EtIndonesia. Menurut laporan The Times of Israel pada 5 November, sekitar 100 hingga 200 anggota bersenjata Hamas kini bersembunyi di dalam jaringan terowongan bawah tanah di Rafah, Gaza bagian selatan, wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel. Pemerintah Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Israel untuk menyediakan jalur aman bagi para anggota Hamas tersebut agar bisa keluar dari area tersebut.
Sebelumnya, para anggota Hamas yang bersembunyi di sana sempat bentrok dengan pasukan Israel, menyebabkan gencatan senjata di Gaza dua kali gagal dipertahankan.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada The Times of Israel pekan lalu bahwa untuk mencegah bentrokan semacam itu terulang, mediator dari Mesir dan Qatar pada 28 Oktober telah memberi tahu Hamas bahwa mereka memiliki waktu 24 jam untuk menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai Israel — jika tidak, mereka akan menjadi sasaran serangan militer Israel.
Awalnya Hamas menolak syarat tersebut, tetapi kemudian menunjukkan minat untuk bernegosiasi. Namun pada saat itu, pihak Israel menyatakan bahwa batas waktu sudah lewat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan sikap kerasnya: “Teroris itu tidak akan mendapatkan jalur aman.”
Menurut laporan situs berita Axios, pejabat AS saat ini tengah berupaya menjembatani perbedaan pandangan antara kedua pihak. Kepala intelijen Turki, İbrahim Kalın, juga ikut bergabung dalam upaya mediasi atas permintaan Amerika Serikat.
Dalam perundingan tersebut, pemerintahan Trump mengusulkan sebuah rencana penyelesaian krisis Rafah.
Rencana itu mencakup:
- Para anggota Hamas yang bersembunyi di terowongan Rafah harus menyerah dan menyerahkan senjata mereka kepada pihak ketiga, seperti Mesir, Qatar, atau Turki.
- Sebagai imbalannya, Israel akan memberikan amnesti kepada mereka dengan syarat mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan militer.
- Para anggota Hamas itu akan dipindahkan dari wilayah yang dikuasai Israel ke wilayah yang dikuasai Hamas, dan terowongan-terowongan tersebut akan dihancurkan.
Seorang pejabat AS menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari “Rencana Perdamaian Gaza 20 Poin” yang didorong oleh Presiden Donald Trump, yang mencakup amnesti bagi anggota Hamas yang meletakkan senjata. Ia menambahkan:
“Kami berharap ini bisa menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat diterapkan di wilayah Gaza lainnya.”
Pihak Israel belum secara resmi menolak proposal tersebut, namun menentang pembebasan semua anggota Hamas. Alasannya, sebagian dari mereka diduga terlibat dalam serangan terhadap warga Israel, dan karena itu harus dibunuh atau diserahkan kepada militer Israel untuk ditahan.
Awal pekan ini, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengajukan usulan kepada para pemimpin Israel bahwa izin bagi sebagian anggota Hamas untuk keluar dengan aman bisa dipertimbangkan jika Hamas mengembalikan jenazah perwira IDF, Hadar Goldin, yang telah ditahan di Gaza selama lebih dari 11 tahun. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
