EtIndonesia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengesahkan Resolusi 2803, sebuah keputusan yang memberikan mandat internasional bagi 20-point plan Presiden AS, Donald Trump mengenai masa depan Jalur Gaza. Resolusi ini juga membuka jalan bagi pembentukan International Stabilization Force (ISF) — pasukan stabilisasi internasional yang sedang dipersiapkan untuk dikerahkan di wilayah tersebut.
Keputusan tersebut memicu reaksi beragam dari berbagai pihak: Israel menyambutnya sebagai langkah penting menuju keamanan regional, sementara kelompok Hamas di Gaza menolaknya mentah-mentah dan menuding PBB mengadopsi sepenuhnya narasi Israel.
Berikut laporan lengkapnya.
Hasil Voting: 14 Setuju, 0 Menolak, 2 Abstain
Pemungutan suara yang digelar Selasa, 18 November 2025 menghasilkan komposisi berikut:
- 14 suara setuju
- 0 menolak
- 2 abstain – yaitu Rusia dan Tiongkok
Dengan demikian, rancangan yang diajukan Amerika Serikat resmi menjadi Resolusi 2803.
Mike Waltz, Duta Besar AS untuk PBB, menyebut keputusan DK PBB ini sebagai “langkah bersejarah untuk masa depan kawasan”.
“Terima kasih kepada seluruh anggota dewan atas resolusi bersejarah dan konstruktif ini. Pengesahan hari ini membuka arah baru bagi rakyat Israel, Palestina, dan seluruh Timur Tengah.”
Waltz menekankan bahwa resolusi ini bukan janji kosong, tetapi fondasi nyata bagi masa depan Gaza yang stabil, damai, dan mampu berkembang.
Isi dan Tujuan Rencana 20 Poin Trump
Walau detail lengkap rencana itu tidak dipaparkan dalam sidang, poin-poin utamanya mencakup:
- Pembentukan pasukan keamanan internasional (ISF) untuk menjaga stabilitas transisional.
- Demiliterisasi total Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas.
- Reformasi menyeluruh Otoritas Palestina sebelum negara Palestina dapat dipertimbangkan.
- Kerangka diplomatik menuju penentuan nasib sendiri bagi bangsa Palestina setelah reformasi terjadi.
- Penguatan koordinasi keamanan untuk menjamin Israel tidak kembali terancam.
Waltz menggambarkan visi ini sebagai “Gaza yang bebas dari roket, digantikan oleh ranting zaitun”.
Israel Menyambut Resolusi 2803: “Hamas Tidak Akan Punya Masa Depan di Gaza”
Pemerintah Israel menyatakan bahwa Resolusi 2803 memberi landasan kuat untuk mengakhiri peran Hamas di Gaza.
Dalam pernyataan resmi, pemerintah menegaskan: “Dewan Keamanan mengadopsi resolusi AS untuk menerjunkan pasukan internasional di Gaza. Resolusi ini menuntut Hamas melucuti senjata. Kami tidak akan berhenti sampai Hamas berhenti menjadi ancaman bagi Negara Israel.”
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menegaskan posisi keras Israel: “Gaza akan didemilitarisasi, dan Hamas akan dilucuti dengan cara mudah atau cara sulit.”
Israel juga mengecam negara-negara yang mengakui Palestina setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023, menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah bagi terorisme”.
Hamas Menolak Mentah-mentah Resolusi PBB
Di Gaza, Hamas mengecam Resolusi 2803 dan menyebutnya sebagai “legitimasi penuh terhadap visi Israel”.
Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan: “Resolusi ini sepenuhnya mengadopsi posisi Israel dan mengabaikan kepentingan rakyat Palestina di Gaza. Netanyahu tidak ingin melanjutkan gencatan senjata; ia ingin memaksakan visinya atas Gaza.”
Hamas menilai resolusi tersebut:
- Merusak sistem politik Palestina
- Menciptakan bentuk baru trusteeship internasional
- Membuka jalan bagi kekuatan asing menggantikan pendudukan Israel
Hamas menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah resolusi untuk menghentikan perang, membuka akses kemanusiaan, dan menyediakan jalur menuju negara Palestina merdeka.
Otoritas Palestina: Menyambut, tetapi Skeptis
Para pemimpin Otoritas Palestina mencoba menyambut resolusi ini namun juga menyuarakan keraguan terhadap pelaksanaannya.
Seorang pejabat senior menyatakan: “Masih banyak isu yang harus dijamin sesuai hukum internasional dan Deklarasi New York. Hak penentuan nasib sendiri harus benar-benar dihormati.”
Mereka mengakui bahwa reformasi menyeluruh — sebagaimana disyaratkan dalam rencana 20 poin — sangat sulit dilakukan dalam kondisi politik internal saat ini.
Reaksi Warga Israel: “Ini Hadiah untuk Teroris”
Di Yerusalem, sebagian warga Israel menolak keras gagasan negara Palestina pasca serangan 7 Oktober 2023.
Seorang warga yang kehilangan putranya akibat serangan Hamas bersaksi: “Putra saya, Yair Hexter, dibunuh oleh teroris Hamas pada 8 Januari 2024. Keputusan PBB ini berarti mendukung negara teroris. Negara Palestina hanyalah kedok — itu negara teror.”
Narasi ini mencerminkan trauma mendalam yang masih dirasakan rakyat Israel.
Rusia dan Tiongkok Abstain
Kedua negara abstain dengan alasan konsisten: mereka menolak memberikan dukungan atau legitimasi terhadap inisiatif AS di forum internasional.
Meski demikian, keduanya tidak memveto resolusi tersebut, sehingga jalan implementasi tetap terbuka.
Trump: Gaza Hanyalah Satu Bagian dari Strategi Besar Timur Tengah
Presiden Donald Trump — yang menggagas rencana 20 poin tersebut — menegaskan bahwa skema Gaza hanyalah satu bab dari strategi geopolitik besar yang ia siapkan untuk Timur Tengah.
Strategi tersebut disebut berkaitan dengan:
- Kompetisi kekuatan global
- Upaya menghadapi ancaman jangka panjang
- Penataan ulang struktur keamanan kawasan
Kesimpulan
Dengan disahkannya Resolusi 2803 pada 18 November 2025, dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah memasuki babak baru.
Namun implementasinya dipastikan tidak mudah:
- Israel akan terus mendorong demiliterisasi total Gaza.
- Hamas menolak sepenuhnya dan menyebutnya sebagai bentuk penjajahan baru.
- Otoritas Palestina melihat peluang, tetapi juga hambatan besar.
- Dunia akan menunggu bagaimana International Stabilization Force (ISF) akan diwujudkan.
Satu hal pasti: Resolusi 2803 membuka fase baru yang akan menentukan wajah Gaza, Palestina, dan Israel di tahun-tahun mendatang.(jhn/yn)
