Beberapa hari lalu, wilayah perbatasan Tiongkok dan Nepal dilanda longsor dahsyat. Pelabuhan perbatasan Gyirong di Tibet dalam hitungan menit tertimbun material longsor, menyebabkan banyak korban. Pihak berwenang memperingatkan bahwa danau bendungan alami yang terbentuk akibat penumpukan material longsor dapat memicu bencana susulan. Para pakar mengatakan bahwa di balik bencana besar ini, faktor ulah manusia jauh lebih besar dibandingkan faktor bencana alam.
EtIndonesia.com Pada 26 Agustus, longsor besar melanda perbatasan Tiongkok–Nepal. Kota-kota dan desa-desa di sepanjang sungai mengalami kerusakan parah. Deretan rumah roboh dan tersapu, sementara jembatan, bendungan, serta berbagai infrastruktur mengalami kerusakan berat.
Rekaman udara menunjukkan bahwa sebelum bencana terjadi, para petugas di Pelabuhan Gyirong menyadari adanya kondisi yang tidak normal dan berlari menyelamatkan diri. Namun, gedung pelabuhan segera tertimbun longsoran. Setelah bencana berlalu, seluruh lembah sungai berubah menjadi hamparan puing berwarna abu-abu kecoklatan.
Hingga 28 Agustus, sedikitnya 469 orang meninggal dunia di Nepal, sementara secara keseluruhan di wilayah bencana Tiongkok dan Nepal, hampir 1.500 orang masih belum ditemukan.
Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menyatakan bahwa bencana tersebut dipicu oleh runtuhnya sebuah gletser. Getaran yang dihasilkan terdeteksi sebagai gempa berkekuatan 5,2 magnitudo dan memicu sejumlah longsor. Material yang membendung aliran sungai membentuk bendungan alami yang sewaktu-waktu dapat jebol, sehingga menimbulkan ancaman gelombang bencana kedua bagi wilayah hilir.
Para pakar menilai bencana ini bukan semata-mata bencana alam. Pelabuhan Gyirong dibangun tepat di atas jalur sungai, yang merupakan jalur alami aliran banjir. Dengan kata lain, pembangunan tersebut mengambil ruang sungai dan akhirnya menghadapi konsekuensi dari alam.
“Bangunan-bangunan Pelabuhan Gyirong seluruhnya dibangun di atas aliran sungai. Ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan alam,” ujar Lin Ting-hui, Wakil Sekretaris Jenderal Taiwan International Law Association.
Yang Kun, seorang pakar dari Biro Geologi Henan, mengatakan bahwa pelabuhan tersebut dibangun di atas aliran sungai untuk menghemat biaya.
“Lokasi itu dipilih karena medannya relatif lebih datar. Jika dibangun di atas gunung, biaya yang diperlukan mungkin beberapa kali lipat dari anggaran sebelumnya untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan tersebut,” katanya.
Lin Ting-hui menunjukkan bahwa pembangunan bendungan, jalan raya, dan terowongan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), termasuk peledakan gunung, telah merusak ekosistem serta kestabilan geologi setempat. Ditambah dengan semakin cepatnya pencairan gletser, air lelehan dapat meresap ke dalam lereng gunung yang sudah tidak stabil. Ketika hujan deras turun, skala dan daya rusak longsor dapat meningkat berkali-kali lipat.
“Jika seluruh vegetasi atau kondisi geografisnya tidak begitu rapuh, mungkin tingkat kerusakannya bisa dikurangi. Anda bisa melihat pasir dan material dalam jumlah besar terus mengalir ke wilayah hilir, bahkan menjangkau desa-desa di Nepal yang berjarak lebih dari 100 kilometer. Jelas bahwa di wilayah hulu, lereng gunung maupun material tanah dan batuan berada dalam kondisi tidak stabil,” katanya.
Lin Ting-hui mengatakan bahwa sejak lama banyak pihak telah memperingatkan Tiongkok agar tidak membangun proyek-proyek yang bertentangan dengan kondisi alam, tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan.
