Konferensi Tingkat Tinggi Kebebasan Beragama Internasional Membongkar Penganiayaan Partai Komunis Tiongkok Terhadap Falun Gong

EtIndonesia. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kebebasan Beragama Internasional 2026 atau The International Religious Freedom (IRF) Summit pada Selasa (3/2/2026) kembali digelar di Washington DC, Amerika Serikat. KTT ini membahas bagaimana melindungi kebebasan beragama para pengungsi serta isu represi lintas negara.

Dalam sebuah seminar khusus tentang penganiayaan agama yang diadakan pada Senin (2/2/2026), para pakar secara khusus menyoroti penganiayaan brutal rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap kelompok kepercayaan Falun Gong.

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah sebuah disiplin spiritual yang berpusat pada prinsip Sejati, Baik, dan Sabar. Pertama kali diperkenalkan kepada publik di Tiongkok pada tahun 1992, latihan ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut hingga mencapai sekitar 70 juta hingga 100 juta praktisi di negara tersebut pada tahun 1999, menurut perkiraan resmi saat itu.

Karena khawatir popularitas Falun Gong mengancam kekuasaan rezim, Partai Komunis Tiongkok memulai kampanye brutal untuk memberantas latihan tersebut pada Juli 1999. Selama 26 tahun terakhir, banyak praktisi telah dikirim ke penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak—di mana mereka mengalami kerja paksa, penyiksaan, dan bahkan kematian akibat pengambilan organ secara paksa.

Reporter New Tang Dynasty Television Bo Lei melaporkan : “KTT Kebebasan Beragama Internasional sedang berlangsung di Washington DC. Sebuah seminar khusus yang digelar pada hari Senin mengungkap bagaimana penganiayaan agama secara bertahap berubah menjadi sesuatu yang dianggap normal.”

Para pakar yang hadir secara mendalam menganalisis pola penindasan, serta bagaimana pola tersebut meresap ke dalam sistem hukum, perilaku aparat, dan kehidupan sehari-hari. Mereka secara khusus menyinggung rezim PKT.

“Awalnya selalu menggunakan pola yang sama: propaganda terlebih dahulu, lalu masuk ke sistem peradilan, di mana polisi diberi insentif untuk menangkap penganut agama. Selanjutnya, penganiayaan meluas ke sistem penjara, bahkan hingga ke rumah sakit dengan praktik pengambilan organ,” ujar peneliti senior Falun Dafa Information Center, Cynthia Sun. 

“Saya pikir, menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tingkat bawah sejauh mungkin adalah langkah yang penting. Selama mereka adalah pejabat lokal, misalnya tingkat kabupaten, hal itu lebih memiliki efek jera dibanding langsung menjatuhkan sanksi kepada Xi Jinping,” katanya. 

“Jika sebelum praktisi Falun Gong ditangkap dan dipenjara, penganiayaan dapat dihentikan berkat perhatian media internasional dan publik, maka ibu Simon Zhang (Ji Yunzhi) tidak akan meninggal dunia, dan Pang Xun juga tidak akan kehilangan nyawanya,” tambahnya. 

Para ketua bersama KTT Kebebasan Beragama Internasional memperingatkan bahwa jika PKT dan rezim komunis lainnya menjadikan penganiayaan semacam ini sebagai hal yang lumrah, maka kelompok-kelompok beriman akan menghadapi kerusakan yang serius dan berkepanjangan.

“Tanda-tanda bahaya sebenarnya sudah muncul sejak awal. Anda akan melihat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebut kelompok tertentu bermasalah, atau mulai mengubah sikap media, seolah-olah sedang mempersiapkan penganiayaan terhadap kelompok tersebut,” kata Ketua bersama KTT dan mantan Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback. 

Ketua bersama lainnya, Katrina Lantos Swett, menyatakan: “Di negara seperti Tiongkok (di bawah PKT), penganiayaan terhadap Falun Gong, Muslim Uighur, atau umat Buddha Tibet telah menjadi hal yang biasa. Ketika mayoritas masyarakat tidak lagi merasa terkejut, marah, atau muak terhadap tindakan semacam ini, dan tidak lagi membencinya, maka rezim tersebut dapat dengan leluasa menganiaya dan menyakiti kelompok-kelompok yang rentan.”

Reporter Bo Lei menambahkan: “Mereka juga membagikan cara-cara Amerika Serikat dalam menanggapi situasi tersebut.”

Brownback mengatakan: “Kita dapat menggunakan Global Magnitsky Act untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu maupun para pemimpin. Kita juga dapat memberlakukan sanksi luas terhadap seluruh pemerintahan, bahkan bisa melakukan tindakan militer, seperti yang dilakukan Presiden Trump terhadap Nigeria.”

Pada hari Selasa, rangkaian kegiatan KTT masih berlanjut. Penyelenggara juga telah mulai mempersiapkan hari pelobian ke Kongres yang akan digelar pada Rabu (4 Februari). Pada kesempatan tersebut, para pakar akan menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada anggota Kongres AS.

Reporter Bo Lei menyampaikan: “Mereka berencana menggunakan berbagai cara, termasuk sesi pengarahan, konferensi pers, serta pertemuan langsung dengan para legislator, dengan fokus utama pada bagaimana melindungi para korban penganiayaan agama.”

