EtIndonesia. Amerika Serikat selangkah lebih dekat menuju pelarangan penuh terhadap penjualan router buatan raksasa Tiongkok, TP-Link, di wilayahnya.
Menurut laporan The Washington Post pada Kamis (30 Oktober), setelah berbulan-bulan penyelidikan, Departemen Perdagangan AS telah menerima dukungan dari sejumlah lembaga penting — termasuk Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Pertahanan — untuk memberlakukan larangan terhadap TP-Link.
Langkah ini membuka jalan bagi dimulainya prosedur resmi pelarangan. Tahap pertama, Departemen Perdagangan akan memberi pemberitahuan kepada TP-Link dan memberikan waktu 30 hari bagi perusahaan tersebut untuk memberikan tanggapan. Setelah itu, departemen memiliki waktu 30 hari tambahan untuk mempertimbangkan keberatan dari TP-Link sebelum memberlakukan larangan secara resmi.
Sumber yang dikutip Washington Post menyebutkan, pihak berwenang menilai bahwa satu-satunya cara efektif untuk mengatasi risiko keamanan adalah melarang total penjualan TP-Link di AS, karena hubungan perusahaan itu dengan Tiongkok dianggap mengancam keamanan nasional Amerika.
Belum jelas kapan larangan ini akan dilanjutkan ke tahap final, apalagi pemerintah AS saat ini telah tutup sebagian selama hampir sdbulan.
Kekhawatiran terhadap Keamanan Jaringan
Router TP-Link terkenal karena harganya yang murah, dan menguasai sekitar 65% pangsa pasar router rumah tangga dan bisnis kecil di AS. TP-Link juga merupakan merek router terlaris di Amazon, dan bahkan menyediakan layanan jaringan bagi Departemen Pertahanan AS serta lembaga federal lainnya.
Namun, setelah serangkaian serangan siber terhadap router, kekhawatiran bipartisan meningkat bahwa router TP-Link memiliki celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas yang didukung pemerintah PKT.
Pada Mei lalu, lebih dari sepuluh senator Partai Republik — termasuk Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton — menyerukan pelarangan penjualan lebih lanjut produk TP-Link.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Raja Krishnamoorthi, yang menjabat sebagai anggota senior Komite DPR untuk Urusan Tiongkok, bahkan mengangkat router TP-Link dalam rapat dengar pendapat pada Maret sambil berkata:
“Jangan gunakan perangkat ini. Di rumah saya pun tidak ada yang seperti ini.”
Latar Belakang Investigasi dan Serangan Siber
Selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump pada 2019, ia telah menandatangani perintah eksekutif yang memberi wewenang untuk menyelidiki TP-Link. Tahun 2024, pemerintahan Joe Biden secara resmi memulai penyelidikan itu, dan kini kelanjutannya berada di tangan pemerintahan Trump yang kedua.
Menurut Bloomberg, pejabat AS telah memastikan bahwa router TP-Link digunakan oleh peretas yang didukung pemerintah PKT dalam operasi siber besar bernama “Volt Typhoon” dan “Salt Typhoon”, yang menargetkan infrastruktur penting AS seperti jaringan air, transportasi, serta perusahaan telekomunikasi dan internet.
Microsoft mengungkapkan pada 2024 bahwa sejak 2021, peretas Tiongkok telah menggunakan router TP-Link yang diretas untuk membangun jaringan rahasia guna mencuri data login sensitif pelanggan Microsoft.
Perusahaan menambahkan bahwa jaringan tersebut digunakan oleh beberapa kelompok spionase siber asal Tiongkok. Pada November 2024, TP-Link Systems merilis pembaruan keamanan (patch) untuk perangkat yang rentan, namun hal itu dilakukan empat bulan setelah laporan pertama, dan perangkat yang dimaksud sudah tidak lagi diproduksi maupun didukung.
TP-Link menyatakan langkah tersebut menunjukkan komitmen melampaui kewajiban hukum untuk memperbaiki masalah keamanan.
Bantahan dari TP-Link
TP-Link menolak tuduhan adanya ancaman keamanan tersebut, menyebutnya tidak berdasar dan didasari informasi yang keliru.
Di AS, bisnis penjualan router TP-Link dijalankan oleh TP-Link Systems, yang berbasis di Irvine, California, dan telah dipisahkan dari perusahaan induknya di Tiongkok pada 2022.
Dalam pernyataannya pada Mei lalu, TP-Link Systems mengatakan:
“Sebagai perusahaan Amerika, tidak ada pihak asing atau pemerintah mana pun — termasuk Tiongkok — yang memiliki wewenang untuk mengakses atau mengendalikan desain dan produksi produk kami.”
TP-Link juga menegaskan: “TP-Link bukan perusahaan milik negara dan tidak memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Tuduhan bahwa peretas asal Tiongkok menggunakan produk kami untuk menyerang jaringan hanyalah klaim menyesatkan dan tidak jujur — banyak produsen router lain juga pernah menjadi target serangan.”
Kekhawatiran Pejabat AS
Meski banyak produsen router Amerika juga mengandalkan pabrikan Tiongkok, pejabat AS menilai TP-Link lebih berisiko, karena hukum Tiongkok mewajibkan semua perusahaan di negaranya untuk mematuhi permintaan badan intelijen dan melaporkan kerentanan keamanan kepada Beijing.
Mereka juga khawatir TP-Link di Tiongkok dapat dipaksa mengirim pembaruan perangkat lunak yang mengubah fungsi router dan mengancam data pengguna.
Selain itu, pejabat keamanan menilai bahwa meskipun TP-Link Systems telah dipisah dari induk perusahaan di Tiongkok, entitas tersebut masih memiliki keterkaitan finansial dan aset bersama, yang dapat membuatnya tetap berada di bawah pengaruh Beijing — dan membahayakan keamanan data pengguna Amerika.
Sumber : Epochtimes.com
