Uni Eropa Makin Keras Terhadap Beijing: Konflik Meluas ke Banyak Bidang

EtIndonesia. Sejak tahun lalu, sikap Uni Eropa terhadap Tiongkok (Beijing) semakin keras. Ketegangan yang sebelumnya hanya berfokus pada isu ekonomi kini meluas ke sektor keamanan, geopolitik, hingga HAM. Rencana UE untuk memberlakukan tarif karbon mulai tahun 2026 membuat hubungan Tiongkok–Eropa semakin memburuk.

Menurut laporan majalah L’Express Prancis, mekanisme tarif karbon UE (CBAM), yang sering disebut “pajak karbon perbatasan”, menjadi salah satu topik utama pada konferensi iklim yang dibuka pada 10 November di Belem, Brasil. Kebijakan ini membuat hubungan UE dengan dua negara penghasil emisi terbesar di Asia—Tiongkok  dan India—semakin tegang, karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi keduanya.

“Dari perspektif Tiongkok, CBAM bukan hanya isu lingkungan, tapi langsung menyentuh industri ekspor mereka yang akan menghadapi kenaikan biaya struktural di pasar Eropa. Ini menandakan perubahan arah aturan dalam rantai pasok global. Standar emisi karbon kini menjadi batas baru — bukan sekadar tarif atau subsidi,” ungkap Guru Besar Hubungan Internasional dan Bisnis, Universitas Nanhua Taiwan, Sun Guoxiang. 

Selain itu, pada 6 November, UE juga mengumumkan dimulainya penyelidikan antisubsidi terhadap ban Tiongkok  yang digunakan untuk mobil, truk ringan, dan bus.

Langkah ini membuat ekspor ban Tiongkok ke Eropa menghadapi tekanan ganda: antidumping + antisubsidi, yang menegaskan menurunnya tingkat kepercayaan UE terhadap produk Tiongkok.

Ketegangan Meluas ke Geopolitik

Bukan hanya ekonomi. Dalam isu geopolitik, sikap UE juga berubah.

Pada 7 November, Wakil Presiden Taiwan, Hsiao Bi-khim, tampil secara terbuka di Brussel, Belgia, untuk menjelaskan pentingnya Taiwan dan Selat Taiwan bagi keamanan global.
Meski misi Tiongkok di UE menyampaikan protes, reaksi Uni Eropa sangat dingin—tanpa respons besar.

Sebelumnya, UE dan Tiongkok secara rutin mengadakan High-Level Economic & Trade Dialogue, namun belakangan pertemuan tersebut dibatalkan atau diperkecil karena Beijing tidak menunjukkan kemajuan nyata dalam isu pasar, subsidi, maupun transfer teknologi.

Pada KTT Tiongkok–UE ke-25 yang digelar di Beijing pada 24 Juli, perbedaan pendapat terkait perdagangan dan perang Rusia–Ukraina begitu besar hingga pertemuan yang dijadwalkan dua hari dipangkas menjadi sehari saja.

Analisis Strategis: Mengapa Sikap UE Berubah

Direktur Institut Penelitian Keamanan Nasional Taiwan, Su Tzu-yun, menyimpulkan:

“Semua langkah ini hanyalah taktik. Strategi besarnya ada dua:

1.      UE semakin mengakui nilai demokrasi Taiwan,

2.      UE menilai Tiongkok sebagai pendukung utama Rusia dalam perang Ukraina.
Menekan Beijing berarti melemahkan energi Rusia. Sisanya—tarif, negosiasi—hanya teknis.”

Analisis akademik terbaru menunjukkan bahwa sejak pemilu Eropa 2024 dan pembentukan Komisi UE baru, posisi UE terhadap Tiongkok berubah dari ‘kerja sama + kompetisi’ menjadi ‘kerja sama + kompetisi + tantangan sistemik’.

UE kini mendorong European Economic Security Strategy, mencakup Critical Raw Materials Act (CRMA). Meski tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok, Beijing tetap menjadi sasaran utama kebijakan itu.

Sun Guoxiang menambahkan: “Arah strategi UE terlihat jelas: dari hubungan dagang menuju keamanan ekonomi dan persaingan aturan. Situs resmi UE masih menyebut kebijakan terhadap Tiongkok tetap dalam kerangka tiga pilar—kerja sama, kompetisi, dan tantangan sistemik. Namun dinamika internal politik UE, terutama hasil pemilu Parlemen Eropa, membuat sikap terhadap Tiongkok jelas semakin keras.”

UE Kurangi Ketergantungan pada Tiongkok

Uni Eropa menegaskan rencana untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dalam pasokan bahan mentah dan teknologi penting—mulai dari logam tanah jarang, mineral strategis, hingga peralatan industri utama.

Dalam urusan pengadaan, UE mulai menerapkan International Procurement Instrument (IPI) untuk membatasi perusahaan yang berasal dari Tiongkok atau sangat bergantung pada pasar tersebut.

Di level politik dan HAM, pejabat tinggi UE semakin vokal mengkritik kebijakan Beijing terkait Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, dan Laut Tiongkok Selatan.

Su Tzu-yun menekankan: “UE menarik garis tegas pada isu-isu inti. Untuk hal-hal teknis yang bisa dikerjakan bersama, mereka masih mau bekerja sama. Namun sejak pandemi 2019 ditambah perang Rusia–Ukraina, UE menilai ketergantungan ekonomi pada Tiongkok berbahaya. Jerman pun mengakui ini. Italia keluar dari Belt and Road. Tren besar UE sekarang adalah menjaga jarak aman dari Beijing.”

Meski begitu, Su menilai bahwa Eropa tetap menjadi pasar surplus dagang penting bagi Beijing, sehingga pemutusan hubungan total tidak mungkin terjadi. Tetapi hubungan “mesra” seperti sebelum pandemi, menurutnya, sangat sulit kembali. (jhon)

Sumber : NTDTV.com