Australia kini telah menandatangani atau memperbarui perjanjian keamanan dengan Singapura, India, Papua Nugini, dan Indonesia.
Naziya Alvi Rahman
Australia dan Indonesia akan meresmikan perjanjian pertahanan besar pada awal tahun depan, menandai apa yang disebut oleh Perdana Menteri Anthony Albanese sebagai “momen bersejarah” dalam hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun.
Berdiri berdampingan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Sydney, Albanese mengumumkan bahwa perundingan untuk “Perjanjian Keamanan Bersama” (Treaty on Common Security) telah selesai, dengan penandatanganan resmi dijadwalkan pada Januari 2026.
“Perjanjian ini akan mengikat Australia dan Indonesia untuk berkonsultasi secara rutin di tingkat pimpinan dan menteri mengenai isu-isu keamanan, mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan keamanan yang saling menguntungkan,” kata Albanese.
“Dan jika keamanan salah satu atau kedua negara terancam, maka kami akan berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil—baik secara individu maupun bersama—untuk menghadapi ancaman tersebut. Ini adalah momen bersejarah.”
Albanese menambahkan bahwa kerangka perjanjian ini berdasarkan pada Perjanjian Keamanan 1995 antara Keating–Soeharto, dan memperkuat Perjanjian Lombok 2006 serta Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2024.
Presiden Prabowo Subianto menyebut perjanjian itu sebagai “perjanjian penting yang menegaskan komitmen kita terhadap kerja sama erat di bidang pertahanan dan keamanan,” sekaligus menegaskan kembali tekad kedua negara untuk menjaga hubungan terbaik demi menjamin keamanan nasional masing-masing.
Isi dan Tujuan Perjanjian
Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan bahwa Perjanjian Keamanan Bersama ini merupakan “perluasan signifikan” dari kerja sama yang sudah ada, mencerminkan “kepercayaan mendalam dan persahabatan erat” antara kedua negara.
Perjanjian ini mencakup komitmen untuk:
- Konsultasi rutin di tingkat pimpinan dan menteri mengenai isu keamanan;
- Respons bersama atau individu jika keamanan salah satu pihak terancam; dan
- Peningkatan kerja sama pertahanan di bidang pelatihan, pertahanan siber, dan keamanan maritim.
“Perjanjian ini menetapkan secara formal kepentingan bersama kita dalam perdamaian dan keamanan kawasan,” ujar Wong.
“Melalui perjanjian ini, kita akan membawa kerja sama ke tingkat baru, demi keamanan kedua negara dan kawasan.”
Bagian dari Strategi Regional
Kesepakatan dengan Jakarta merupakan perjanjian keamanan keempat yang ditandatangani Australia dalam beberapa bulan terakhir, sebagai bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas untuk memperkuat aliansi di kawasan Indo-Pasifik di tengah meningkatnya persaingan dari Beijing.
Pada Oktober 2025, Canberra menandatangani Peta Jalan Kolaborasi Keamanan Maritim Bersama dengan India untuk memperkuat kerja sama angkatan laut dan memperbarui Deklarasi Bersama tentang Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan.
Pada bulan yang sama, Australia juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (Enhanced Defence Cooperation Agreement) dengan Singapura, yang memperluas akses timbal balik ke fasilitas militer serta memperdalam kerja sama dalam sains pertahanan, logistik, dan pelatihan profesional.
Sebelumnya, pada September 2025, Australia menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defence Treaty) dengan Papua Nugini, yang dikenal sebagai “Perjanjian Pukpuk.” Perjanjian itu secara resmi mengikat kedua negara untuk bertindak jika salah satu diserang, serta memperluas pelatihan dan interoperabilitas militer.
Perjanjian baru dengan Indonesia juga menegaskan respon Canberra terhadap meningkatnya pengaruh militer dan ekonomi Partai Komunis Tiongkok (PKT) di kawasan Indo-Pasifik.
Awal tahun ini, Albanese berjanji memberikan $15 juta dolar Australia selama empat tahun untuk meningkatkan kerja sama maritim dengan Indonesia, termasuk dialog tahunan baru tentang keamanan maritim.
Inisiatif ini muncul di tengah laporan—yang dibantah oleh Jakarta namun diterbitkan oleh jurnal pertahanan Janes—bahwa Rusia mempertimbangkan untuk menempatkan pesawat militernya di provinsi paling timur Indonesia, memicu kekhawatiran akan meningkatnya keterlibatan militer asing di kawasan tersebut.
Sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral, Australia juga telah berkomitmen untuk memberikan:
- $100 juta guna memperkuat sistem kesehatan Indonesia,
- $3,5 juta untuk obat antimalaria bagi militer Indonesia, dan
- $50 juta melalui Dana Infrastruktur Hijau (Fund for Green Infrastructure) untuk mendorong investasi energi bersih.
Selain itu, Canberra juga mendukung Lembaga Investasi Indonesia (Danantara) dalam upayanya untuk bergabung dengan Forum Internasional Dana Kekayaan Berdaulat (International Forum of Sovereign Wealth Funds).
