Epochtimes.id- Badan Intelijen Negara (BIN) membantah lembaga spionase di dalam negeri kecolongan alias kebobolan terkait maraknya aksi teror bom oleh pelaku terduga aksi terorisme di tiga gereja dan polrestabes di Surabaya, Jawa Timur.
“Tidak ada kecolongan, karena kita dan polisi semuanya terawasi,” kata Direktur Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/05/2018).
Menurut dia, aparat intelijen sudah memiliki data serta mengidentifikasi para pelaku teror di wilayah Indonesia. Hanya saja, kata Wawan, aparat hukum tak bisa serta merta menangkap para pelaku tanpa adanya bukti hukum.
“Tetapi memang tak ada bukti, ya akhirnya tidak bisa ditindak pada waktu itu, mereka kelompok lama artinya dalam keterlibatan mereka serta pertemuan kelompok ekstrem itu sudah ada, dan terkendala bukti,” katanya.
Atas kebutuhan di lapangan ini, BIN berharap revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dipercepat apalagi Undang-undang sekarang mengandung kelemahan mendasar dan memungkinkan untuk terus diserang.
Menurut Wawan dirinya tak bermaksud menyalahkan pihak manapun atas insiden yang terjadi. Hanya saja, kata dia, waktu itu ada euforia demokrasi yang berkembang di Indonesia dan seolah-olah ingin menjadikan negara yang sebebas-bebasnya.
Menurut dia, dampak lemahnya UU Terorisme bisa dirasakan sekarang ini. Bahkan ideologi Pancasila pun tidak lagi diajarkan di sekolah hingga dikhawatirkan ideologi asing masuk ke dalam negeri.
Dia mengibaratkan, seperti gigi kalau dicabut selanjutnya tak bisa difungsikan sesuai kegunaan semestinya. Meskipun pada kenyataan aparat keamanan mengetahui gerak terorisme, aparat hanya bisa mengawasi .
“Kalau pun tau, terpaksa hanya diawasi, ditongkrongi tapi tidak bisa ditangkap. Hal-hal seperti ini menjadi kendala,” katanya.
Wawan mencontohkan Malaysia dan Singapura yang memiliki hukum untuk menindak keras para pelaku terorisme. Hingga kemudian aksi terorisme sulit berkembang dan justru berpindah ke wilayah Indonesia.
“Mengapa orang-orang dari negeri jiran justru beroperasi di sini seperi dr Azhari, Noordin M Top ke sini? Karena di sana pasti ditangkap. Di sini longgar Undang-undangnya,” katanya. (asr)
