EtIndonesia. Sejak April 2026, otoritas Partai Komunis Tiongkok (PKT) tiba-tiba memperketat secara menyeluruh pemblokiran terhadap akses “menembus firewall” (VPN), dengan intensitas yang lebih kuat dari sebelumnya. Akibatnya, banyak aktivitas penelitian akademik normal ikut terdampak.
Pengamat sekaligus konten kreator, Wen Zhao, menyebut gelombang pemblokiran internet ini berdampak paling besar pada empat kelompok masyarakat. Ada juga analisis yang menilai bahwa meskipun pembatasan internet merugikan kebebasan berpendapat dan bahkan dapat merugikan pemerintah sendiri, langkah ini justru merupakan tindakan yang lazim diambil oleh rezim yang menghadapi krisis serius.
Wen Zhao menyebutkan, selain mereka yang tidak puas secara politik, ada empat kelompok yang sering menggunakan VPN, yaitu: programmer dan insinyur perangkat lunak, pelaku e-commerce, pekerja di sektor keuangan dan hukum internasional, serta staf di universitas dan lembaga penelitian.
“Pada 2025, total nilai transaksi e-commerce lintas batas Tiongkok mencapai 2,75 triliun yuan. Dalam angka besar ini, yang paling penting adalah ekspor skala kecil, karena pelakunya sebagian besar adalah usaha kecil. Nilainya sekitar 700 hingga 800 miliar yuan. Jadi jangan meremehkan larangan VPN ini—dampaknya langsung menghantam industri besar,” katanya.
Wen Zhao juga mengatakan bahwa dari data penonton programnya, jumlah pengguna yang mengakses melalui VPN memang terlihat menurun baru-baru ini.
Meski pemerintah memperketat pemblokiran, masih banyak pengguna internet yang tetap menembus pembatasan dan berkomentar di platform X bahwa upaya tersebut sia-sia. Ada pula yang mengatakan, “Menembus firewall bukan solusi, meruntuhkannya yang jadi jalan keluar.”
Wen Zhao menambahkan: “Ciri terbesar era Xi Jinping adalah dua kata: ‘proyek mangkrak’. Aturan selalu dibuat sangat ketat dan pelaksanaannya awalnya juga tegas, tetapi sejauh mana bisa bertahan itu belum tentu. Saya percaya ketika orangnya banyak, masing-masing akan mencari cara untuk mengatasi sesuai kepentingan mereka.”
Sementara itu, komentator Li Linyi berpendapat bahwa pemerintah sebenarnya tahu pembatasan berlebihan akan merugikan diri sendiri, namun tetap melakukannya demi apa yang disebut sebagai ‘keamanan rezim’. Ini dianggap sebagai langkah yang lazim bagi suatu pemerintahan yang berada dalam kondisi krisis.
Dampak pada Alat Luar Negeri
Bill Xia, presiden Dynamic Internet Technology yang berbasis di Amerika Serikat—perusahaan pengembang alat untuk menghindari pembatasan internet bagi pengguna di Tiongkok—mengatakan kepada The Epoch Times bahwa langkah terbaru ini kemungkinan besar akan paling berdampak pada penyedia VPN domestik.
“Jika penyedia layanan diwajibkan menutup akun saat terdeteksi lalu lintas ke luar negeri, itu akan sangat memengaruhi bisnis di dalam Tiongkok yang menjual akses VPN,” kata Xia. “Jumlah alat yang tersedia akan berkurang.”
Namun, alat yang dihosting di luar Tiongkok—seperti Freegate, perangkat lunak gratis yang dikembangkan perusahaannya untuk memungkinkan pengguna internet mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah—kemungkinan tidak akan terdampak langsung, ujarnya.
Pemerintah Tiongkok secara berkala telah menindak layanan VPN domestik selama satu dekade terakhir, tetapi masih belum jelas apakah kampanye saat ini akan lebih sistematis, menurut Xia.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pengguna Tiongkok di platform X melaporkan bahwa beberapa layanan VPN telah berhenti berfungsi di Tiongkok.
Pengetatan kontrol ini juga meluas ke platform teknologi asing.
Beberapa media melaporkan pada 6 April bahwa Apple telah menghapus Bitchat—aplikasi pesan terdesentralisasi yang berfokus pada privasi dan diluncurkan oleh CEO Block, Jack Dorsey—dari App Store Tiongkok atas permintaan regulator setempat. Versi beta aplikasi tersebut juga dihapus dari platform TestFlight milik Apple di Tiongkok. Penghapusan ini berlaku sejak 28 Februari.
Bitchat, yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi antar pengguna tanpa server terpusat, sebelumnya telah digunakan dalam gerakan protes di negara-negara seperti Iran dan Uganda untuk menghindari pembatasan internet.
Secara terpisah, Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok mengeluarkan pemberitahuan pada awal April yang memperingatkan adanya “kerentanan serius” pada beberapa versi sistem operasi iOS milik Apple, serta mendorong pengguna untuk memperbarui perangkat mereka, menurut media pemerintah People’s Daily. Pemberitahuan ini memicu spekulasi di kalangan warganet Tiongkok, meskipun tidak ada kaitan resmi yang diumumkan antara peringatan tersebut dan tindakan regulasi yang lebih luas.
