Angka pernikahan di Tiongkok terus menurun dari tahun ke tahun. Demi mengatasinya, berbagai daerah di seluruh daratan Tiongkok menawarkan “uang hadiah” bagi warga yang mau menikah. Seorang pejabat urusan sipil di Sichuan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan “target pernikahan”, sehingga banyak daerah beramai-ramai meluncurkan program insentif. Namun, kebijakan “paksaan menikah” ini ternyata tidak berhasil — bahkan di sejumlah wilayah, panti asuhan justru mengalami lonjakan adopsi anak.
EtIndonesia. Pada 7 November 2025, laporan menyebutkan bahwa sejak awal tahun ini, berbagai tempat seperti Shanxi, Zhejiang, Ningbo, Shaoxing, Hangzhou, dan Guangzhou telah mengumumkan kebijakan memberikan uang tunai atau kupon belanja bagi pasangan yang baru menikah. Besarannya bervariasi dari ratusan hingga ribuan yuan. Hadiah tersebut dapat digunakan untuk biaya foto pernikahan, resepsi, atau layanan pernikahan lainnya.
Di antaranya, Desa Nanling di Distrik Baiyun, Guangzhou, menawarkan subsidi pernikahan dan kelahiran hingga 200.000 yuan (sekitar Rp 440 juta).
Menurut Nyonya Chen, pejabat dari Dinas Urusan Sipil Kota Mianyang, Sichuan, sejak Juni tahun ini pemerintah pusat mengeluarkan “target pernikahan” yang mewajibkan peningkatan jumlah pernikahan sebesar 20% setiap bulan.
Untuk memenuhi target itu, beberapa daerah bahkan meminta pasangan yang sudah bercerai untuk menikah lagi atau menjodohkan lansia yang masih lajang.
Ai Shicheng, mantan pendiri organisasi nirlaba (NPO) di Shenzhen, mengkritik keras kebijakan ini. Ia menilai bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) selama ini memerintah dengan sistem target, kini bahkan urusan pernikahan pun dijadikan tugas administratif.
“Pada masa Mao, pembunuhan pun ada targetnya, begitu juga dengan pembangunan ekonomi. Sekarang mereka ingin meningkatkan angka pernikahan lewat perintah administratif, itu sama sekali tidak realistis. Generasi 80-an dan 90-an banyak yang tidak ingin menikah — mengandalkan bujukan atau insentif jangka pendek tidak akan mengubah kenyataan ini,” ujar Ai Shicheng.
Sementara itu, karena minat warga untuk menikah rendah, sejumlah panti asuhan di Sichuan melaporkan lonjakan besar adopsi anak sehat — kini yang tersisa hanyalah anak-anak dengan disabilitas berat.
“Sekarang pemerintah di berbagai daerah memaksa warganya menikah tapi tetap gagal, malah muncul gelombang adopsi,” ujar Sheng Xue, penulis keturunan Tionghoa asal Kanada.
“Para pejabat bahkan diberi target pernikahan, sampai-sampai pergi ke klub malam untuk mendorong pendaftaran pernikahan, membagikan telur untuk bujuk orang bercerai agar rujuk, serta memberikan kupon pernikahan,” tambahnya.
Pernikahan sudah dijadikan tugas politik demi angka keberhasilan. Ini mencerminkan keruntuhan sistem pemerintahan PKT. (Hui/asr)
oleh: Li Yun dan Qiu Yue, wartawan NTDTV
