EtIndonesia. Pada Senin (10/11/2025), Presiden AS Donald Trump menerima Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa, di Gedung Putih. Keduanya mengadakan pertemuan bersejarah yang menandai kunjungan pertama seorang kepala negara Suriah ke Gedung Putih sejak kemerdekaan Suriah pada tahun 1946.
Setelah pertemuan tersebut, Gedung Putih mengumumkan pencabutan sebagian sanksi paling keras terhadap Suriah, serta menyambut negara yang selama ini terpinggir dari dunia Barat itu untuk bergabung dengan aliansi global yang dipimpin Amerika Serikat guna memerangi kelompok teroris di Timur Tengah.
Berikut laporan dari koresponden NTD di Gedung Putih, Zhang Liang dan Wang Ziyi.
Reporter NTD Zhang Liang: “Meski ini adalah kunjungan pertama Presiden Sharaa ke Amerika Serikat, namun suasananya sangat rendah hati. Tidak ada upacara penyambutan megah seperti biasanya untuk kepala negara asing. Ia masuk Gedung Putih melalui pintu samping, dan para jurnalis hanya sempat melihat sekilas. Sebelum kunjungan ini, AS telah mencabut sanksi terhadap Suriah. Hari ini, Gedung Putih juga mengumumkan penangguhan pelaksanaan sanksi berdasarkan Caesar Act selama 180 hari.”
Pertanyaan dari media ke Trump : “Bapak telah bertemu dengan pemimpin Suriah. Apakah ada kesepakatan yang dicapai hari ini?”
Presiden AS Donald Trump: “Ya, saya telah mencapai kesepakatan dengannya. Ia adalah pemimpin yang sangat kuat. Ia berasal dari tempat yang sangat sulit, dan dirinya sendiri juga keras. Saya menghormatinya.”
“Mengingat sejarah Suriah, mereka memiliki dokter, pengacara, dan banyak kaum intelektual unggul. Ini adalah tanah yang menakjubkan dengan rakyat yang hebat. Kami ingin melihat Suriah sukses, sebagaimana wilayah Timur Tengah lainnya. Saya sepenuhnya percaya ia mampu menjalankan tugas ini dengan baik.”
Menurut Al Jazeera, Departemen Keuangan AS pada Senin (10/11/2025) mengumumkan bahwa pelaksanaan Caesar Act ditangguhkan, yang berarti AS tidak lagi memberlakukan “sanksi menyeluruh” terhadap Suriah. Namun, hal ini tidak mencakup transaksi Suriah dengan Rusia dan Iran yang masih berada di bawah sanksi.
Artinya, sebagian besar barang konsumsi sipil asal AS, serta perangkat lunak dan teknologi, kini dapat diimpor atau dipindahkan ke dalam wilayah Suriah tanpa memerlukan izin khusus.
Namun, sanksi terhadap “pihak paling buruk” tetap berlaku — termasuk terhadap mantan Presiden Bashar al-Assad beserta kroninya, pelaku pelanggaran HAM dari pemerintahan lama, penyelundup prekursor amfetamin, dan kelompok yang “mengganggu stabilitas kawasan.”
Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa keputusan ini menggantikan kebijakan pengecualian terbatas yang diumumkan pada 23 Mei tahun ini.
Presiden Trump pertama kali bertemu dengan Sharaa pada Mei lalu, saat berkunjung ke Arab Saudi. Saat itu, Trump menyebut Sharaa sebagai “pria muda yang tampan, tangguh, berpengalaman, dan seorang pejuang.”
Presiden Trump (13 Mei 2025): “Di Suriah, negara yang lama dilanda penderitaan dan kematian, pemerintahan baru kini berpeluang menstabilkan situasi dan menjaga perdamaian. Inilah yang kami harapkan — setelah bertahun-tahun perang dan kekerasan, kami telah mengambil langkah pertama untuk memulihkan hubungan normal antara AS dan Suriah untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade.”
Pada Senin (10/11/2025), Presiden Sharaa juga menyapa para pendukungnya di luar Gedung Putih. Pengamat menilai bahwa pertemuan ini kemungkinan besar berfokus pada isu keamanan, mengingat AS tengah menengahi kemungkinan perjanjian keamanan antara Suriah dan Israel.
Presiden Suriah Sharaa (24 September 2025): “Suriah telah berubah dari negara pengekspor krisis menjadi peluang bagi perdamaian — baik bagi Suriah maupun seluruh kawasan.”
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Walz (24 September 2025): “Sekarang adalah momen emas bagi Suriah untuk bangkit menuju masa kejayaan. Menghapus Presiden Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab dari daftar sanksi akan membantu rakyat Suriah memanfaatkan kesempatan terbaik ini.”
Presiden Al-Sharaa, 43 tahun, memimpin pasukan pemberontak yang menggulingkan mantan diktator Bashar al-Assad tahun lalu. Pada Januari tahun ini, ia dilantik sebagai presiden sementara. Setelah itu, Suriah secara bertahap menjauh dari sekutu lama Assad — Iran dan Rusia — dan mulai mendekat ke Turki, negara-negara Teluk, serta Amerika Serikat.
Pada Kamis lalu, PBB juga mengesahkan resolusi rancangan AS yang secara resmi mencabut sanksi terhadap Presiden Ahmed Al-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Khattab. Keputusan itu dianggap sebagai tanda penting dari perubahan politik pasca perang di Suriah, sekaligus membuka jalan bagi pertemuan puncak antara kedua negara.
Menurut laporan Reuters dan AFP, AS tengah mempersiapkan kehadiran militer di salah satu pangkalan udara di Damaskus untuk membantu memfasilitasi perjanjian keamanan antara Suriah dan Israel yang dimediasi Washington. Namun, kantor berita resmi Suriah (SANA) mengutip sumber Kementerian Luar Negeri Suriah yang membantah laporan tersebut. (Hui/asr)
Laporan dari koresponden NTD, Zhang Liang dan Wang Ziyi, dari Amerika Serikat.
, Presiden AS Donald Trump menerima Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa, di Gedung Putih. Keduanya mengadakan pertemuan bersejarah yang menandai kunjungan pertama seorang kepala negara Suriah ke Gedung Putih sejak kemerdekaan Suriah pada tahun 1946.){kind=link}