Tiongkok sudah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan Korea akibat kelebihan kapasitas industrinya. Para ahli juga memperingatkan, meningkatnya sentimen anti-Tiongkok di dalam negeri dapat memicu boikot konsumen.
Jarvis Lim
Menjelang pertemuan antara pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, para analis memperingatkan bahwa Seoul kini berada dalam posisi rentan terhadap tekanan ekonomi, kelebihan kapasitas industri Tiongkok, serta potensi reaksi negatif dari masyarakat bila kedua negara terus memperkuat hubungan ekonomi.
Xi dijadwalkan tiba di Korea Selatan pada 30 Oktober untuk kunjungan kenegaraan selama tiga hari — kunjungan pertamanya dalam 11 tahun terakhir. Meskipun fokus utama Xi adalah menghadiri pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), ia juga akan bertemu Presiden Lee pada 1 November.
Menurut The Chosun Daily, pertemuan puncak Korea Selatan–Tiongkok itu diperkirakan membahas sejumlah isu penting, mulai dari hubungan bilateral, Semenanjung Korea, rantai pasok, kerja sama teknologi, akses pasar, hingga pertukaran masyarakat.
Pada 2024, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar Korea Selatan selama 21 tahun berturut-turut, sementara Korea Selatan menempati posisi kedua sebagai mitra dagang terbesar Tiongkok. Nilai perdagangan kedua negara mencapai 328,08 miliar dolar AS, menurut data dari media pemerintah Tiongkok, CGTN.
Industri Otomotif Korea di Ujung Tanduk
Kunjungan terakhir Xi ke Korea Selatan terjadi saat hubungan kedua negara berada di puncaknya, yang kemudian menghasilkan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Korea–Tiongkok pada 2015.
Namun, menurut Tsai Ming-fang, profesor ekonomi industri di Universitas Tamkang, Taiwan, defisit perdagangan Korea Selatan sebesar 18 miliar dolar AS dengan Tiongkok pada 2023 — delapan tahun setelah FTA berlaku — menunjukkan risiko besar bagi Seoul bila terus memperdalam hubungan ekonominya dengan Beijing.
“Jika Korea Selatan mencari hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Tiongkok dalam pertemuan ini, risikonya adalah negara itu akan menjadi pasar baru bagi kelebihan produksi Tiongkok. Faktanya, saat ini Tiongkok lebih membutuhkan pasar luar negeri dibanding sebaliknya,” kata Tsai kepada The Epoch Times.
Kelebihan kapasitas industri Tiongkok sudah menimbulkan dampak besar terhadap industri berat dan kimia Korea Selatan. Contohnya terlihat pada LG Chem, perusahaan kimia besar Korea, yang laba operasionalnya anjlok dari hampir 1 triliun won (sekitar Rp11 triliun) pada 2022 menjadi hanya 1,2 miliar won (sekitar Rp14 miliar) pada paruh pertama 2024.
Tekanan akibat banjir pasokan produk Tiongkok juga memaksa sejumlah perusahaan besar lain seperti pembuat baterai Samsung SDI dan Posco Future M menjual unit usaha mereka untuk menekan kerugian, menurut Business Korea.
Tsai menambahkan, dengan kondisi ekonomi Tiongkok yang suram dan Uni Eropa serta Amerika Serikat sudah memberlakukan tarif antidumping dan antisubsidi terhadap berbagai produk Tiongkok, kekhawatiran tentang membanjirnya produk Tiongkok di pasar global semakin besar.
“Karena akses ke pasar AS dan Eropa dibatasi, Tiongkok pasti mencari mitra lain untuk menyalurkan produknya. Bila Korea Selatan menjadi target, sektor baja dan otomotifnya akan paling terdampak,” ujar Tsai.
Pengamat keuangan He Jiang-bing juga memperingatkan bahwa tekanan besar dari kelebihan kapasitas Tiongkok dapat melumpuhkan industri otomotif Korea Selatan yang selama ini menjadi andalan ekspor.
“Kalau mobil listrik buatan Tiongkok dijual terlalu murah seperti di Eropa, konsumen lokal akan beralih ke merek Tiongkok seperti BYD. Akibatnya, penjualan mobil di dalam negeri akan anjlok, baik untuk kendaraan listrik maupun konvensional,” katanya.
Dari Logam Langka hingga Larangan K-Pop
Di tengah tarik-menarik antara Washington dan Beijing, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo mengatakan pada 29 Oktober bahwa negaranya berupaya memperdalam kerja sama dengan Amerika Serikat sambil menjaga stabilitas rantai pasok dengan Tiongkok, seperti dilaporkan Reuters.
