Perundingan sempat ditunda akibat bentrokan antara pasukan Israel dan Hizbullah di Lebanon
EtIndonesia.com Wakil Presiden AS JD Vance tiba di Swiss pada Minggu (21/6/2026) untuk membantu secara resmi memulai perundingan perdamaian dengan para pemimpin Iran.
Vance dan istrinya tiba di Pangkalan Udara Emmen di Swiss pada pukul 05.59 waktu setempat, menurut juru bicara wakil presiden AS.
Delegasi Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan bertemu di Swiss untuk serangkaian negosiasi tingkat teknis pada 21 Juni, menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan.
Diskusi tingkat teknis tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan dalam kerangka memorandum kesepahaman yang dicapai Washington dan Teheran dalam sepekan terakhir. Memorandum tersebut telah memungkinkan meredanya kebuntuan bersenjata antara kedua pihak, sehingga membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut mengenai masa depan program nuklir Iran, pelonggaran sanksi terhadap Teheran, serta berbagai hambatan lain menuju perdamaian jangka panjang.
.@VP delivers remarks in Switzerland: "What's brought us to this moment is @POTUS' leadership, and @POTUS' willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago." pic.twitter.com/CVwzTssXF2
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 21, 2026
Perundingan teknis ini dijadwalkan berlangsung di kawasan resor Bürgenstock.
Dalam pernyataannya pada 20 Juni, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan bahwa Pakistan akan terus menjalankan perannya sebagai mediator selama perundingan di Swiss, dan bahwa Qatar juga akan berperan sebagai mediator.
Dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu pagi, Vance mengatakan bahwa utusan khusus AS Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, telah berada di Swiss untuk mempersiapkan perundingan teknis tersebut.
Wakil presiden berangkat menuju Swiss pada Sabtu sore.
“Saya berharap kita dapat mencapai kemajuan dalam isu nuklir dan juga kemajuan terkait gencatan senjata di Lebanon. Itulah dua hal utama yang akan menjadi fokus kami,” kata Vance kepada wartawan saat berangkat dari Joint Base Andrews, Maryland.
Perundingan awalnya dijadwalkan berlangsung di Bürgenstock pada awal pekan ini. Namun, pertemuan tersebut kemudian ditunda karena meningkatnya pertempuran di Lebanon antara pasukan Israel dan kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris, Hezbollah. Kepemimpinan Muslim Syiah Iran bersikeras bahwa perdamaian jangka panjang di kawasan harus mencakup Lebanon dan Hizbullah.
Poin pertama dari memorandum perdamaian yang diberlakukan Washington dan Teheran pekan ini menyatakan bahwa kedua negara beserta sekutunya “menyatakan penghentian segera dan permanen seluruh operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon.”
Empat tentara Israel tewas pada 19 Juni malam saat melakukan operasi di kawasan Beaufort dan Ali a-Tayr Ridge untuk membongkar gudang senjata bawah tanah serta posisi tempur Hezbollah. Setelah itu, pasukan Israel melancarkan puluhan serangan balasan di berbagai wilayah Lebanon selatan.
Dalam unggahan di platform X pada Sabtu, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter mengatakan bahwa Hezbollah-lah yang melanggar gencatan senjata, bukan Israel.
“Teroris berbohong. Hizbullah adalah organisasi teroris. Hezbollah berbohong. Iran menggunakan kelompok proksinya untuk memperoleh konsesi. Itulah modus operandi rezim pembunuh di Teheran,” tulis Leiter.
Sayap hubungan media Hezbollah membantah tuduhan pihak Israel dan menyatakan bahwa tanggung jawab atas berlanjutnya bentrokan bersenjata di Lebanon selatan berada di pihak Israel, yang masih mempertahankan kehadiran pasukan di wilayah Lebanon.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan bahwa delegasi diplomatik Iran telah berangkat menuju Swiss untuk mengikuti perundingan tersebut. Baghaei menyebut fokus delegasi Iran adalah membatasi tindakan militer Israel di Lebanon.
Baghaei memperingatkan bahwa kegagalan menerapkan bagian memorandum kesepahaman yang berkaitan dengan Lebanon dapat menghambat pelaksanaan keseluruhan kerangka perdamaian.
“Pihak lain harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesegera mungkin. Jika tidak, seluruh kesepahaman ini berada dalam bahaya,” ujarnya.


