Hilirisasi: Hulu di Kita, Hilir di Tiongkok

EtIndonesia—Forum Ekonomi Baru Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum) yang digelar pada 19-21 November lalu di Singapura menjadi lokasi Presiden RI ke-7 Joko Widodo  menyampaikan pidato penutupnya selama 13 menit. Dalam pidato tersebut, Jokowi menggarisbawahi pembangunan infrastruktur sebagai “legasi dia” dan program hilirisasi sebagai upaya industrialisasi demi nilai tambah.

Namun, di tengah klaim tersebut, sosiolog dari NCU Singapura, Profesor Sulfikar Amir, di channel Abraham Samad Speak up,  menilai kehadiran dan substansi pidato Jokowi tersebut perlu disikapi kritis.

“Pidatonya itu sepertinya adalah upaya untuk menghibur diri,” ujar Prof. Sulfikar. Ia menilai pidato tersebut bertujuan untuk menjustifikasi keberhasilan tanpa menyebutkan masalah fundamental yang diakibatkan oleh pemerintahannya.

Politik Ganda di Panggung Internasional

Prof. Sulfikar menjelaskan bahwa meskipun Forum Bloomberg New Economy diklaim luar biasa di Indonesia, forum itu sebenarnya “tidak sebesar yang kita duga”. Forum ini, yang mencoba mencontoh World Economic Forum di Davos, adalah event “biasa aja di Singapura itu hampir tiap bulan ada forum-forum seperti itu”.

Legasi Infrastruktur yang Tak Terintegrasi

Jokowi dalam pidatonya menegaskan bahwa kepemimpinannya membawa perubahan transformatif di dalam pola pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan kereta cepat.

Namun, Prof. Sulfikar mengkritik keras klaim tersebut dengan menunjuk pada masalah teknokratik yang fundamental. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi tidak dihitung “secara teknokratik dengan cermat” dan “tidak terencana dengan baik”.

Akibatnya, pemanfaatan infrastruktur tersebut sangat rendah. “Utilisasi atau pemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi ini sangat rendah,” tegas Prof. Sulfikar. Studi menunjukkan bahwa utility rate-nya, atau tingkat penggunaannya, hanya sekitar “30 40 persen”.

“Infrastruktur yang dibangun tidak terkoneksi. Tidak integrated,” katanya. Model yang diadopsi dari Tiongkok 20 tahun lalu ini melompati tiga lapisan dasar: sistem ekonomi berbasis pasar, kemampuan produksi, dan yang paling fundamental, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tanpa basis yang kuat, aktivitas ekonomi yang seharusnya muncul dari pembangunan infrastruktur tersebut “tidak seperti yang diharapkan oleh Jokowi”.

Hilirisasi: Hulu di Kita, Hilir di Tiongkok

Klaim kedua Jokowi adalah hilirisasi, khususnya nikel, yang diklaim memberi nilai tambah bagi bangsa melalui lapangan pekerjaan dan pajak.

Prof. Sulfikar menyebut bahwa model hilirisasi ini lagi-lagi mencontoh Tiongkok. Namun, ia mengungkapkan bahwa hilirisasi hanyalah “tameng aja. Tameng dari sebuah sistem ekonomi ekstraktif yang lebih masif”.

“Program hilirisasi ini sebenarnya adalah upaya untuk mengambil nikel dari Indonesia secara murah,” katanya.

Proses pemurnian (smelter) yang menghasilkan polusi kini tidak dilakukan di Tionggkok, tetapi di Indonesia, dekat lokasi tambang seperti Morowali. Prof. Sulfikar menekankan bahwa program ini justru memicu “penambangan mineral secara membabi buta, secara ugal-ugalan dan menghancurkan lingkungan”.

Di sisi lain, masyarakat lokal di Morowali dan Maluku Utara “tetap miskin”. Prof. Sulfikar menyimpulkan dengan tegas: “Hilirisasi itu sebenarnya adalah proyek di mana hilirnya itu ada di Tiongkok gitu. Jadi hilirnya ada di Cina Kita tetap jadi hulu aja”. Ia menambahkan, lapangan pekerjaan yang dihasilkan pun sangat kecil, sekitar 70.000, jauh dari janji jutaan.

Hal ini diperparah dengan skandal Bandara di Morowali, di mana entitas swasta memiliki otoritas yang sangat otonom, seolah “melewati otoritas negara”. Skandal ini dinilainya sebagai “pelanggaran berat”.

Naifnya Visi Teknologi dan Pentingnya Kejujuran

Dalam wawancara di forum yang juga membahas revolusi robot humanoid, Jokowi sempat merespons mengenai dampak Artificial Intelligence (AI) terhadap lapangan kerja. Jokowi menyatakan bahwa AI tidak akan menghilangkan pekerjaan, asalkan masyarakat diajar coding, algoritma, dan machine learning.

Respons ini dinilai Prof. Sulfikar “naif sekali”. Ia menjelaskan bahwa profesi yang paling terancam hilang oleh generasi AI terbaru justru adalah ilmu komputer dan coding itu sendiri, karena “codingnya sudah bisa dikerjakan oleh AI”.

Prof. Sulfikar menyimpulkan bahwa pidato 13 menit Jokowi hanya habis untuk oversell apa yang dianggap prestasi, tanpa menyebut anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan menurunnya Indeks Kinerja Logistik (LPI) Indonesia—dua hal yang sangat penting bagi investor.

“Saya kira kita bisa belajar satu hal bahwa Jokowi ini saya kira masih belum berani untuk jujur ya belum berani untuk jujur ee tentang masalah-masalah yang muncul yang diakibatkan oleh  pemerintahan dia,” pungkas Prof. Sulfikar. (Yud)