EtIIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari 2026 secara resmi mengajukan gugatan ke pengadilan negara bagian Florida di Miami, menuntut JPMorgan Chase dan CEO-nya, Jamie Dimon, dengan klaim ganti rugi sebesar 5 miliar dolar AS. Alasannya, Trump dan perusahaan-perusahaannya dituduh menjadi korban penutupan rekening bank secara sepihak tanpa pemberitahuan yang jelas, yang diduga bermotif politik.
Gugatan ini diajukan oleh pengacara Trump, Alejandro Brito, yang mewakili Trump secara pribadi serta beberapa grup hotel di bawah kepemilikannya.
Dalam berkas gugatan disebutkan bahwa Trump telah menjalin hubungan perbankan dengan JPMorgan Chase selama puluhan tahun dan menyelesaikan transaksi senilai ratusan juta dolar. Namun pada 19 Februari 2021, bank tersebut tiba-tiba memberi tahu Trump dan perusahaan terkait bahwa sejumlah rekening atas nama mereka akan ditutup dalam waktu dua bulan, tanpa penjelasan alasan, serta tanpa memberikan opsi perbaikan atau alternatif.
Gugatan tersebut menyoroti bahwa dalam kode etiknya, JPMorgan Chase menekankan integritas dan standar moral yang tinggi, serta kebijakan “nol toleransi” terhadap perilaku tidak etis. Namun di sisi lain, bank justru menghentikan layanan tanpa dasar yang sah. Pihak Trump menilai tindakan ini bukanlah keputusan bisnis murni, melainkan bentuk penekanan yang bermotif politik.
Selain itu, gugatan juga menuduh bahwa JPMorgan Chase telah memasukkan Trump, Trump Organization, dan entitas terkait ke dalam “daftar hitam” internal, yang kabarnya dibagikan di dalam sistem perbankan dan mempengaruhi sikap bank lain dalam bekerja sama. Tim Trump menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan jahat yang tergolong praktik bisnis palsu, menipu, dan tidak adil.
Pengacara Trump berpendapat bahwa tindakan ini mencerminkan budaya “woke”, di mana lembaga keuangan berupaya menjaga jarak dari individu atau perusahaan yang memiliki pandangan politik konservatif. Hal ini dinilai menciptakan preseden berbahaya: seseorang dapat dimarginalkan dari sistem keuangan hanya karena perbedaan pandangan politik.
Tuduhan yang diajukan Trump mencakup pencemaran nama dagang, pelanggaran terhadap Undang-Undang Praktik Perdagangan Tidak Adil dan Menipu Negara Bagian Florida, serta pelanggaran kewajiban itikad baik dalam perjanjian kontrak.
Trump juga meminta agar kasus ini disidangkan oleh juri. Sebelumnya, ia pernah menyatakan di platform Truth Social bahwa setelah peristiwa 6 Januari 2021, ia secara keliru diputus layanannya oleh bank, dan akan mengajukan gugatan hukum.
Menanggapi hal ini, juru bicara JPMorgan Chase mengatakan kepada Fox News bahwa gugatan tersebut “tidak berdasar”. Bank menegaskan tidak pernah menutup rekening berdasarkan alasan politik atau agama, dan hanya akan mengambil langkah tersebut jika terdapat risiko hukum atau regulasi yang terlalu tinggi. JPMorgan Chase juga menegaskan akan membela diri sesuai hukum.
Namun demikian, CEO Jamie Dimon pernah menyampaikan kepada Kongres pada tahun 2025 bahwa meskipun bank tidak memutus layanan berdasarkan posisi politik, aturan regulasi yang ada saat ini memang terlalu ketat dan dapat menimbulkan keterbatasan dalam praktik operasional. (Hui)
