EtIndonesia. Sebuah insiden berbahaya nyaris menimpa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy pada 4 Desember. The Wall Street Journal melaporkan bahwa pesawat kepresidenan Ukraina hampir diserang oleh drone militer berukuran besar ketika hendak meninggalkan Irlandia.
Menurut laporan keamanan Irlandia, empat hingga lima drone raksasa terdeteksi lepas landas dari wilayah sekitar Teluk Dublin dan bergerak menuju jalur penerbangan pesawat Zelenskyy. Drone tersebut memasuki zona larangan terbang dan mendekati jalur pendaratan Bandara Dublin.
Keberuntungan berpihak pada Zelenskyy: pesawatnya mendarat lebih cepat dari jadwal, sehingga lolos dari potensi tabrakan. Angkatan Laut Irlandia mengonfirmasi bahwa drone yang terlihat memiliki karakteristik militer dan berada di ketinggian abnormal untuk area sipil.
Otoritas keamanan Irlandia menetapkan insiden ini sebagai upaya pembunuhan berbasis serangan hibrida. Investigasi lintas lembaga kini berlangsung untuk melacak asal dan operator drone tersebut.
Negosiasi AS–Rusia Buntu, Putin Ancam Eropa dan Tegaskan Syarat Baru
Putaran terbaru negosiasi Amerika Serikat dan Rusia kembali gagal mencapai titik temu. Dua proposal utama—rencana perdamaian AS–Rusia 28 poin dan rancangan perdamaian AS–UE 20 poin—dinyatakan sepenuhnya tidak berhasil.
Presiden Vladimir Putin kemudian melontarkan peringatan keras kepada Eropa bahwa Rusia “siap kapan saja” menghadapi eskalasi baru bila konflik kembali melebar. Di Moskow, Putin juga mengumumkan syarat politik yang tidak dapat dinegosiasikan: Ukraina harus menarik seluruh pasukan dari wilayah Donbas, atau Rusia akan “mengambil seluruh wilayah tersebut dengan kekuatan militer atau melalui cara lain”.
Tekanan terhadap Rusia meningkat setelah Parlemen Eropa dan seluruh 27 negara anggota Uni Eropa pada 4 Desember resmi menyetujui kebijakan untuk melarang total impor gas alam Rusia mulai musim gugur 2027, sebagai langkah memutus pendanaan mesin perang Kremlin.
Kebijakan ini menjadi salah satu embargo energi terbesar yang pernah diberlakukan UE terhadap Moskow.
Macron dan Xi Jinping Terlibat Ketegangan Diplomatik di Beijing
Kunjungan Presiden Prancis, Emmanuel Macron ke Beijing yang semula dijadwalkan sebagai pertemuan kerja sama, berakhir dengan suasana diplomatik yang jauh lebih panas dari perkiraan.
Meski Xi Jinping menyambut Macron dengan upacara megah, media internasional menilai kedua pemimpin sedang “bermain keras” dalam isu perdagangan dan perang Ukraina.
Tiga Agenda Macron kepada Xi:
- Stabilitas geopolitik global
- Keseimbangan perdagangan antara Prancis–Tiongkok dan UE–Tiongkok
- Kerja sama lingkungan dan iklim
Macron menegaskan bahwa perang Rusia–Ukraina telah mengancam keamanan Eropa dan meminta Tiongkok berperan lebih aktif menekan Moskow demi gencatan senjata.
Xi menanggapi dengan pernyataan bernada defensif:
- Tiongkok menginginkan hubungan ekonomi yang lebih seimbang,
- akan berperan konstruktif dalam perdamaian,
- tetapi menolak upaya pihak luar yang ingin “menyalahkan Tiongkok” atas jalannya perang.
Kunjungan Dagang 35 Perusahaan Besar Prancis
Macron membawa delegasi besar—termasuk Airbus, EDF, Danone, hingga merek mewah Prancis—untuk menandatangani sejumlah kontrak besar dengan Tiongkok.
Namun analis menilai strategi Macron belum tentu efektif, karena Beijing dinilai memiliki kepentingan geopolitik agar perang Ukraina tetap berlarut-larut, guna melemahkan aliansi Barat.
Dokumen Bocor: Terungkap Kerja Sama Militer Rahasia Tiongkok–Rusia
Media Kyiv Independent pada 3 Desember merilis dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa militer Tiongkok telah melakukan koordinasi tingkat tinggi dengan Rusia untuk memperdalam kerja sama militer.
Temuan mencakup:
- kontrak pembelian pesawat tempur,
- kendaraan tempur lapis baja,
- amunisi,
- perangkat militer lainnya,
yang ditandatangani secara diam-diam sepanjang 2023–2024, dengan masa berlaku hingga 2027.
Dokumen tersebut juga mengungkap bahwa puluhan pejabat militer Tiongkok telah melakukan serangkaian kunjungan rahasia ke Moskow selama dua tahun terakhir.
Bocoran ini semakin memperkuat dugaan bahwa Beijing mendukung kemampuan militer Rusia, meskipun di hadapan publik Tiongkok mengklaim “netral”.
Hari Pertama Bebas Visa Tiongkok–Rusia Diwarnai Pemerasan Polisi
Hari pertama kebijakan bebas visa antara Tiongkok dan Rusia pada 3 Desember justru diwarnai laporan pemerasan terhadap turis Tiongkok.
Seorang wisatawan Tiongkok mengunggah video yang memperlihatkan polisi imigrasi Rusia memeriksa dokumennya lalu meminta pembayaran 5.000 rubel tanpa alasan jelas. Video tersebut langsung viral di platform Tiongkok.
Warganet Tiongkok mengecam kebijakan pemerintah Beijing yang dianggap “mendorong warganya berwisata ke negara yang sedang berperang”, sementara aparat Rusia memperlakukan mereka sebagai target pemerasan.
Insiden ini menambah ketegangan baru dalam hubungan kedua negara, justru pada hari ketika kebijakan bebas visa mereka mulai berlaku.
