Oleh Fadjar Pratikto
Pertempuran di abad ke-21 tidak lagi hanya berlangsung dengan rudal, tank, atau kapal perang. Medan tempur baru telah berpindah ke dunia maya, tempat narasi diperebutkan dan opini publik dijadikan sasaran.
Di balik jutaan percakapan di media sosial, muncul dugaan adanya jaringan bot dan akun palsu yang secara sistematis digunakan untuk mempertahankan citra Partai Komunis Tiongkok (PKT) sekaligus membungkam siapa pun yang berani mengkritiknya.
Setiap kali isu sensitif mengenai PKT mencuat, pola yang sama kerap bermunculan. Kritik terhadap pemerintah Tiongkok tiba-tiba dibanjiri komentar bernada seragam seperti “Anda agen CIA!”, “Dibiayai Amerika!”, atau “Propaganda Barat!” atau “Media Epstein.” Alih-alih menjawab pokok persoalan, serangan diarahkan kepada orang yang menyampaikan kritik. Tujuannya bukan mencari kebenaran, melainkan mengaburkan fakta dan memecah fokus diskusi.
Mesin Propaganda yang Bekerja di Balik Layar
Jaringan bot PKT diyakini terdiri atas ribuan akun media sosial yang dioperasikan secara terkoordinasi untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan Beijing. Sekilas akun-akun tersebut tampak seperti pengguna biasa—mengunggah aktivitas sehari-hari, berkomentar, hingga berinteraksi layaknya masyarakat umum. Namun, ketika isu tertentu mencuat, mereka bergerak hampir bersamaan dengan pola pesan yang serupa.
Strategi ini bukan sekadar memperbanyak komentar, melainkan menciptakan ilusi seolah-olah suatu pandangan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Padahal, ratusan akun yang tampak berbeda bisa saja dikendalikan oleh segelintir operator atau sistem otomatis yang bekerja dalam satu jaringan.
Aktivis Tibet Lhaksam Khari Khatu menilai operasi semacam ini memiliki sasaran yang jelas, yakni menciptakan kebingungan, menutupi fakta, menyerang individu yang menyampaikan kritik, serta membungkam suara-suara yang dianggap mengancam kepentingan Partai Komunis Tiongkok.
Dalam kajian komunikasi digital, praktik tersebut dikenal sebagai operasi pengaruh (influence operation), yakni penggunaan akun palsu dan aktivitas daring yang terorganisasi untuk membentuk persepsi publik secara sistematis.
Isu HAM Menjadi Target Serangan Terkoordinasi
Operasi digital ini paling sering muncul ketika pembahasan menyentuh isu-isu yang dinilai sensitif bagi PKT. Persoalan mengenai Falun Gong, Tibet, Taiwan, Uighur di Xinjiang, hingga kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia kerap menjadi pemicu munculnya gelombang komentar yang menyerang para pengkritik.
Yang diserang bukan argumennya, melainkan kredibilitas orang yang berbicara. Kritik langsung dicap sebagai bagian dari agenda Barat atau kepentingan Amerika Serikat. Dengan cara itu, perhatian publik dialihkan dari substansi persoalan menuju perdebatan mengenai motif pihak yang menyampaikan kritik.
Pendekatan semacam ini memanfaatkan polarisasi geopolitik yang telah mengakar. Setiap kritik terhadap PKT dibingkai sebagai serangan politik terhadap Tiongkok, bukan sebagai pembahasan mengenai hak asasi manusia, kebebasan sipil, atau kebijakan pemerintah.
Akibatnya, ruang diskusi digital semakin dipenuhi kebisingan informasi yang membuat publik kesulitan membedakan antara fakta, propaganda, dan operasi pengaruh yang dirancang secara sistematis.
Perang Informasi Menjadi Senjata Baru Negara
Perkembangan teknologi membuat operasi semacam ini semakin mudah dijalankan. Dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), perangkat lunak otomatis, dan jaringan akun anonim, ribuan komentar dapat diproduksi hanya dalam hitungan menit. Popularitas suatu isu pun dapat direkayasa, sementara persepsi publik diarahkan melalui banjir informasi yang tampak alami.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perang informasi telah berkembang menjadi salah satu instrumen strategis dalam persaingan antarnegara. Pengaruh kini tidak lagi hanya dibangun melalui kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga melalui kemampuan menguasai arus informasi dan membentuk opini masyarakat global.
Bagi PKT, pengendalian narasi menjadi bagian penting dalam menjaga citra pemerintah di mata dunia. Karena itu, setiap isu yang berpotensi merusak reputasi pemerintah Tiongkok kerap dihadapi dengan perang opini yang berlangsung secara masif di ruang digital.
Di sisi lain, keberadaan jaringan propaganda digital menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ketika ruang publik dibanjiri akun-akun yang bertugas menggiring opini, menyerang lawan, dan mengaburkan fakta, masyarakat semakin sulit memperoleh informasi yang jernih dan objektif.
Pada akhirnya, perebutan pengaruh global kini tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan militer terbesar atau ekonomi terkuat. Dalam era digital, kemenangan juga ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan narasi, membentuk persepsi, dan memengaruhi apa yang dipercaya masyarakat dunia.
Artikel ini sebelumnya terbit di adilnews.com
