EtIndonesia. Pemerintah Amerika Serikat kembali memperkuat dukungannya terhadap Israel di tengah proses pemulihan pascagencatan senjata Gaza. Dalam pernyataan langsung dari pesawat kepresidenan Air Force One pada 27 Oktober 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa serangan presisi Israel terhadap militan di Gaza tidak dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata yang saat ini masih berlaku.
Rubio menegaskan bahwa selama wilayah Israel masih dihadapkan pada ancaman nyata dan langsung, terutama dari sel-sel militan yang kembali aktif di dalam Gaza, maka Israel sah secara hukum internasional untuk melakukan tindakan pertahanan terbatas.
“Hak membela diri adalah prinsip dasar. Selama ancaman tetap ada, Israel berhak merespons — dan itu tidak otomatis mengakhiri gencatan senjata,” ujar Rubio.
Selain itu, Rubio mengungkapkan bahwa masih ada 13 jenazah sandera yang belum dikembalikan Hamas, termasuk 2 warga negara AS, dan menilai hal itu sebagai pelanggaran serius atas komitmen dasar perjanjian sebelumnya.
Israel Tolak Turki dalam Skema Pengamanan Gaza
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar melakukan kunjungan Hungaria. Dalam konferensi pers, Gideon secara tegas menyatakan bahwa Israel tidak akan menerima keterlibatan militer Turki dalam pasukan penjaga perdamaian di Gaza.
“Israel hanya akan menerima pasukan dari negara-negara yang sepenuhnya netral dan tidak memiliki agenda ideologis terkait Hamas. Turki tidak termasuk dalam kategori itu,” tegas Gideon Saar dalam konferensi pers bersama di Budapest bersama mitranya dari Hungaria, Peter Szijjarto.
Pernyataan ini diyakini akan memperburuk hubungan diplomatik Israel–Turki yang sejak 2023 kembali memburuk setelah Ankara secara terbuka menyatakan dukungan politik terhadap fraksi-fraksi Islamis di Gaza.
Peta Kekuatan Pasukan Multinasional — Posisi AS Semakin Dominan
Sementara itu, Washington disebut telah berada dalam tahap final menyusun kerangka pasukan penjaga perdamaian multinasional. Draft awal menyebutkan negara-negara yang dipertimbangkan meliputi Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan — tetapi semuanya harus melalui persetujuan penuh Israel.
Dengan penolakan terbuka terhadap Turki, maka pengaruh AS dan Israel dalam menyusun arsitektur keamanan Gaza pasca perang semakin mutlak, mengurangi ruang negosiasi aktor-aktor lain seperti Iran dan Turki.
Tekanan Diplomatik terhadap Hamas Meningkat
Washington kini diyakini sedang mempertimbangkan langkah yang jauh lebih keras apabila Hamas tidak segera menyerahkan jenazah-jenazah sandera. Peringatan baru diperkirakan akan disampaikan dalam 72 jam mendatang, bersamaan dengan pertemuan tertutup antara Trump dan Netanyahu.
Diplomat AS menyebut bahwa “fase toleransi sedang berakhir”, dan Washington akan menganggap Hamas secara resmi melanggar perjanjian secara sepihak bila penyerahan jenazah tidak segera dilakukan.
Menuju Krisis Baru atau Stabilitas Berkelanjutan?
Analis keamanan menilai bahwa keseimbangan saat ini amat rapuh:
| Skenario | Konsekuensi Potensial |
| Hamas segera serahkan jenazah | Perjanjian gencatan senjata diperpanjang, pasukan multinasional segera dibentuk |
| Hamas menunda atau menolak | AS & Israel aktifkan opsi militer baru dan mendeligitimasi Hamas secara global |
| Turki memaksa intervensi unilateral | Krisis kekuatan baru di Timur Tengah, NATO terpecah, eskalasi tak terprediksi |
Situasi saat ini berada dalam titik kritis diplomatik paling sensitif sejak perjanjian gencatan senjata ditandatangani. Dengan posisi AS semakin dominan, dan Israel semakin keras terhadap aktor-aktor regional tertentu, 48–72 jam ke depan diperkirakan menjadi fase penentu apakah akan menuju stabilisasi permanen atau babak eskalasi baru. (***)