Pengetatan Batas Digital
Pada 8 April 2026, regulator internet tertinggi Tiongkok, Administrasi Siber Tiongkok , mengadakan pertemuan nasional di Beijing yang berfokus pada pengembangan legislasi terkait internet dan penguatan tata kelola, termasuk dalam arus data lintas batas.
Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa dokumen internal yang bocor mengindikasikan adanya kampanye yang lebih terkoordinasi.
Salah satu pemberitahuan menunjukkan bahwa sesi studi kebijakan mengenai pembangunan “kekuatan siber” akan diadakan pada pertengahan April. Dokumen lain, yang dikaitkan dengan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, menggambarkan pertemuan terbaru yang berfokus pada pengaturan koneksi data lintas batas.
Dokumen terpisah dari penyedia layanan internet yang berbasis di Jiangsu, Tiongkok, menguraikan arahan yang mewajibkan operator pusat data untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi guna memblokir akses luar negeri di tingkat jaringan. Pemberitahuan tersebut menyiratkan bahwa penyedia layanan dapat diwajibkan untuk langsung memutus koneksi pengguna ke situs web asing.
Dalam pemberitahuan lain yang bocor tertanggal 8 April, operator telekomunikasi regional di provinsi Shaanxi menyatakan akan sepenuhnya memblokir lalu lintas ke alamat IP luar negeri—termasuk Hong Kong dan Taiwan—serta melarang layanan apa pun yang terkait dengan VPN.
Pengguna individu juga mulai merasakan peningkatan kontrol ini.
Sejak awal April, unggahan media sosial dari dalam Tiongkok menggambarkan kasus orang-orang yang dihubungi polisi setelah menggunakan alat yang memungkinkan akses ke platform yang diblokir. Dalam salah satu kisah yang banyak dibagikan, seorang mahasiswa mengatakan ia dipanggil oleh polisi setempat setelah menerima kode verifikasi saat masuk ke Microsoft Teams, yang ditandai oleh sistem anti-penipuan polisi sebagai aktivitas mencurigakan yang terkait dengan luar negeri.
Menurut kisah tersebut, petugas mencatat detail dari aplikasi seluler dan rekening bank mahasiswa tersebut, memunculkan kekhawatiran bahwa penggunaan VPN dan transaksi terkait dapat diawasi lebih ketat ke depannya.
Sementara itu, sebuah permohonan paten Tiongkok yang baru diungkap menarik perhatian karena berfokus pada identifikasi apakah komputer menggunakan layanan VPN. Permohonan tersebut, yang diajukan pada tahun 2025 oleh perusahaan teknologi berbasis di Fujian, saat ini sedang dalam peninjauan substantif menurut otoritas kekayaan intelektual Tiongkok.
Undang-Undang Baru dan Perluasan Kontrol
Gelombang penegakan terbaru ini terjadi bersamaan dengan serangkaian perubahan hukum.
Undang-undang keamanan siber yang telah direvisi mulai berlaku pada 1 Januari 2026, yang memperkuat pengawasan terhadap akses data lintas batas. Selain itu, rancangan undang-undang tentang pemberantasan kejahatan siber yang dirilis pada Februari mengusulkan pembatasan lebih lanjut terhadap saluran yang digunakan untuk memperoleh informasi dari luar negeri.
Pada saat yang sama, kontrol terkait koneksi luar negeri tampaknya meluas melampaui internet. Wawancara yang dilakukan oleh The Epoch Times dengan individu di Tiongkok—yang meminta anonimitas karena takut akan pembalasan—menunjukkan bahwa beberapa pegawai pemerintah menghindari kontak dengan kenalan yang baru kembali dari luar negeri, seiring dengan semakin ketatnya persyaratan pelaporan dan pemeriksaan.
Wang He, seorang pengamat isu-isu terkini Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa eskalasi ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan pimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
“PKT semakin fokus pada pencegahan risiko yang dianggap berasal dari dalam maupun luar negeri,” kata Wang, seraya menunjuk pada ketegangan geopolitik dan kekhawatiran tentang arus informasi.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah terbaru pemerintah—termasuk kontrol internet yang lebih ketat, pembatasan penerbitan paspor, dan pembatasan interaksi lintas batas—menunjukkan upaya yang lebih luas untuk memperkuat stabilitas internal.
Wang juga mencatat bahwa meskipun PKT terus mendorong keterbukaan ekonomi, kekhawatiran terhadap keamanan semakin menjadi prioritas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dampak jangka panjang terhadap akses informasi, aktivitas bisnis, dan kepercayaan publik.
Laporan oleh jurnalis NTDTV dan Theepochtimes.com
 tiba-tiba memperketat secara menyeluruh pemblokiran terhadap akses “menembus firewall” (VPN), dengan intensitas yang lebih kuat dari sebelumnya. Akibatnya, banyak aktivitas penelitian akademik normal ikut terdampak.){kind=link}