[Berita Terlarang] Kebakaran Hong Kong: Tuntutan Pertanggungjawaban Menguat, Partai Komunis Tiongkok Mengancam Media Asing

Kebakaran besar di kompleks Wang Fuk Court (Hong Fook Yuen) di Hong Kong telah memicu meluasnya kemarahan publik. Seruan masyarakat Hong Kong untuk meminta pertanggungjawaban terus bermunculan. Namun demikian, pemerintah Hong Kong dan Beijing justru menerapkan cara-cara “pemeliharaan stabilitas” ala daratan Tiongkok: menangkap warga yang berani bersuara, mengontrol ketat opini publik, bahkan secara langka memanggil pimpinan media asing untuk diintimidasi.

Etindonesia. Sejak kebakaran besar terjadi pada 26 November 2025 di Wang Fuk Court, masyarakat Hong Kong diliputi kesedihan dan kemarahan. Kecurigaan terhadap adanya kejanggalan di balik kebakaran serta tuntutan agar pemerintah Hong Kong dan pejabat terkait dimintai pertanggungjawaban terus menguat.

Situasi ini membuat Partai Komunis Tiongkok sangat panik. Kantor Keamanan Nasional Beijing di Hong Kong, pejabat pemerintah Hong Kong, serta media pro-Beijing silih berganti mengeluarkan peringatan bernada ancaman, bahkan menggunakan slogan ala “diplomasi serigala”: “Hukum itu luas dan tak pernah meleset; siapa pun yang anti-Tiongkok dan mengacaukan Hong Kong, meski sejauh apa pun akan diburu.”

“Dalam insiden Wang Fuk Court ini, bahkan muncul pernyataan seperti ‘meski jauh akan tetap diburu’, yang jelas-jelas merupakan intimidasi. Cara ini menunjukkan bahwa Beijing sangat takut insiden ini memicu aksi perlawanan publik,” ujar juru bicara PEN Tiongkok Independen, Sheng Xue. 

Pada 6 Desember, Kantor Keamanan Nasional Beijing di Hong Kong secara tidak lazim memanggil pimpinan dan wartawan media asing yang berbasis di Hong Kong. Mereka diperingatkan terkait peliputan kebakaran Wang Fuk Court dan pemilihan Dewan Legislatif pada  7 Desember, dengan tuduhan agar tidak menyebarkan apa yang disebut sebagai “informasi palsu”, serta diingatkan untuk “berhati-hati dengan nasib sendiri”.

“Sekarang bahkan laporan berita biasa pun tidak diizinkan. Ini benar-benar terbalik. Saya tidak melihat media asing menyebarkan kebohongan. Yang saya lihat hanyalah mereka melaporkan fakta sebenarnya, agar dunia luar tahu apa yang sedang terjadi di Hong Kong. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, hanya menyampaikan kebenaran,” ujar pengusaha Hong Kong yang kini bermukim di Amerika Serikat, Zhu Aoling.

Hong Kong pernah menjadi salah satu wilayah dengan kebebasan pers tertinggi di Asia. Namun sejak PKT memaksakan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, lingkungan media di Hong Kong mengalami perubahan mendasar, dan suara-suara berbeda hampir sepenuhnya lenyap. Dalam laporan Indeks Kebebasan Pers yang dirilis Reporters Without Borders (RSF) tahun ini, peringkat Hong Kong merosot ke posisi ke-140.

Pada 6 Desember, The Washington Post melaporkan bahwa setelah kebakaran, pemerintah Hong Kong terus menekan tuntutan publik untuk pertanggungjawaban. Mantan anggota dewan distrik Cheung Kam-hung ditangkap hampir satu hari karena unggahan Facebook dan dilarang meninggalkan wilayah. Seorang mahasiswa, Guan Jingfeng, ditangkap karena memprakarsai petisi yang menuntut pemerintah menanggapi “empat tuntutan”. Polisi juga memanggil para pemimpin masyarakat sipil, memaksa pembatalan konferensi pers warga, dan tindakan lainnya.

Kemungkinan besar laporan pengungkapan fakta semacam inilah yang membuat PKT marah dan panik. Pada 6 Desember, polisi Hong Kong juga menangkap seorang pria berusia 71 tahun karena menuduh bahwa Beijing dan pemerintah Hong Kong adalah dalang yang “mengacaukan Hong Kong dengan bencana”.

Zhu Aoling menambahkan: “Sekarang bahkan berbicara di internet tentang fakta pun sudah tidak berani. Ini sangat menakutkan, Undang-Undang Keamanan Nasional ini. Mereka tidak punya batas bawah. Mereka melarang semua suara yang tidak ingin mereka dengar. Bahkan jika mereka jelas-jelas salah, mereka tetap tidak mengakuinya. Inilah yang paling menakutkan—mereka sendiri salah, tapi justru melarang orang lain untuk berbicara.”

Kebakaran mematikan tingkat 5 di Wang Fuk Court hingga kini telah menewaskan sedikitnya 159 orang. Di balik tragedi ini, berbagai masalah terungkap satu per satu, termasuk pelanggaran oleh kontraktor, penggunaan bahan bangunan palsu dan bermutu rendah dari daratan Tiongkok, kelalaian pemerintah Hong Kong, serta kolusi antara pejabat dan pelaku usaha.

Sheng Xue menyatakan: “Masalah-masalah ini tidak hanya menunjuk pada kegagalan tata kelola pemerintah Hong Kong, tetapi juga berkaitan dengan dampak bencana langsung dari model pengelolaan ala daratan yang dipaksakan Beijing di Hong Kong. Pada akhirnya, penelusuran tanggung jawab atas bencana pasti akan mengarah pada persoalan sistem, dan karena itulah PKT berusaha memutus rantai logika tersebut.”

Sheng Xue menegaskan bahwa alih-alih menanggapi secara langsung pertanyaan dan tuntutan masyarakat, Beijing dan pemerintah Hong Kong justru menggunakan metode klasik pemeliharaan stabilitas ala daratan, termasuk pemblokiran informasi, pengendalian media, penindasan aktivitas berkabung dan bantuan sipil, serta kembali mengangkat narasi tentang “kekuatan musuh asing” untuk mengaburkan fakta.

Ia menambahkan: “Selama ada orang yang berdiskusi, selama ada media yang meliput, mereka akan dianggap ‘mengganggu stabilitas sosial’, ‘melukai perasaan rakyat’, dan ‘mengganggu agenda politik’. Terlebih lagi sekarang ada pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong pada t 7 Desember 2025. Tuduhan PKT ini justru menciptakan konfrontasi dan terus memicu ketidakpuasan.”

Seorang reporter Sky News dari Inggris yang berjaga di lokasi kebakaran selama beberapa hari melaporkan bahwa sebelumnya ada banyak relawan di alun-alun sekitar lokasi untuk membantu para korban, serta tumpukan besar bantuan yang disumbangkan masyarakat. Namun secara tiba-tiba polisi memerintahkan para relawan untuk pergi. Kini bantuan tersebut kemudian tidak diketahui keberadaannya. (Hui)