Jakarta, 1 September 2026 — Keterlambatan memang sering berujung petaka. Kali ini, pengalaman pahit itu dirasakan oleh PT Evans Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2 miliar kepada perusahaan konsultan agrikultur tersebut. Penyebabnya? Terlambat menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham dua perusahaan perkebunan sawit.
Sidang pembacaan putusan berlangsung di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (1/9). Majelis Komisi yang dipimpin Ketua KPPU Gopprera Panggabean bersama anggota Aru Armando dan Budi Joyo Santoso menyatakan PT Evans Indonesia terbukti melanggar kewajiban notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Terlambat Empat Hari Kerja
Kronologisnya begini: PT Evans Indonesia mengakuisisi 99,99 persen saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa—dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Transaksi ini secara yuridis berlaku efektif pada 23 November 2023.
Berdasarkan aturan, pelaku usaha wajib menyampaikan notifikasi kepada KPPU setelah transaksi berlaku efektif. Batas akhir penyampaian adalah 8 Januari 2024. Namun, PT Evans Indonesia baru menyampaikan notifikasi secara lengkap pada 10 Januari 2024.
Artinya, mereka terlambat dua hari kalender, atau empat hari kerja. Meski terdengar singkat, keterlambatan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran karena menyangkut kepatuhan terhadap aturan persaingan usaha.
Mengapa Notifikasi Itu Penting?
Mungkin sebagian orang bertanya, mengapa keterlambatan beberapa hari saja bisa berujung denda miliaran?
KPPU menjelaskan bahwa kewajiban notifikasi ini penting untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan mengetahui setiap transaksi penggabungan atau pengambilalihan usaha, KPPU bisa menilai apakah transaksi tersebut berpotensi menciptakan dominasi pasar yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lain.
Singkatnya, aturan ini menjaga agar persaingan usaha tetap sehat dan adil bagi semua.
Perusahaan Kooperatif, Denda Tetap Jatuh
Meski melanggar, PT Evans Indonesia dinilai kooperatif selama proses persidangan. Mereka selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta. Selain itu, perusahaan ini belum pernah dinyatakan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan meringankan Majelis Komisi dalam menjatuhkan sanksi. Namun, pelanggaran tetap pelanggaran. Majelis pun memutuskan denda sebesar Rp2 miliar.
Wajib Bayar, atau Ajukan Keberatan
KPPU memerintahkan PT Evans Indonesia untuk membayar denda paling lambat 30 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika perusahaan keberatan, mereka bisa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Niaga. Namun, jika mengambil jalur itu, mereka wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20 persen dari nilai denda dalam waktu 14 hari kerja.
Kasus ini menjadi pengingat bagi dunia usaha bahwa kepatuhan terhadap aturan notifikasi bukanlah hal yang bisa disepelekan. Sedetik saja terlambat, konsekuensinya bisa sangat mahal. (KPPU)
