Duplikasi Beijing : Operasi Buzzer Merah dan Senja Demokrasi Indonesia  

EtIndonesia. Tokoh pegiat UI Watch Taufik Bahaudin mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai arah politik Indonesia saat ini, menuding adanya skenario sistematis yang berupaya menduplikasi model kendali komunikasi dan kekuasaan ala partai Komunis Tiongkok (PKT). Lebih jauh, ia menyoroti peran sentral “Komunis Gaya Baru” (KGB) yang kini telah bertransformasi dari sekadar menunggangi isu menjadi pemain utama yang menentukan arah negara.

Skenario Kendali ala Bejing: Media dan ‘Buzzer’

Kekhawatiran Taufik berakar dari informasi yang ia terima langsung dari salah satu orang terdekat Prabowo Subianto tak lama setelah kemenangan Joko Widodo pada 2014. Sumber tersebut membocorkan rencana jangka panjang mengenai strategi komunikasi pemerintah.

Menurut Taufik, orang tersebut mengatakan kepadanya, “Bapak nanti lihat pemerintah akan menduplikasi cara-cara yang dipakai di Republik Rakyat Tiongkok dalam komunikasi antara lain dibilang media mainstream dikendalikan habis  dan kedua ada yang namanya buzer,”.

Fenomena buzzer ini, yang merupakan salah satu pilar kendali, dicurigai didanai secara ilegal. Taufik secara terang-terangan mempertanyakan sumber keuangan operasi para buzzer yang bekerja secara masif tersebut: “Coba Anda lihat basar pakai dibayar duit dari siapa dana dari mana kalau bukan dana maling? iya makanya impor rajin enggak mungkin tidak mungkin dipakai dari dana APB enggak mungkin pasti dana dana belakang-belakang itu,” cetusnya dalam sebuah podcast. 

Kelompok buzzer ini bekerja secara terorganisir, ada yang beroperasi secara terbuka, ada pula yang menyusup ke berbagai grup, termasuk grup WA pribadi, dan mereka yakin tidak akan disentuh hukum meskipun melakukan fitnah atau kritik yang keras. Aktivitas mereka didasarkan pada kepentingan transaksional, bukan keyakinan spiritual atau ideologis.

Taufik Bahaudin menekankan perbedaan kekuatan antara orang yang bertindak atas dasar keyakinan dengan yang transaksional: “Orang yang melakukan satu dasarnya keyakinan kekuatannya sama dengan 100 atau 1000 orang yang melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan,”. Jika basisnya bukan kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient atau SQ), maka yang terjadi hanyalah hitung-hitungan transaksional.

Lembaga Penegak Hukum dalam Genggaman

Selain kendali media dan operasi buzzer, Taufik juga menyoroti bagaimana institusi negara, khususnya penegak hukum, berada di bawah kendali politik. Ia mencontohkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (PORI) berada di bawah presiden, sementara Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) berada di bawah kendali salah satu partai.

Dia bahkan menyinggung upaya pengendalian di sektor peradilan, di mana seorang hakim yang ia temui (terkait kasus PLN) sempat dipindah ke tempat yang jauh secara administratif setelah bersuara. Ia juga mengkritik reformasi kepolisian yang kebablasan, dan menanyakan mengapa kasus-kasus besar seperti Kasus Sambo dan kasus Kilometer 50 tidak ditindaklanjuti secara tegas.

Dalam konteks lain, ada kecenderungan untuk selalu menghubungkan radikalisme hanya dengan kelompok Islam. Densus 88 disebut selalu menargetkan teroris dari “muse Islam”. Sementara rilis dari BNP selalu menyebut tentang adanya partai yang disusupi radikalisme—tidak pernah menyebut disusupi komunis.

Taktik KGB: Mengendalikan dan Menghapus Sejarah

Taufik menegaskan bahwa kelompok yang ia sebut sebagai Komunis Gaya Baru (KGB) ini tidak tampil seperti PKI tahun 1965. Sebaliknya, mereka bersembunyi di balik permukaan dan menggunakan tangan orang lain. Mereka juga menggunakan taktik infiltrasi ke organisasi masyarakat.

“Riset teman saya mengatakan salah satu ormas terbesar akan disusupi. Yang satunya gagal yang gagal Muhammadiyah, yang disusupi NU,” ungkap Taufik, merujuk pada hasil riset yang ia ketahui.

Strategi utama KGB saat ini adalah mengalihkan perhatian publik dengan isu-isu yang menimbulkan perpecahan dan menghabiskan energi bangsa. Taktik mereka, jelas Taufik, adalah melempar isu-isu tersebut: “Mereka sembunyi di bawa permukaan agar orang tidak ingat, tidak tahu, tidak menyadari bayang main semuanya mereka untuk itu apa semua dempar oligarki itu isu yang mereka lempar supaya kita ribut oligarki apalagi kembali ke undang-undasan 45 ribut kita dilemparin pri non pri itu yang mereka main,”.

Di samping itu, ia juga menyoroti penghilangan jejak sejarah. Mulai dari pemutarbalikan fakta hingga upaya penghilangan cerita pemberontakan PKI 48 dari buku sejarah. Taufik memperingatkan bahwa proses penghapusan sejarah ini dilakukan secara bertahap, termasuk isu penutupan monumen Lubang Buaya suatu hari nanti: “lubang buaya bakal ditutup sekarang peringatannya ada lagi enggak enggak kanak pelan-pelan dihilangin orang enggak ribut gitu kan itu caranya bertahap.”

Kini, menurut analisis Taufik Bahaudin, mereka bukan lagi penunggang, melainkan pengendali utama. “Mungkin dia bukan cuman menunggang sekarang dia mengendalikan. Oke sudah sudah jadi pemain utama sekarang, yang  utama dia menentukan arah mau ke mana,” tegasnya. Pusat orientasi sistematis ini, menurutnya, mengarah ke RRT.

Taufik menyimpulkan bahwa bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki leadership dan juga cerdas, yang tidak hanya menjadi pemimpin material (material leader), tetapi juga pemimpin spiritual (spiritual leader), yang didasari oleh kecerdasan spiritual (SQ). Tanpa dasar SQ, urusan negara akan didominasi oleh transaksional dan kekacauan. (Yud)