, Netanyahu menolak secara terbuka kemungkinan masuknya pasukan Turki ke Gaza, dan menegaskan bahwa Israel akan mempertahankan hak penuh untuk melakukan operasi militer kapan pun, tanpa batas waktu — bahkan jika mekanisme gencatan senjata global sudah aktif.
“Tidak ada negara, tidak ada organisasi, yang dapat bergerak di Gaza tanpa seizin Israel,” tegas Netanyahu.
AS Bentuk Pasukan Multinasional – Harus Disetujui Israel
Di Washington, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah memulai perundingan intensif guna membentuk pasukan penjaga perdamaian multinasional untuk mengelola Gaza pascakonflik.
Negara-negara yang dipertimbangkan masuk ke dalam pasukan ini antara lain: Indonesia, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan.
Namun Rubio menegaskan satu syarat absolut: “Pasukan tersebut hanya boleh terdiri dari negara-negara yang disetujui Israel terlebih dahulu.”
Dengan pernyataan ini, Washington secara eksplisit menegaskan bahwa Israel tetap menjadi otoritas tertinggi dalam skema Gaza pascaperang, bahkan dalam proyek internasional.
Israel Tingkatkan Operasi Presisi di Tengah Gencatan Senjata
Masih pada 26 Oktober 2025, Angkatan Udara Israel (IAF) melancarkan serangan udara presisi terhadap target Hamas di Gaza — menewaskan tiga komandan senior Hamas yang terlibat dalam serangan roket dan penculikan sandera dalam beberapa pekan terakhir.
Rubio menegaskan bahwa operasi tersebut tidak dianggap melanggar gencatan senjata, karena diklasifikasikan sebagai: “tindakan defensif terhadap ancaman langsung.”
Israel Bayar Kompensasai Besar untuk Warga Tiongkok – Beijing Dipermalukan
Pemerintah Israel secara resmi mengumumkan kompensasi senilai 60.000 dolar hingga 100.000 dolar per orang kepada keluarga warga negara Tiongkok yang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Korban sebagian besar adalah pekerja pertanian yang direkrut secara resmi oleh Israel untuk program ekonomi di Gaza perbatasan.
Kompensasi tersebut mencakup:
- tunjangan bulanan seumur hidup bagi pasangan/keluarga,
- dana pensiun khusus,
- serta kemungkinan beasiswa bagi anak korban.
Langkah ini dinilai komunitas internasional sebagai tamparan diplomatik terhadap Beijing, yang hingga kini tidak memberikan kompensasi apa pun meski warganya menjadi korban kelompok yang dulunya secara ideologis pernah mendapat simpati dari Tiongkok.