Namun, posisi Korea Selatan kian sulit setelah industri galangan kapalnya dikenai sanksi karena bekerja sama dengan Amerika Serikat, menandakan betapa rapuhnya posisi Seoul di tengah persaingan pengaruh ekonomi global antara AS dan Tiongkok.
Kerentanan terhadap tekanan ekonomi Tiongkok sudah terbukti pada 2017, ketika Beijing melarang segala bentuk hiburan Korea (“larangan gelombang Korea” atau K-wave ban) sebagai balasan atas pemasangan sistem pertahanan rudal THAAD. Akibatnya, sektor budaya dan hiburan Korea Selatan kehilangan sekitar 22 triliun won (Rp305 triliun), menurut The Korea Economic Daily.
He Jiang-bing menilai, meski upaya Presiden Lee Jae Myung untuk mendekatkan hubungan dengan Beijing dapat mengurangi risiko tekanan ekonomi dalam waktu dekat, Tiongkok masih memiliki senjata strategis berupa kontrol atas pasokan logam tanah jarang (rare earth) yang penting untuk industri chip Korea Selatan.
“Logam tanah jarang menjadi kartu andalan Tiongkok terhadap produsen chip besar Korea. Chip ini sangat penting bagi industri utama seperti teknologi tinggi, peralatan rumah tangga, dan otomotif.
Kalau produksi chip berhenti, sektor-sektor inti itu bisa runtuh, dan itu sebabnya Seoul tidak bisa begitu saja menentang Beijing,” jelasnya.
Selain logam tanah jarang, Beijing juga memiliki dua kartu tekanan lain yang bisa melukai perekonomian Seoul.
“Langkah lain bisa berupa pelarangan wisatawan Tiongkok berkunjung ke Korea Selatan dan memperpanjang larangan terhadap drama maupun artis K-pop di Tiongkok. Ini akan memukul pariwisata dan industri hiburan Korea secara signifikan,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Korea Selatan pada akhir September meluncurkan kebijakan bebas visa sementara bagi turis rombongan asal Tiongkok yang berlaku hingga Juni 2026, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih luas.
Sentimen Anti-Tiongkok Bisa Picu Siklus Negatif
Namun di sisi lain, upaya Seoul menarik lebih banyak turis Tiongkok justru berhadapan dengan meningkatnya sentimen anti-Tiongkok di masyarakat, yang semakin mencuat akibat berbagai insiden dan ketegangan politik antara negara komunis itu dan negara-negara demokratis.
Sebuah kafe di Seoul bahkan menuai kecaman setelah mengumumkan secara daring bahwa mereka menolak melayani pelanggan asal Tiongkok, sementara unjuk rasa dengan slogan “China Out” dan kibaran bendera Korea kerap terjadi di sekitar Kedutaan Besar Tiongkok.
Survei yang dilakukan oleh JoongAng Ilbo dan East Asia Institute pada Juni menunjukkan bahwa 66,3 persen warga Korea Selatan memiliki pandangan negatif terhadap Tiongkok — naik dari 63,8 persen pada survei serupa tahun sebelumnya.
Tom Ramage, analis kebijakan ekonomi di Korea Economic Institute of America, mengatakan bahwa meskipun survei tersebut mencerminkan ketidakpuasan publik yang luas terhadap Tiongkok, hubungan dagang yang telah terjalin lama akan sulit diputus.
“Secara politik bisa saja muncul sentimen anti-Tiongkok, tetapi kedekatan geografis dan skala ekonomi Tiongkok membuat hubungan dagang itu tidak mudah diakhiri begitu saja,” kata Ramage kepada The Epoch Times.
Namun, He Jiang-bing menekankan bahwa dalam sistem demokrasi seperti Korea Selatan, tekanan opini publik dapat membatasi kebijakan luar negeri pemerintah.
“Pasca-insiden THAAD tahun 2017, perusahaan besar seperti Lotte dan Samsung mempercepat penarikan investasinya dari Tiongkok. Kini, dengan meningkatnya sentimen anti-Tiongkok, konsumen Korea mungkin enggan membeli produk buatan Tiongkok — bahkan dari merek Korea sendiri yang berinvestasi di sana — yang akhirnya merugikan korporasi nasional,” ujarnya.
He menambahkan, dampaknya justru bisa lebih parah bagi Tiongkok. Gelombang penarikan perusahaan Korea bisa memperburuk krisis ekonomi Beijing yang sudah menghadapi ancaman resesi dalam.
“Relokasi besar-besaran industri Samsung saja sudah menciptakan lapangan kerja besar di Vietnam. Jika perusahaan besar Korea lainnya ikut menarik diri, pengangguran di Tiongkok akan melonjak, harga properti jatuh, dan ekonomi mereka akan terperangkap dalam siklus kemunduran tanpa akhir,” katanya.
