Merger Bank-Bank Tiongkok: Tanda Lain Rapuhnya Ekonomi dan Sektor Keuangan

Sebagai pengakuan atas rapuhnya kondisi keuangan Tiongkok, Beijing memulai program besar-besaran merger perbankan, dimulai dari Provinsi Henan.

oleh Milton Ezrati

Sebagai pertanda yang nyata bahwa para pejabat Tiongkok tengah bersiap menghadapi gejolak keuangan, kantor Administrasi Regulasi Keuangan Nasional (NFRA) di Provinsi Henan mengumumkan rencana merger yang melibatkan hingga 82 lembaga keuangan kecil di wilayah tersebut.

Semua lembaga akan digabungkan ke dalam satu institusi besar, yakni Henan Rural Commercial Bank. Konsolidasi ini mencakup bank-bank desa kecil hingga lembaga keuangan yang sedikit lebih besar di sembilan kota. Karena tidak ada satu pun bank yang dilaporkan mengalami masalah serius, langkah ini menunjukkan pengakuan diam-diam dari otoritas bahwa struktur keuangan Tiongkok lemah dan rentan, bahkan terhadap guncangan kecil sekalipun.

Saat mengumumkan langkah ini pada akhir September, Kepala NFRA Li Yunze menyatakan bahwa penanganan risiko keuangan menjadi prioritas utama lembaganya. Ia juga memberi sinyal bahwa langkah serupa akan diterapkan di provinsi lain, dengan kebijakan “Satu provinsi, satu kebijakan.”

Langkah besar ini tampaknya didorong oleh temuan serius dalam laporan Stabilitas Keuangan 2024 Bank Rakyat Tiongkok, yang mengidentifikasi adanya risiko berlebih di 357 lembaga keuangan di seluruh negeri.

Henan menjadi tempat yang logis untuk memulai program ini. Pada 2022, banyak bank di provinsi tersebut mengalami masalah kredit, hingga pemerintah terpaksa membekukan simpanan di empat bank lokal. Tindakan itu memicu kepanikan: massa berbondong-bondong mendatangi kantor bank untuk menarik simpanan mereka. Situasi memanas karena sebagian besar bank kecil tersebut memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah, politisi lokal, serta perusahaan yang berafiliasi dengan kepentingan politik.

Di balik kekhawatiran akan lemahnya sektor keuangan, langkah Beijing ini juga tampak didorong oleh keinginan untuk memperkuat kontrol pusat. Sentralisasi kekuasaan memang menjadi ciri khas pemerintahan Xi Jinping, dan jauh lebih mudah mengawasi beberapa lembaga besar dibandingkan banyak lembaga kecil yang tersebar.

Dorongan untuk memperbesar kendali juga mencerminkan kesadaran Beijing bahwa pemerintah daerah telah salah urus keuangan dan menumpuk utang yang membebani sistem ekonomi. Dengan memisahkan keterkaitan antara bank-bank kecil dan pemerintah daerah, Partai Komunis Tiongkok (PKT) dapat lebih mudah menertibkan keuangan lokal dan menerapkan disiplin fiskal yang lebih ketat.

Selain alasan politik, ada pula kebutuhan nyata untuk mengendalikan risiko sistemik yang kini mengancam ekonomi Tiongkok. Krisis properti yang meledak pada 2021—dipicu oleh runtuhnya raksasa pengembang Evergrande—masih menjadi masalah besar hingga kini. Meski pemerintah telah berupaya menahan dampaknya, krisis itu terus mengguncang stabilitas keuangan nasional dan menjadi beban langsung bagi perekonomian.

Perlambatan ekonomi secara umum, ditambah dampak krisis properti terhadap kondisi keuangan rumah tangga, telah membuat konsumen Tiongkok semakin berhati-hati dalam berbelanja. Hal ini semakin menyulitkan PKT untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalurnya.

Faktor eksternal turut memperburuk keadaan: tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap produk Tiongkok, serta ancaman untuk menambah beban tarif, meningkatkan ketidakpastian dan risiko ekonomi. Dalam situasi seperti ini, wajar jika Beijing menindaklanjuti laporan Bank Sentral yang memperingatkan tingginya risiko dalam sistem keuangan.

Meski langkah NFRA ini memperlihatkan kerapuhan sektor keuangan Tiongkok, setidaknya ada sedikit tanda positif: Beijing kali ini bergerak lebih cepat dari biasanya. Selama ini, pemerintah cenderung bereaksi terlambat terhadap krisis. Contohnya, butuh waktu dua tahun setelah kejatuhan Evergrande sebelum mereka benar-benar mengambil langkah mitigasi ekonomi dan keuangan.

Keterlambatan yang sama juga terjadi dalam menghadapi penurunan daya beli masyarakat serta kebutuhan untuk mengalihkan model ekonomi dari ketergantungan ekspor. Tanda-tanda perlunya perubahan itu sudah lama tampak, bahkan sebelum Trump terpilih kembali.

Namun, berbeda dari pola lama yang reaktif, program merger bank kali ini menunjukkan pendekatan yang lebih proaktif. Beijing tampak berusaha mengantisipasi krisis sebelum benar-benar terjadi.

Memang, langkah ini masih kecil dibanding besarnya masalah ekonomi dan keuangan Tiongkok secara keseluruhan. Namun demikian, tindakan ini memberikan sedikit harapan bahwa pemerintah mungkin mulai belajar mengelola krisis secara lebih matang dan terencana.

Milton Ezrati adalah editor kontributor di The National Interest, afiliasi dari Center for the Study of Human Capital di Universitas Buffalo (SUNY), serta kepala ekonom di firma komunikasi Vested yang berbasis di New York. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala strategi pasar dan ekonom di Lord, Abbett & Co. Ia juga rutin menulis untuk City Journal dan Forbes. Bukunya yang terbaru berjudul “Thirty Tomorrows: The Next Three Decades of Globalization, Demographics, and How We Will Live.”