“Karena itu, ketika banjir kali ini terjadi, mereka benar-benar tidak siap menghadapinya. Begitu banyak nyawa manusia lenyap dalam satu malam. Semua ini sebenarnya berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan Tiongkok sendiri yang bertentangan dengan alam,” ujarnya.
Pada 2018, penulis Tibet yang tinggal di pengasingan, Sangjie Jia, telah menerbitkan sebuah tulisan yang memperingatkan bahwa selama bertahun-tahun PKT telah membangun bendungan dan pembangkit listrik tenaga air dalam skala besar di Tibet serta melakukan aktivitas pertambangan secara intensif. Menurutnya, kondisi tersebut telah menjadi “bom waktu” di atas kepala rakyat Tibet.
Lin Ting-hui mengatakan bahwa PKT telah lama mendorong pembangunan proyek-proyek berskala besar di Tibet, tetapi menghindari kajian dampak lingkungan maupun kajian risiko lintas batas.
“Kita hanya melihat PKT menutup-nutupi informasi. Dalam latihan-latihan terkait sebelumnya, mereka menerapkan apa yang disebut formalitas belaka. Setelah bencana terjadi, mereka kembali berusaha menyalahkan alam dan melepaskan tanggung jawab. Inilah yang sebenarnya harus dikutuk oleh semua orang,” jelasnya.
Yang Kun : “Banjir bandang ini juga tidak mendapatkan peringatan dini sebelumnya. Misalnya, sekitar tujuh atau delapan menit sebelum kejadian, ketika kondisi tersebut sudah terdeteksi oleh pemantauan Amerika Serikat, tidak ada peringatan apa pun dari pihak mereka. Jika ada peringatan tujuh atau delapan menit sebelumnya, sebenarnya masih sangat cukup waktu untuk melakukan evakuasi. Korban tidak seharusnya sebanyak itu.”
Setelah bencana terjadi, PKT memperketat pengendalian terhadap informasi mengenai kondisi sebenarnya di wilayah terdampak. Pada saat yang sama, Presiden Tiongkok Xi Jinping secara tidak biasa mengutus Perdana Menteri Li Qiang untuk meninjau wilayah bencana di Tibet.
Menurut informasi yang beredar, kehadiran Li Qiang terutama dimaksudkan untuk menangani urusan lintas negara karena lokasi bencana berada di perbatasan kedua negara dan pejabat daerah tidak mampu menangani persoalan tersebut.
Lin Ting-hui mengingatkan bahwa PKT juga sedang membangun banyak pangkalan militer di sepanjang perbatasan Tiongkok–India. Mereka melakukan peledakan gunung dan menggali terowongan untuk menyembunyikan pesawat tempur di dalam gunung. Jika kondisi gunung menjadi tidak stabil dan kemudian terjadi hujan deras atau pencairan es, hal tersebut berpotensi memicu lebih banyak bencana.
Lin Ting-hui mengatakan bahwa sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi, Pelabuhan Gyirong telah menjadi jalur penting bagi utusan Dinasti Tang dan para biksu yang melakukan perjalanan menuju India, sekaligus menjadi jalur penting bagi perkembangan Buddhisme Tibet. Selama ribuan tahun, wilayah tersebut tidak pernah mengalami bencana separah ini.
Namun, pada 2023 dan 2025, wilayah tersebut juga telah mengalami banjir secara berturut-turut.
“Karena PKT tidak percaya pada hal-hal spiritual, mereka menganggap manusia dapat menaklukkan alam. Namun, kita tahu bahwa manusia harus memiliki rasa hormat, rasa segan, dan penghormatan terhadap alam. Alam pada akhirnya akan memberikan reaksi. Inilah salah satu bencana yang mungkin harus dihadapi PKT di masa depan,” ujar Lin Ting-hui.
Li Yun/Chang Chun/Gao Yu