Berbicara Terus Terang Tentang Hak Asasi Manusia di Tiongkok

Berbagi tokoh yang membicarakan HAM adalah mantan pemain NBA, Enes Kanter Freedom. Ia selama ini sangat vokal mengkritik catatan hak asasi manusia Tiongkok.

“Ketika saya mulai berbicara tentang masalah yang terjadi di Turki, semua orang benar-benar mendukung saya. Mereka membela saya. Itu luar biasa,” katanya dalam panel tersebut. “Tetapi ketika saya mulai bersuara tentang Tiongkok, dukungan itu hampir tidak ada.”

Perubahan sikap itu, katanya, berasal dari ketakutan—ketakutan kehilangan uang dari Tiongkok. Setelah musim 2021–2022, ia tidak menerima satu pun tawaran bermain dari tim NBA, yang menurutnya disebabkan oleh kritiknya terhadap Partai Komunis Tiongkok.

Freedom, advokat hak asasi manusia dan mantan pemain NBA, berbicara dalam International Religious Freedom Summit di Washington pada 3 Februari 2026.

“Meyedihkan sekali bagaimana mereka bisa mengendalikan organisasi yang lahir di Amerika,” katanya kepada The Epoch Times.

Ia mengatakan sedih melihat ketakutan yang sama di Hollywood, di Wall Street, dan di kalangan para pemimpin dunia.

“Tetapi sementara mereka mengkhawatirkan ekonomi mereka, di sisi lain dunia, orang-orang sedang menderita,” katanya. “Begitu banyak orang tak bersalah di daratan Tiongkok sedang dianiaya saat ini—Anda melihat warga Hong Kong, praktisi Falun Gong, orang Mongolia, Uyghur, dan Tibet.”

Grace Jin Drexel adalah salah satu saksi atas pelanggaran di Tiongkok, yang secara konsisten dinilai sebagai negara paling represif di dunia dalam hal kebebasan beragama.

Pada akhir 2025, otoritas Tiongkok menangkap ayahnya, Ezra Jin, pemimpin terkemuka Gereja Zion Beijing, di tengah penangkapan besar-besaran terhadap umat Kristen bawah tanah.

Pihak berwenang melarang ayahnya meninggalkan negara itu pada 2018 karena ia menolak memasang kamera pengenal wajah di dalam tempat ibadah gerejanya.

Ia belum melihat ayahnya selama tujuh tahun, dan di Washington, keluarganya menerima panggilan telepon ancaman, serta diikuti oleh orang-orang mencurigakan, katanya.

“Saya terkadang merasa takut. Bagaimanapun, saya berusaha mengungkap dan meminta pertanggungjawaban negara paling kuat kedua di dunia,” katanya. “Namun, sebagai seorang Kristen, saya percaya kita dipanggil untuk berani dan mengatakan kebenaran, dan bahwa Tuhan yang menciptakan Langit dan Bumi akan berdiri di pihak kita.”

‘Ancaman Terbesar bagi Dunia Bebas’

Aktivis Uyghur Rushan Abbas juga mengalami pembalasan setelah, dalam sebuah diskusi panel di Hudson Institute, ia mengecam penahanan massal dan penyiksaan Muslim Uyghur oleh Beijing di Xinjiang.

Ia mengatakan dirinya hanya menggunakan kebebasan berbicara. Namun beberapa hari setelah ia bersuara, pihak berwenang menculik saudara perempuannya, yang kini telah dipenjara selama tujuh tahun.

Baru-baru ini, ketika Abbas menerbitkan memoarnya berjudul Unbroken, dua versi palsu muncul secara online dengan nama yang sama. Ia yakin itu adalah taktik pembunuhan karakter oleh rezim Tiongkok.

“Sejauh inilah sebuah negara bertindak untuk membungkam orang yang bersuara,” katanya. “Keheningan adalah oksigen bagi tirani, dan saya menolak untuk diam.”

“Ini bukan hanya kisah nyata,” katanya. “Ini adalah kisah setiap orang Tibet, praktisi Falun Gong, dan warga Hong Kong. Taiwan adalah target berikutnya. Jika kita tidak bersuara, maka itu akan menimpa kita semua.”

Freedom, mantan pemain NBA, menyatakan perasaan yang sama dengan Abbas.

“Tiongkok adalah ancaman terbesar bagi dunia bebas, dan kita harus melakukan apa pun yang kita bisa untuk menyampaikan pesan itu,” katanya.

Ia mengatakan bahwa karena bersuara, ia kehilangan kariernya, yang diperkirakan bernilai sekitar 40 juta hingga 50 juta dolar AS dalam bentuk gaji dan potensi kontrak dukungan.

Namun, ia tidak menyesal.

“Ini lebih besar dari diri saya sendiri, lebih besar dari NBA, lebih besar dari bola basket,” katanya. “Orang-orang kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan nyawa mereka, dan kehilangan rumah mereka.”

Untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, sanksi diperlukan, kata Freedom.

“Para pemimpin Barat kita tidak memberikan tekanan yang cukup pada Partai Komunis Tiongkok, dan mereka memanfaatkan hal itu,” katanya. “Kecaman saja tidak akan berhasil ketika Anda melawan kediktatoran terbesar di dunia.”

The Epoch Times telah menghubungi NBA untuk meminta komentar, tetapi tidak menerima tanggapan.

Reporter New Tang Dynasty Television, Bo Lei, melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat.