EtIndonesia.com Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang menentukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya kini menghadapi keputusan besar mengenai arah konflik dengan Teheran, termasuk kemungkinan kembali meningkatkan operasi militer jika jalur diplomasi tidak menghasilkan penyelesaian.
Dalam wawancara khusus dengan Axios yang dipublikasikan pada 17 September 2026, Trump mengatakan dirinya sedang mendekati sebuah “persimpangan besar” dalam perang Iran. Salah satu keputusan yang sedang dipertimbangkan adalah apakah Amerika Serikat perlu kembali melancarkan operasi militer berskala besar untuk mencoba mengakhiri konflik. Trump menegaskan bahwa dalam situasi sekarang, berbagai kemungkinan masih terbuka.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena Washington sebelumnya memilih tidak memperluas operasi militer secara drastis. Menurut Axios, pada Agustus 2026 Trump menahan diri dari eskalasi lebih lanjut setelah Arab Saudi dan Qatar menyampaikan kekhawatiran bahwa Iran dapat membalas dengan menyerang infrastruktur minyak dan gas di kawasan Teluk.
Namun, kesiapan militer Amerika Serikat tetap dipertahankan. Pasukan AS yang ditempatkan di Timur Tengah direncanakan tetap berada pada tingkat kekuatan saat ini hingga akhir 2026, sehingga Washington tetap memiliki kemampuan untuk meningkatkan operasi apabila situasi kembali memburuk.
Perhatian kini tertuju pada Selasa, 22 September 2026, ketika Trump menurut Axios dijadwalkan bertemu para pemimpin enam negara Teluk di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman.
Pertemuan itu diperkirakan menjadi salah satu forum penting bagi Trump untuk mendengarkan pandangan negara-negara Teluk mengenai langkah berikutnya terhadap Iran dan masa depan keamanan regional.
Di luar tekanan militer, Washington juga terus memperketat tekanan ekonomi.
Pada 14 September 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap VTB Bank Rusia karena dinilai membantu Iran menghindari sanksi. Departemen Keuangan juga mengatakan sedang bertemu dengan sejumlah lembaga keuangan global untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam memutus aliran pendapatan dan jaringan pengadaan yang terkait dengan pemerintah Iran, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, serta kelompok-kelompok proksi Teheran.
Dengan demikian, strategi Washington terhadap Iran saat ini bergerak melalui dua jalur sekaligus: mempertahankan kekuatan militer yang siap digunakan sambil meningkatkan tekanan terhadap sumber-sumber keuangan Teheran.
Di Israel, sikap terhadap pemerintah Iran bahkan disampaikan secara lebih terbuka.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa Israel sedang berupaya menjatuhkan pemerintahan Iran. Pada awal September, Netanyahu menyatakan bahwa berbagai instrumen yang berada di bawah arahannya sedang bekerja menuju tujuan tersebut.
Situasi di Selat Hormuz juga tetap menjadi salah satu pusat perhatian terbesar.
Jalur sempit tersebut merupakan salah satu koridor energi terpenting dunia. CENTCOM menyatakan bahwa meskipun terjadi serangan terhadap kapal-kapal komersial, Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran.
Dalam keterangan resmi 21 Juli 2026, CENTCOM mengatakan pasukan Amerika telah membantu memfasilitasi perjalanan sekitar 900 kapal komersial dan sekitar 450 juta barel minyak mentah melalui kawasan tersebut sejak awal Mei.
Artinya, keamanan jalur pelayaran tetap menjadi salah satu pertimbangan utama Washington. Gangguan berkepanjangan terhadap Hormuz berpotensi berdampak jauh melampaui Timur Tengah karena jalur tersebut memiliki posisi penting dalam perdagangan energi internasional.
Sementara perhatian dunia tertuju pada Iran, militer Amerika juga meningkatkan operasi melawan jaringan perdagangan narkoba di kawasan Pasifik timur.
Pada 15 September 2026, Komando Selatan Amerika Serikat atau SOUTHCOM mengumumkan bahwa Joint Task Force Western Hemisphere mencegat sebuah kapal yang disebut berfungsi sebagai stasiun pengisian bahan bakar terapung bagi operasi perdagangan narkoba ilegal.
Menurut SOUTHCOM, informasi intelijen menghubungkan kapal tersebut dengan Los Choneros, kelompok kriminal asal Ekuador. Setelah awak kapal diturunkan dan kapal diperiksa, pasukan Amerika menenggelamkannya. Orang-orang yang berada di kapal kemudian diproses untuk diserahkan kepada otoritas Ekuador.
Operasi serupa bukan hanya terjadi sekali. Sepanjang awal September, SOUTHCOM mengumumkan beberapa operasi terhadap kapal yang diduga menjadi bagian dari jaringan logistik Los Choneros di Pasifik timur.
Pada saat bersamaan, kebijakan pemberantasan narkoba Washington juga menyasar jaringan internasional yang lebih luas.
Dalam penetapan yang disampaikan kepada Kongres pada 15 September 2026 dan dipublikasikan sehari kemudian, pemerintahan Trump memasukkan 23 negara, termasuk Tiongkok, dalam daftar negara utama transit narkoba atau produsen utama narkoba ilegal untuk tahun fiskal 2027. Daftar tersebut juga mencakup Meksiko, Kolombia, India, Venezuela, Pakistan, dan sejumlah negara lainnya. Pemerintah AS menekankan bahwa masuknya sebuah negara dalam daftar tersebut tidak otomatis berarti pemerintah negara itu gagal memerangi narkoba.
Namun, di tengah operasi keamanan dan tekanan terhadap Iran, perdebatan besar justru sedang berlangsung di dalam negeri Amerika Serikat.
Pada malam 15 September 2026, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan H. Con. Res. 93, sebuah resolusi yang mengarahkan presiden untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari permusuhan dengan Iran berdasarkan ketentuan War Powers Resolution.
Resolusi tersebut lolos dengan perolehan 220 suara mendukung dan 204 menolak. Sebanyak 213 anggota Demokrat dan tujuh anggota Republik mendukungnya. Sementara 203 anggota Republik dan satu anggota independen memberikan suara menolak.
Pemungutan suara itu menunjukkan bahwa persoalan kewenangan perang menjadi sumber perdebatan yang semakin besar antara Gedung Putih dan Kongres. Para pendukung resolusi berpendapat bahwa operasi militer berkepanjangan terhadap Iran membutuhkan otorisasi Kongres. Sebaliknya, para penentangnya menilai Iran tetap merupakan ancaman keamanan dan pemerintah perlu mempertahankan ruang untuk mengambil tindakan militer.
Perdebatan semakin tajam setelah muncul perhitungan terbaru mengenai biaya perang.
Dalam laporan yang dirilis pada 15 September 2026, Kantor Anggaran Kongres atau CBO memperkirakan bahwa hingga 1 Agustus 2026, konflik bersenjata dengan Iran telah menelan biaya sekitar 38 miliar dolar AS bagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Angka tersebut mencakup penggantian amunisi yang digunakan, peralatan yang hilang dalam pertempuran, peningkatan jam terbang, biaya operasi, serta peningkatan konsumsi bahan bakar.
Menurut laporan mengenai analisis CBO tersebut, apabila operasi berlanjut, pengeluaran tambahan dapat mencapai sekitar 2 hingga 3 miliar dolar AS per bulan. Penggantian amunisi dan sejumlah sistem pertahanan yang telah digunakan juga membutuhkan biaya sangat besar, sementara persediaan beberapa jenis rudal pencegat dilaporkan mengalami penurunan signifikan.
Pentagon, bagaimanapun, membantah anggapan bahwa militer Amerika Serikat tidak memiliki cukup amunisi untuk menjalankan misinya. Departemen Pertahanan menegaskan bahwa kekuatan Amerika masih memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perintah presiden.
Pemerintahan Trump juga telah meminta sekitar 67 miliar dolar AS untuk kebutuhan perang dan pengeluaran militer terkait, tetapi permintaan tersebut masih menghadapi proses politik di Kongres.
Semua perkembangan ini membuat konflik Iran kini berada pada titik yang sangat menentukan.
Di satu sisi, Washington mempertahankan kekuatan militernya di Timur Tengah, meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran, dan berusaha menjaga jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz. Di sisi lain, perdebatan di Kongres mengenai kewenangan presiden, biaya perang, dan keberlanjutan operasi militer semakin menguat.
Karena itu, perhatian berikutnya akan tertuju pada pertemuan Trump dengan para pemimpin negara Teluk di New York pada 22 September 2026. Pertemuan tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai pilihan-pilihan yang sedang dipertimbangkan Washington—apakah Amerika Serikat akan mengutamakan diplomasi dan tekanan ekonomi, mempertahankan operasi dalam skala terbatas, atau kembali meningkatkan intensitas militernya terhadap Iran.
Untuk saat ini, belum ada keputusan akhir yang diumumkan. Namun satu hal sudah terlihat jelas: memasuki paruh kedua September 2026, konflik Amerika Serikat–Iran kembali berada pada sebuah persimpangan penting, sementara keputusan yang diambil Washington berpotensi membawa konsekuensi besar bagi keamanan Timur Tengah, pasar energi, dan hubungan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di kawasan. (***)
